Petani Lada Loeha Raya Tolak Hadiri Konferensi Transisi Energi, Khawatir Hanya Jadi Legitimasi Agenda Tambang

Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri Nawir, memutuskan membatalkan kehadirannya sebagai pembicara dalam Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals yang berlangsung di Makassar pada 14–16 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan bersama masyarakat dan organisasi petani yang menilai forum tersebut tidak memberikan ruang yang setara bagi komunitas yang terdampak ekspansi pertambangan.

Semula, Ali dijadwalkan menjadi salah satu pembicara yang akan menyampaikan kondisi pertanian dan perkebunan rakyat di Loeha Raya serta ancaman ekspansi pertambangan terhadap ruang hidup masyarakat di Luwu Timur. Forum tersebut diketahui akan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, kedutaan besar, perusahaan otomotif, hingga perusahaan pertambangan.

Namun setelah mempelajari komposisi peserta, penyelenggara, lokasi pelaksanaan, hingga tujuan konferensi, masyarakat Loeha Raya memutuskan untuk tidak ikut serta.

Menurut Ali, keputusan tersebut bukan berarti masyarakat menolak dialog ataupun ruang akademik. Sebaliknya, keputusan itu merupakan sikap politik yang diambil karena adanya persoalan kepercayaan terhadap forum yang dinilai tidak berada dalam posisi netral.

Persoalkan Peran Universitas Hasanuddin

Salah satu alasan utama pembatalan tersebut adalah dipilihnya Universitas Hasanuddin sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi. Bagi masyarakat Loeha Raya, kampus bukan sekadar tempat berlangsungnya kegiatan ilmiah. Perguruan tinggi memiliki otoritas akademik yang mampu memberikan legitimasi terhadap suatu agenda. Dalam konteks konflik agraria yang sedang berlangsung antara masyarakat dengan PT Vale Indonesia, pemilihan Universitas Hasanuddin dipandang memiliki makna politik tersendiri.

Ali menilai Universitas Hasanuddin memiliki hubungan kelembagaan yang cukup erat dengan PT Vale Indonesia. Hubungan tersebut, menurutnya, membuat masyarakat sulit melihat universitas sebagai ruang yang benar-benar independen dalam konflik yang sedang mereka hadapi.

"Ketika perusahaan telah lama membangun hubungan dengan institusi akademik, sementara masyarakat hanya hadir beberapa jam sebagai pembicara, maka posisi keduanya tidak pernah benar-benar setara," ujarnya.

Ia menilai bahwa meskipun masyarakat diberikan kesempatan berbicara, hal tersebut tidak otomatis membuat mereka memiliki pengaruh terhadap arah pembahasan maupun hasil yang akan dihasilkan dari konferensi.

Kesempatan Bicara Bukan Berarti Memiliki Kuasa

Dalam konferensi tersebut, Ali dijadwalkan akan memaparkan bagaimana petani Loeha Raya mempertahankan kebun lada, sumber air, dan tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ia juga akan menjelaskan keresahan warga setelah PT Vale mengirimkan surat kepada pemerintah desa terkait rencana pengeboran di Blok Tanamalia. Namun baginya, kesempatan menyampaikan pengalaman hanya bersifat simbolik apabila masyarakat tidak memiliki posisi yang sama dalam menentukan arah diskusi.

Perusahaan, menurutnya, memiliki sumber daya ekonomi, politik, jaringan kelembagaan, serta akses penelitian yang jauh lebih besar dibanding masyarakat. Sementara komunitas hanya ditempatkan sebagai pihak yang menyampaikan kesaksian mengenai dampak yang mereka alami.

Setelah itu, pembahasan akan kembali didominasi oleh pemerintah, akademisi, lembaga internasional, maupun perusahaan yang berbicara mengenai kebijakan, transisi energi, dekarbonisasi, investasi hijau, dan berbagai konsep teknis lainnya. Padahal, bagi masyarakat Loeha Raya, persoalan yang mereka hadapi jauh lebih mendasar.

"Bagi kami, ini bukan soal transisi energi atau mineral kritis. Ini soal apakah kebun kami tetap ada, apakah sumber air kami tetap mengalir, dan apakah anak cucu kami masih memiliki ruang hidup," demikian pandangan yang disampaikan Ali.

Khawatir Kehadiran Komunitas Dijadikan Legitimasi

Ali juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehadiran masyarakat dalam forum internasional justru akan digunakan sebagai bukti bahwa penyelenggara telah melibatkan komunitas terdampak.

Nama masyarakat dapat dicantumkan dalam daftar pembicara, dokumentasi, publikasi, maupun konferensi pers sebagai simbol partisipasi. Namun menurutnya, keterlibatan semacam itu tidak berarti masyarakat memiliki kesempatan menentukan agenda, menyusun rekomendasi, ataupun meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan. Ia menilai pola seperti ini hanya menghasilkan partisipasi yang bersifat simbolik.

"Masyarakat hadir, berbicara, lalu pulang. Sementara keputusan tetap berada di tangan pihak-pihak yang sejak awal memiliki kekuasaan," ujarnya.

Karena itu, ia tidak ingin kehadiran masyarakat Loeha Raya dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi terhadap sebuah forum yang menurutnya belum tentu berpihak pada kepentingan warga. Hal ini dikarenakan dia pernah melalui hal serupa. Dimana kehadirannya dalam sebuah forum multisector malah diklaim sebagai sikap menyetujui aktivitas tambang atau perbaikan pola pertambangan oleh PT. Vale.

Persoalan Utamanya Adalah Kepercayaan

Bagi masyarakat Loeha Raya, persoalan terbesar bukan sekadar apakah konferensi terbuka atau tidak, melainkan apakah ruang tersebut benar-benar dapat dipercaya.

Ali menegaskan bahwa kepercayaan tidak dibangun hanya dengan memberikan mikrofon kepada masyarakat. Kepercayaan harus diwujudkan melalui keterbukaan mengenai hubungan kelembagaan, keberanian mengakui adanya ketimpangan kekuasaan, serta komitmen meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.

Hingga saat ini, menurutnya, masyarakat belum pernah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara Universitas Hasanuddin dengan PT Vale maupun langkah-langkah yang dilakukan universitas untuk memastikan independensinya dalam konflik tersebut. Karena itulah, masyarakat memilih untuk tidak hadir.

Menolak Partisipasi Semu

Ali menegaskan terdapat perbedaan besar antara hadir, berpartisipasi, dan memiliki pengaruh. Hadir berarti sekadar berada di dalam forum. Berpartisipasi berarti diberi kesempatan berbicara. Sementara memiliki pengaruh berarti mampu mengubah arah pembahasan, menentukan rekomendasi, bahkan menolak hasil yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, komunitas terdampak sering kali hanya diposisikan sebagai penyedia cerita mengenai kerusakan lingkungan dan penderitaan warga. Setelah itu, berbagai aktor institusional mengambil alih pembahasan mengenai solusi, standar keberlanjutan, hingga deklarasi bersama.

Model seperti itu dinilai hanya menjadikan masyarakat sebagai pelengkap narasi "transisi energi yang adil", tanpa benar-benar memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri.

Tidak Hadir Sebagai Bentuk Sikap Politik

Ali menegaskan bahwa pembatalan kehadirannya bukan merupakan penolakan terhadap ilmu pengetahuan ataupun dunia akademik. Sebaliknya, keputusan tersebut merupakan bentuk sikap politik untuk menjaga integritas perjuangan masyarakat Loeha Raya dalam mempertahankan tanah, kebun, sumber air, dan ruang hidup mereka dari ancaman ekspansi pertambangan.

Menurutnya, masyarakat tidak menolak dialog. Yang mereka tolak adalah dialog yang sejak awal tidak menempatkan komunitas dalam posisi yang setara.

"Kami tidak menolak universitas. Kami meminta agar universitas membuktikan keberpihakannya kepada kebenaran, keselamatan warga, dan keadilan ekologis."

Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah forum internasional bukan ditentukan oleh banyaknya negara yang hadir ataupun besarnya nama para pembicara. Bagi masyarakat Loeha Raya, ukuran yang paling penting adalah apakah forum tersebut benar-benar memperkuat kemampuan warga mempertahankan tanah, air, kebun, dan masa depan mereka.

Selama pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang jelas, masyarakat Loeha Raya memilih berdiri di luar forum dan menyampaikan sikapnya secara terbuka. Mereka menegaskan tidak menolak dialog, tetapi menolak jika kehadiran komunitas hanya dijadikan legitimasi bagi agenda yang tetap dikendalikan oleh pihak-pihak yang mendukung ekspansi pertambangan.