Aliansi Perempuan Indonesia: Soroti Kenaikan Harga BBM Hingga MBG, Negara Diminta Bertanggung Jawab atas Krisis yang Kian Membebani Rakyat

JAKARTA, 18 Juni 2026 — Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. Aksi yang diikuti oleh organisasi perempuan, pekerja rumah tangga, pekerja migran, kelompok masyarakat miskin kota, kelompk LGBTIQ serta ibu rumah tangga itu menyoroti kenaikan biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, lemahnya perlindungan terhadap perempuan, penyempitan ruang demokrasi, hingga krisis ekologis yang dinilai semakin memperparah kondisi masyarakat.

Sejak pagi hari, dengan peralatan dapurnya, massa mulai berkumpul dan bersiap melakukan long march menuju Istana Negara. Menurut keterangan peserta aksi, mereka berencana berjalan melalui jalur utama untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah. Namun di tengah perjalanan, massa mengaku beberapa kali diarahkan oleh aparat keamanan untuk melewati jalur alternatif yang dinilai menjauh dari rute yang telah direncanakan sebelumnya.

Ketegangan terjadi ketika rombongan aksi tiba di sekitar kawasan Grand Indonesia. Massa menolak pengalihan jalur yang kembali dilakukan aparat dan bersikeras melanjutkan perjalanan sesuai rute yang telah mereka tentukan. Adu argumen antara demonstran dan aparat tidak dapat dihindari, bahkan sempat terjadi aksi saling dorong ketika massa berusaha menerobos barikade yang dipasang untuk membatasi pergerakan mereka.

Setelah beberapa saat terjadi ketegangan, massa akhirnya berhasil melewati barikade dan melanjutkan perjalanan menuju titik aksi. Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian selama demonstrasi berlangsung. Para peserta aksi menilai pembatasan yang dilakukan aparat merupakan bentuk penghambatan terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam berbagai orasi yang disampaikan sepanjang aksi, Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kondisi hidup rakyat yang semakin sulit. Mereka menilai krisis yang saat ini dirasakan masyarakat bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan negara yang selama ini gagal memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi rakyat.

API menyoroti melonjaknya berbagai kebutuhan dasar masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga bahan bakar minyak, kebutuhan pokok, tarif listrik, biaya transportasi, harga obat-obatan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya dinilai telah mempersempit ruang hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Dalam pernyataannya, API menyebut kenaikan harga Pertamax yang terjadi pada Juni 2026 mencapai lebih dari 30 persen. Kenaikan tersebut terjadi ketika masyarakat juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya hidup dan inflasi yang terus memengaruhi harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Bagi banyak keluarga kelas pekerja, kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga semakin sulit dikendalikan.

Menurut API, perempuan merupakan kelompok yang merasakan dampak paling nyata dari situasi tersebut. Sebagai pihak yang sering kali bertanggung jawab mengelola kebutuhan rumah tangga, perempuan harus menghadapi tekanan berlapis ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan keluarga tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperbesar beban kerja domestik dan perawatan yang selama ini banyak ditanggung perempuan.

Selain persoalan biaya hidup, API juga menyoroti situasi ketenagakerjaan yang dianggap semakin memprihatinkan. Mereka menyebut masih banyak masyarakat, terutama anak muda dan perempuan, yang kesulitan memperoleh pekerjaan dengan upah dan perlindungan yang layak. Di tengah tingginya kebutuhan hidup, banyak orang akhirnya terpaksa bekerja dalam kondisi rentan melalui sistem kontrak jangka pendek, magang berkepanjangan, pekerjaan lepas dengan upah rendah, hingga berbagai bentuk pekerjaan informal yang tidak memberikan jaminan sosial maupun perlindungan ketenagakerjaan.

Aliansi tersebut juga menyinggung tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas telah mendorong semakin banyak warga mencari penghidupan di sektor-sektor yang tidak menjamin keamanan kerja. Dalam konteks pekerja migran, API menilai negara justru menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai solusi atas persoalan pengangguran domestik tanpa terlebih dahulu menyelesaikan akar masalah berupa kurangnya kesempatan kerja yang layak di dalam negeri.

Selain isu ekonomi dan ketenagakerjaan, massa aksi juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). API menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dianggap memiliki tata kelola yang lemah, minim transparansi, dan rentan terhadap penyalahgunaan anggaran.

Menurut mereka, di tengah situasi ekonomi yang semakin berat, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang secara langsung mampu menekan biaya hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. API menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam aksi tersebut, API juga mengangkat isu demokrasi dan kebebasan sipil. Mereka menilai ruang demokrasi di Indonesia semakin menyempit seiring meningkatnya berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat. Kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi perempuan, buruh, hingga pembela hak asasi manusia dinilai semakin rentan menghadapi intimidasi, pengawasan, maupun kriminalisasi ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan turut menjadi perhatian utama dalam demonstrasi tersebut. API menilai tingginya angka kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa negara masih belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Mereka menegaskan bahwa perempuan saat ini menghadapi beban ganda, yakni tekanan ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup sekaligus ancaman kekerasan yang terus terjadi di berbagai ruang kehidupan.

Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok rentan, termasuk komunitas LGBTIQ, masyarakat adat, pekerja migran, petani, dan buruh. Menurut API, negara seharusnya menjamin perlindungan hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi serta menghentikan berbagai kebijakan yang berpotensi memperkuat stigma dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu.

Isu lingkungan hidup turut menjadi bagian dari tuntutan aksi. API menilai model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam telah memicu berbagai konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan bencana ekologis di berbagai daerah. Mereka menilai orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan investasi sering kali mengorbankan ruang hidup masyarakat serta mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Perempuan Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menurunkan harga BBM dan menghentikan berbagai kebijakan yang memperberat biaya hidup rakyat. Kedua, menghentikan dan mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai bermasalah dan rentan terhadap praktik korupsi. Ketiga, menciptakan lapangan kerja yang layak, aman, bebas eksploitasi, serta menjamin perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.

Keempat, menghentikan represi, intimidasi, kriminalisasi, dan segala bentuk kekerasan terhadap gerakan rakyat. Kelima, mencabut berbagai kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, komunitas LGBTIQ, masyarakat adat, pekerja migran, petani, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Keenam, menghentikan pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan hidup masyarakat dan memperparah krisis ekologis. Ketujuh, memastikan negara bertanggung jawab atas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, serta berbagai bentuk pemiskinan struktural yang dialami rakyat.

Bagi API, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi menolak kenaikan harga atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan tertentu. Aksi itu merupakan pernyataan politik bahwa perempuan dan rakyat tidak akan terus menerima beban krisis yang mereka nilai lahir dari pilihan-pilihan kebijakan negara. Melalui demonstrasi tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.

"Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab," demikian seruan yang berulang kali disampaikan massa sepanjang aksi berlangsung.