Menggugat Krisis dari Bulukumba: PERISAI Bulukumba Serukan Persatuan Rakyat Lawan Kebijakan Yang Menindas !

Bulukumba, 18 Juni 2026 – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Bebaskan Negara dari Cengkeraman Imperialisme”, Kamis (18/6). Aliansi tersebut terdiri dari AGRA Bulukumba, FMN Bulukumba, FMN Ranting Unismuh Bulukumba, IMM Bulukumba, Kolaborasi Biru, dan Koalisi Masyarakat Panrita Lopi (KOMPI). Aksi dilakukan di tiga titik, yakni Pertigaan Teko, Gedung DPRD Bulukumba, dan Jalan Jenderal Sudirman di antara Gedung Phinisi dan Gedung Ammatoa.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 14.00 WITA dan bergerak menuju lokasi aksi pertama di Pertigaan Teko. Aksi dipandu oleh Egil selaku jenderal lapangan yang membuka kegiatan dengan orasi politik sekaligus menjelaskan tujuan demonstrasi. Menurutnya, aksi tersebut bukan merupakan gerakan spontan, melainkan lahir dari hasil investigasi dan kajian terhadap situasi nasional yang dinilai semakin berdampak pada kehidupan rakyat di berbagai sektor.

Dalam pernyataannya, PERISAI menilai kondisi ekonomi nasional saat ini tidak dapat dilepaskan dari situasi internasional. Mereka menyebut persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia telah mendorong berbagai gejolak ekonomi global. Kebijakan moneter Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga dolar, menurut mereka, menyebabkan modal asing keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Situasi tersebut dinilai berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga berbagai kebutuhan, serta semakin tingginya beban utang luar negeri.

Aliansi tersebut juga menyoroti kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembangunan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, serta pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan, telah memperbesar beban anggaran negara. Menurut PERISAI, defisit APBN yang terjadi kemudian direspons pemerintah dengan memangkas berbagai subsidi, meningkatkan sejumlah jenis pajak, serta menjalankan kebijakan yang dinilai semakin membebani rakyat.

Dalam orasi politiknya, Wa’dil dari KOMPI menyatakan bahwa berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ia menilai beban pembiayaan negara justru dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kenaikan harga bahan bakar minyak, serta kebijakan lainnya yang berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.

Sementara itu, Jayadi dari IMM Bulukumba menyoroti dampak yang telah dirasakan masyarakat di tingkat lokal. Menurutnya, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar serta meningkatnya harga kebutuhan pokok menjadi gambaran nyata memburuknya kondisi ekonomi yang juga dirasakan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

PERISAI mengungkapkan bahwa hasil investigasi yang mereka lakukan menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Banyak warga yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran. Namun, keterbatasan stok Pertalite berpotensi menimbulkan kelangkaan yang pada akhirnya memaksa masyarakat kembali menggunakan BBM dengan harga lebih tinggi, sementara pendapatan masyarakat dinilai tidak mengalami peningkatan. Investigasi di sejumlah warung juga menemukan kenaikan harga berbagai kebutuhan dapur yang semakin menekan daya beli masyarakat.

Aksi di Pertigaan Teko juga diwarnai dengan pertunjukan teatrikal yang dipersembahkan oleh FMN Ranting Unismuh Bulukumba. Teatrikal tersebut menggambarkan pandangan mereka mengenai Indonesia sebagai negara yang masih berada dalam kondisi setengah jajahan dan setengah feodal. Dalam pementasan itu ditampilkan tokoh-tokoh yang merepresentasikan kekuatan imperialisme dan penguasa nasional, serta berbagai sektor masyarakat yang mengalami penindasan dan eksploitasi.

Melalui pertunjukan tersebut, kaum tani menyuarakan tuntutan reforma agraria sejati dan pemenuhan kebutuhan produksi pertanian. Kaum buruh menuntut upah yang layak, jam kerja sesuai aturan, serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Nelayan menuntut akses BBM yang mudah dan terjangkau, sedangkan mahasiswa menuntut pendidikan yang ilmiah, demokratis, dapat diakses seluruh pemuda, serta tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut peserta aksi, berbagai tuntutan rakyat selama ini justru kerap berhadapan dengan aparat negara. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan situasi yang dihadapi berbagai sektor masyarakat di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, PERISAI memandang bahwa Indonesia tidak dapat terus berada dalam sistem yang mereka sebut sebagai setengah jajahan dan setengah feodal, yang ditandai oleh dominasi modal asing, monopoli tanah, serta praktik pemerintahan yang dinilai sarat kepentingan kapitalis-birokrat.

Sekitar pukul 15.30 WITA, massa melanjutkan long march menuju Gedung DPRD Bulukumba untuk membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi. Setelah itu, mereka bergerak ke titik aksi terakhir di Jalan Jenderal Sudirman untuk kembali menyuarakan berbagai persoalan yang mereka anggap sedang dihadapi rakyat saat ini.

Dalam pernyataan sikapnya, PERISAI Bulukumba menyampaikan sebelas tuntutan mendesak kepada pemerintah. Tuntutan tersebut antara lain menghentikan kenaikan harga BBM dan bahan pokok, memperbaiki pelemahan nilai tukar rupiah, menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai sarat KKN, menghentikan gelombang PHK massal, mencabut UU Polri, menghentikan pembangunan batalion teritorial TNI, memperbaiki defisit APBN dan menghentikan pemborosan anggaran pertahanan, menaikkan kesejahteraan guru honorer, menolak program Sekolah Rakyat serta menuntut alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, membuka transparansi Badan Pengelola Investasi Danantara, serta mencopot Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri ESDM yang dinilai gagal menjaga stabilitas sektor masing-masing.

Selain itu, mereka juga mengajukan sembilan tuntutan umum, di antaranya menghentikan penggusuran dan perampasan tanah, menghentikan Proyek Strategis Nasional yang dinilai rakus tanah, mendukung hak rakyat Papua atas tanah dan penentuan nasib sendiri, menjamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis, menaikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM, menolak militerisasi, menghentikan kekerasan terhadap perempuan, serta mewujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.

Melalui aksi tersebut, PERISAI Bulukumba menegaskan bahwa berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Mereka menyerukan persatuan berbagai sektor rakyat untuk memperjuangkan perubahan kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Berikut 11 Tuntutan Mendesak & 9 Tuntutan Umum PERISAI BULUKUMBA :

11 untutan Mendesak !

Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat
Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah
Hentikan program MBG dan koperasi Desa/Kelurahan merah putih yang sarat KKN
Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh
Cabut UU Polri
Hentikan pembangunan Batalion Teritorial TNI
Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan
Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak
Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (Mandatory Spending 20%) dan pemerataan akses di daerah 3T
Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada public
Copot Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya

9 Tuntutan Umum

Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun di pedesaaan
Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah
Mendukung penuh rakyat papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri
Hentikan percepatan PTN-BH kenaikan biaya pendidikan dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis
Naikkan upah buruh berdasarakan kebutuhan hidup layak (KHL)
Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM
Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil
Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patrialkal
Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati