Dibalik Hilirisasi Nikel, Status Kontrak dan Ketidakpastian Kerja Bagi Buruh

Ditulis Oleh : Serikat Buruh Industri Pertambangan & Energi (SBIPE) Bantaeng

Status hubungan kerja yang tidak pasti telah menjadi salah satu sumber ketakutan bagi banyak buruh di Kawasan Industri pemurnian nikel (smelter) maupun yang bekerja di wilayah tambang. Mayoritas perusahaan yang bergerak dalam industry nekil melakukan hal serupa misalnya perusahaan yang berada di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), IMIP dan IHIP di Morowali, IWIP dan Harita di Maluku Utara, serta IPIP di Kolaka.

Ketidakpastian tersebut tidak hanya menyangkut keberlanjutan pekerjaan, tetapi juga memengaruhi keberanian buruh untuk menyampaikan pendapat, menuntut hak, dan memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Dalam situasi demikian, buruh sering kali hidup di bawah tekanan karena kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber penghidupan bagi diri sendiri dan keluarganya.

Di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri dan meningkatnya investasi, banyak buruh justru berada dalam hubungan kerja yang rentan. Status kontrak yang terus diperpanjang tanpa kepastian menjadikan buruh berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan. Ketergantungan terhadap pekerjaan membuat banyak pekerja memilih diam ketika menghadapi persoalan di tempat kerja. Rasa takut kehilangan pekerjaan pada akhirnya menjadi alat yang membatasi kebebasan buruh untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya.

Tidak Ada Kepastian Pekerjaan yang Layak

Pekerjaan yang layak semestinya memberikan kepastian, rasa aman, serta perlindungan bagi pekerja. Kepastian tersebut bukan hanya berkaitan dengan adanya pekerjaan, tetapi juga jaminan bahwa hubungan kerja berlangsung secara adil dan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk merencanakan masa depannya. Dengan kepastian kerja, buruh dapat membangun kehidupan yang lebih stabil, baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun meningkatkan kualitas hidup.

Namun, realitas yang dihadapi sebagian buruh di Industri penambangan dan pemurnian nikel maupun yang masih dalam tahap konstruksi menunjukkan kondisi yang berbeda. Ketidakpastian status kerja membuat banyak buruh berada dalam posisi rentan. Kekhawatiran kontrak tidak diperpanjang, dirumahkan, atau mengalami pemutusan hubungan kerja menyebabkan sebagian buruh memilih diam meskipun menghadapi dugaan pelanggaran hak-haknya. Situasi tersebut menciptakan hubungan kerja yang timpang karena buruh tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk menyampaikan keluhan ataupun menolak kebijakan yang dianggap merugikan.

Upah yang Tidak Layak dan Politik Upah Murah

Upah merupakan hak dasar pekerja sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam konsep pekerjaan yang layak (decent work), upah seharusnya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja beserta keluarganya, mulai dari pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan upah bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kualitas hidup pekerja secara keseluruhan.

Akan tetapi, ketika tingkat upah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dan beban kerja, buruh dipaksa bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini sering dikaitkan dengan politik upah murah, yaitu kecenderungan menekan biaya tenaga kerja serendah mungkin demi meningkatkan efisiensi produksi dan menarik investasi. Akibatnya, produktivitas buruh terus meningkat, tetapi kesejahteraan mereka tidak mengalami perbaikan yang sebanding. Buruh tetap bekerja keras setiap hari, namun masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, bahkan harus mencari pekerjaan tambahan atau berutang untuk menutup biaya hidup.

Jaminan Perlindungan yang Minim

Selain persoalan upah, perlindungan ketenagakerjaan menjadi unsur penting dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan jaminan sosial, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kebebasan berserikat, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang aman dan efektif apabila terjadi pelanggaran hak pekerja.

Ketika perlindungan tersebut tidak berjalan secara optimal, posisi buruh menjadi semakin rentan. Banyak pekerja memilih tidak melaporkan dugaan pelanggaran karena khawatir dianggap sebagai pembuat masalah atau berisiko tidak diperpanjang kontraknya. Situasi ini menciptakan budaya diam di lingkungan kerja, di mana berbagai persoalan tidak tersampaikan secara terbuka. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja berpotensi terus berulang karena minimnya pengawasan dan rendahnya keberanian pekerja untuk menyuarakan kondisi yang mereka alami.

Buruh Hidup di Bawah Tekanan

Ketidakpastian kerja, upah yang tidak layak, dan minimnya perlindungan ketenagakerjaan menciptakan tekanan yang terus-menerus dalam kehidupan buruh. Tekanan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Buruh dipaksa hidup dalam kecemasan mengenai masa depan pekerjaannya, sementara kebutuhan hidup terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tekanan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Rasa takut kehilangan pekerjaan membuat sebagian buruh menerima kondisi kerja yang dianggap tidak adil, enggan menyampaikan pendapat, bahkan mengabaikan hak-haknya demi mempertahankan penghasilan. Dalam situasi seperti ini, hubungan industrial tidak lagi dibangun atas dasar kesetaraan, melainkan atas ketimpangan posisi antara perusahaan dan pekerja.

Pekerjaan yang layak tidak hanya berarti tersedianya lapangan kerja, tetapi juga adanya kepastian status hubungan kerja, pengupahan yang layak, perlindungan ketenagakerjaan yang efektif, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Tanpa kepastian kerja dan perlindungan yang memadai, pertumbuhan industri berisiko dibangun di atas kerentanan buruh, sehingga manfaat pembangunan ekonomi tidak dirasakan secara adil oleh para pekerja yang menjadi penggerak utama proses produksi.

Penyalahgunaan Status Kontrak (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai jenis pekerjaan yang dapat menggunakan sistem kontrak, sehingga tidak seluruh pekerjaan dapat diberikan kepada pekerja dengan status PKWT.

Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan membedakan hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selanjutnya, Pasal 5 dan Pasal 8 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa PKWT hanya dapat digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu sesuai sifat, jenis, dan kegiatan pekerjaannya, termasuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu atau pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Dengan demikian, PKWT pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk digunakan terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dan menjadi kegiatan utama perusahaan.

Dalam praktiknya, persoalan muncul ketika pekerjaan yang bersifat tetap justru terus-menerus dijalankan oleh pekerja dengan status kontrak. Buruh dapat mengalami perpanjangan kontrak berulang kali tanpa kepastian untuk diangkat sebagai pekerja tetap, padahal pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan utama perusahaan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memperlemah posisi tawar pekerja karena masa depan hubungan kerjanya selalu berada dalam ketidakpastian.

Ketidakpastian tersebut berdampak luas terhadap kehidupan buruh. Selain sulit merencanakan masa depan, pekerja juga cenderung enggan menggunakan hak-haknya karena khawatir kontraknya tidak diperpanjang. Akibatnya, sistem kontrak yang seharusnya digunakan secara terbatas berpotensi berubah menjadi instrumen yang mempertahankan kerentanan pekerja dalam hubungan industrial.

Sanksi atas Penyalahgunaan PKWT

Penyalahgunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan wajib memenuhi seluruh persyaratan penggunaan PKWT, baik mengenai jenis pekerjaan, bentuk perjanjian, jangka waktu, maupun pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, keberadaan aturan hukum belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak-hak buruh di lapangan. Efektivitas perlindungan sangat bergantung pada pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum yang konsisten, serta keberanian pekerja untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan dan ketimpangan posisi antara perusahaan dengan pekerja sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan sulit diselesaikan secara adil.

Di sisi lain, penting pula dipahami bahwa rezim hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih menuai kritik dari berbagai kalangan serikat buruh. Sejumlah perubahan regulasi dinilai belum memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak normatif pekerja maupun penghormatan terhadap hak asasi manusia di dunia kerja.

Oleh karena itu, pembenahan regulasi harus diiringi dengan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan perluasan ruang bagi buruh untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasinya tanpa rasa takut.

Seruan SBIPE Bantaeng

Atas berbagai persoalan tersebut, Serikat Buruh Industri, Pertambangan, dan Energi (SBIPE) Bantaeng mengajak seluruh buruh untuk memperkuat solidaritas sebagai dasar perjuangan bersama. Pengalaman menunjukkan bahwa persoalan hubungan kerja, upah, keselamatan kerja, maupun perlindungan hak-hak buruh tidak dapat diselesaikan secara individual. Dibutuhkan organisasi yang kuat agar buruh memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingannya.

Karena itu, SBIPE Bantaeng menyerukan beberapa tuntutan sebagai berikut:

Membangun solidaritas dan organisasi buruh yang kuat untuk melawan seluruh kebijakan yang merugikan kaum buruh di semua sektor.
Mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat pengawasan serta menegakkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Menghentikan praktik penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan kaum buruh.
Mewujudkan pekerjaan yang layak melalui kepastian kerja, upah yang layak, jaminan perlindungan sosial, serta jam kerja yang manusiawi.

Persatuan dan solidaritas merupakan kekuatan utama kaum buruh dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan di tempat kerja. Dengan membangun organisasi yang kuat dan memperluas persatuan bersama rakyat, perjuangan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Buruh Bersatulah bersama rakyat yang tertindas dan terisap. Lawan segala bentuk penindasan dan pengisapan.