Gerakan Mahasiswa yang Heroisme Belaka

Penulis : Lidwina Nathania (Mahasiswa Universitas Negeri Semarang)

Tidak bisa terhindarkan, jika gerakan mahasiswa tentu berperan dalam merawat demokrasi. Saat saya datang ke suatu tempat yang pernah terdampak konflik agraria, salah satu bapak mengatakan bahwa mahasiswa harus mewakili suara rakyat yang terbungkam oleh kekuasaan. Namun, setelah mengarungi gerakan mahasiswa di beberapa daerah, terlintas pertanyaan: apakah bentuk demokrasi ini yang benar-benar kita inginkan?

 

Mulai timbul keraguan antara kita dalam merespon gerakan mahasiswa. Bahkan pada beberapa aksi, muncul sikap kecewa sebab aksi seringkali menguap bersama substansi. Ditambah bayang-bayang narasi pemberitaan aksi yang berakhir “rusuh”. Akhir-akhir ini, aksi mahasiswa terkesan memperkeruh suasana. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa yang melakukan aksi mulai bermunculan. Sebab menurut mereka, aksi mahasiswa hanya menambah macet dan ditunggangi pihak yang untung karena aksi. Hal ini yang membuat aksi mahasiswa, terkesan heroisme belaka. 

 

Seringkali mudah bagi mahasiswa untuk mengkritik penguasa. Namun, seringkali juga tidak kreatif dalam mencoba berbagai metode gerakan melawan permasalahan struktural negeri ini. Kekuasaan kebal akan perlawanan dari masyarakat sipil. Sebab, ia telah biasa membaca pola gerakan mahasiswa yang telah berlangsung dengan cara lama. Mulai dari merespon kebijakan, mengumpulkan massa untuk konsolidasi, yang pada akhirnya berujung pada aksi. Gerakan rakyat yang idealnya lahir dari dorongan moral, kini bertransformasi jadi “ke-aku-an” gerakan. 

 

Hingga saat ini, saya melihat bahwa gerakan mahasiswa masih bergumul pada lingkaran merespon kebijakan, lalu konsolidasi, dan berakhir pada aksi. Dalam hal ini, kritik hanya bersifat momentual dan tidak menyentuh permasalahan yang struktural. Pada akhirnya, pergerakan bersifat reaktif dan hanya mengulang-ulang kekalahan yang sama. 

 

Apabila kita melihat aksi reformasi 1998, aksi mahasiswa belum berhasil menumpas secara keseluruhan “tubuh-tubuh kediktatoran” Soeharto. Masih ada sisa-sisanya sekarang yang bahkan menduduki kursi-kursi kekuasaan.

 

Sistem yang terbentuk pasca aksi reformasi 1998, ujungnya tak benar-benar menutup kursi kekuasaan tersebut. Tidak adanya alat yang cukup runcing untuk merebut kursi lama itu, semakin menjadi pertunjukan politik para penguasa untuk mengelabui masyarakat agar kekayaannya aman. 

 

Peristiwa reformasi 1998, penting memberikan kita pemahaman bahwa memandang masalah dari “apa yang dilihat oleh mata saja”, tak cukup. Perlu analisis komprehensif agar melihat masalah dan kebijakan secara struktural.

 

Aksi berkali-kali, Kekalahan Tak Lagi Berarti

Jika mencermati aksi yang terjadi akhir-akhir ini, terlihat penuh dengan kritik dan amarah. Namun, jika kita menelisik lebih dalam: kemana suara di sound-sound aksi yang berbicara tentang warga terdampak krisis air bersih, kekurangan pangan karena mahal, dan mereka yang harus merogoh kocek untuk beli bensin bagi motor tuanya?

 

Ratusan kali turun aksi, puluhan kali tagar seruan merespon kebijakan, berkali-kali kontra narasi dengan pemerintah dan korporasi, namun ketimpangan semakin meningkat dan kebijakan semakin ngawur. Maka, bagaimana respon mahasiswa agar melihat kacamata yang lebih struktural?

 

Guna memahami kewenangan penguasa yang mengakibatkan permasalahan di masyarakat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu: apa akar dari dibuatnya kebijakan ini? 

 

Sehingga, pemikiran kita akan lebih terstruktur untuk memulai “Langkah pertama apa untuk meruntuhkan rencana dan implementasi penguasa?”

 

Aksi yang datangnya dari luar sebagai bentuk merespon tindakan pemerintah, seringkali hanya membuat pemerintah semakin defensif dan represif kepada masyarakat. Perawatan gerakan masyarakat yang nyatanya lebih strategis perlu untuk dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu: riset, diskusi dan kampanye publik bagi masyarakat sipil bersama mahasiswa, pengaduan masyarakat, pengajuan gugatan, penyatuan solidaritas, narasi dan ekonomi mandiri masyarakat. Salah satu gerakan mahasiswa yang membantu masyarakat dan mengkritik pemerintah adalah dengan adanya pasar gratis atau “food not bomb”. Beberapa kolektif di Salatiga, Rembang, Semarang mengadakan hal itu dengan tujuan agar pemerintah melihat kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itulah yang menjadi cara strategis dalam menyuarakan keresahan masyarakat yang lebih bernafas panjang. Tidak momentual seperti aksi mahasiswa kebanyakan. Sehingga kekalahan bukan lagi berarti menjadi pelajaran, melainkan kebiasaan. 

 

Aksi mahasiswa perlu melebur jadi “Gerakan Rakyat”. Ia perlu memahami terlebih dahulu permasalahan di masyarakat secara langsung. Bukan berdasarkan ingin berjuang untuk masyarakat, tapi bersama masyarakat. Setelah memahami masalah di akar rumput, barulah bersolidaritas merencanakan strategi bersama masyarakat yang dikalkulasi akan berhasil. Hal ini mengarahkan masyarakat sipil untuk kembali ke tujuan awal yaitu sebagai upaya melemahkan sistem pemerintah maupun korporasi, sebesar apapun pengaruhnya.

 

Jika mahasiswa masih percaya bahwa dirinya adalah jembatan lidah antara masyarakat dengan pemerintah atau penguasa lainnya, maka ia perlu mengkritisi diri. Sudah sejauh apa ia berlari menuju aksi daripada mendalami akar permasalahan yang benar-benar terjadi di masyarakat? 

Berbagi :