Indonesia di Ambang Krisis. PERISAI : Dengan Perlawanan, Selamatkan Indonesia, Perbaiki Hidup Rakyat !

Hari ini rakyat Indonesia menghadapi nasib ekonomi yang babak belur. Kegagalan kebijakan fiskal merupakan faktor yang paling determinan dalam situasi hari ini. Meskipun demikian, neoliberalisme AS merupakan penyebab utama atas kekacauan fiskal dan moneter di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tercatat bahwa defisit APBN telah mencapai 689 triliun, angka ini setara dengan 2,7% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut hanya memiliki selisih 0,3% dari ambang batas 3% APBN terhadap PDB yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Anggaran belanja negara ini sangat membengkak namun juga tak solutif, sebab postur APBN didominasi oleh kebutuhan 8 Program Asta Cita termasuk MBG & KDMP yang tak berguna dan justru menonaktifkan peranan daya beli masyarakat.

Dari bengkaknya anggaran belanja tersebut, rezim Prabowo-Gibran juga tidak mampu mengendalikan kebijakan fiskal internasional yang terus memaksa Indonesia untuk menjual bahan baku sektor mineral, batubara, dan energi. Di tengah kontradiksi di antara klik reaksi hari ini, rezim fasis ini juga tidak mampu mengendalikan pertentangan politik di antara para pemangku kebijakan. Sehingga seluruh kebijakan yang diterbitkan tidak berasal dari perhitungan yang pas untuk kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Belakangan ini, rakyat dihadapkan dengan persoalan yang semakin runyam. Hingga kini, status rupiah terhadap Dollar AS semakin melemah hingga sempat menyentuh angka Rp18.000,-/Dollar AS. Lalu kenaikan harga BBM Pertamax yang mulanya seharga Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter.

Tentunya, situasi ini tidak terlepas dari sikap rezim Prabowo-Gibran yang tetap setia berada pada sisi dan "perlindungan" semu Imperialis AS. Dengan ditandatanganinya ART dan BoP secara sepihak, Prabowo-Gibran telah menyeret nasib rakyat Indonesia ke liang lahat penderitaan klas yang semakin signifikan. Daya paksa AS yang meminta komoditas ekspor sektor Mineral, Gas, dan Batubara yang lebih besar tentunya mengancam hari depan rakyat pedesaan. Demikian pula halnya ketika tarif resiprokal diterbitkan. Tarif bea masuk hasil ekspor Indonesia untuk AS ini memaksa Indonesia agar segera meningkatkan derajat tindasannya melalui kebijakan kenaikan pajak publik.

Di bawah kepemimpinan rezim fasis Prabowo-Gibran, tidak ada kemandirian politik dan gagasan ekonomi modern yang mampu menebarkan kesejahteraan. Melainkan hanya omon-omon melalui pidato politik, upaya nina bobo pandangan publik atas ancaman krisis, olah-olah hukum Asal Bapak Senang, dan plesiran ke Eropa.

Oleh sebab itu, menjadi tugas kita untuk membangun kekuatan juang dengan membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakkan arah gerak massa rakyat Indonesia ke jalan yang benar.

Atas prakondisi ini, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menuntut kepada Pemerintahan rezim fasis Prabowo-Gibran untuk:

Tuntutan Khusus

Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat;
Segera perbaiki pelemahan nilai rupiah;
Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sarat KKN;
Hentikan gelombang PHK;
Cabut UU POLRI;
Hentikan pembangunan Batalion Teritorial TNI;
Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan dan keamanan;
Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer;
Tolak Sekolah Rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi (mandatory spending 20%) dan pemerataan akses pendidikan di Daerah 3T;
Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya kepada publik;
Copot Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian ESDM.

Tuntutan Umum:

Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan dan pedesaan;
Hentikan Proyek Strategis Nasional yang rakus tanah;
Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri;
Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis;
Naikkan upah buruh berdasarkan KHL;
Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM;
Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil;
Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal;
Wujudkan industri nasional dengan berbasis reforma agraria sejati.