ME(i)LAWAN 2026 (BAGIAN II): BANGKIT BERSAMA RAKYAT, REBUT UPAH, TANAH DAN KERJA!

Diterbitkan oleh : Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI)

Indonesia: Negeri SJSF di bawah Rezim Fasis Boneka Prabowo - Gibran

Negeri setengah jajahan dan setengah feodal (SJSF), yang tak punya modal bersaing secara internasional akibat dominasi asing, yang tak punya kemajuan industri akibat luasnya monopoli tanah feodal di pedesaan, pasti hanya bisa membebek pada situasi kepada para majikan Imperialis yang paling menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai negeri SJSF, Indonesia pasti terdampak sangat berat oleh krisis ekonomi dunia saat ini.

Ini dibuktikan oleh situasi hari ini, ketika Imperialisme AS sedang menuntut percepatan penarikan profit dari negara-negara terbelakang. Bukan hanya secara ekonomi, AS kini juga sedang membutuhkan dukungan politik untuk semakin mengukuhkan hegemoni dan melegitimasi dominasinya. Negara-negara jajahan dan setengah jajahan hanya mampu sendiko dawuh; menuruti sepenuhnya keinginan Imperialis AS sambil berusaha tidak melepaskan pijakan kakinya ke rival imperialis AS, yaitu Tiongkok dan Rusia.

Inilah alasan Prabowo menghabiskan lebih dari 100 hari sejak pelantikannya pada Oktober 2024, untuk bersafari ke lebih dari 28 negara, yang menghambur-haburkan anggaran negara karena ongkos keberangkatan setiap kalinya memakan tak kurang dari Rp20 miliar (sehingga hingga bulan ini menghabiskan tak kurang dari Rp980 miliar). Di awal masa jabatannya, melanjutkan kedekatan Jokowi dengan Tiongkok, Prabowo-Gibran menyambangi KTT BRICS, sowan ke Tiongkok dan Rusia. Namun, ketika imperialisme AS yang dipimpin si fasis Donald Trump semakin vulgar, ia langsung merapat ke AS dan sekutunya (Jepang, Korea, Prancis, dsb). Ia sukarela menyepakati tarif impor resiprokal 19% (Agreement on Reciprocal Tariff) dengan kewajiban membeli komoditas AS sebesar tak kurang dari USD19,8 miliar (sekitar Rp341 Triliun); Ia bersedia bergabung ke Board of Peace (BoP) buatan Trump untuk mengirim TNI melucuti senjata rakyat Gaza; Melalui Kementerian Pertahanan yang dikirim langsung ke Pentagon, ia juga memperbaharui kerjasama militer dengan AS melalui Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) sambil menyediakan pulau Morotai sebagai pusat latihan militer negara-negara sekutu AS beserta wacana penggunaan secara fleksibel wilayah udara RI bagi Angkatan Udara AS (blanket overflight).

Selain itu, rezim Prabowo-Gibran juga mempertinggi derajat penghisapan dan penindasannya pada rakyat demi memenuhi tagihan tuannya sang imperialis. Melalui IMF dan World Bank, AS sendiri telah sejak lama memerintahkan Indonesia agar menaikkan pajak dan memangkas subsidi agar bisa segera memulangkan (repatriasi) kapital yang ditanam AS di Indonesia. Titah AS itu dijalankan rezim boneka di Indonesia dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang dilegitimasi oleh berbagai kebijakan seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) nomor 7/2021 serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) nomor 1/2022. Semua kebijakan ini telah dikeluarkan oleh rezim Jokowi dan direalisasikan oleh pewarisnya, Prabowo-Gibran, agar pemerintah pusat dapat melepas tanggungjawab atas pembiayaan ke daerah.

Tepat setelah Prabowo-Gibran dilantik, PPN naik ke 12% (bahkan IMF merekomendasikan agar PPN terus naik hingga 15%); namun akibat protes rakyat, kenaikan itu dibatalkan. PBB di berbagai wilayah juga meningkat drastis: Pati (250%), Cirebon (1000%), Semarang (400%), Jombang (400%), Bone (300%), dll. Opsen pajak dengan berbagai jenis ditambah skema “pajak progresif”, penghapusan dana bagi hasil/DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sambil pemerintah pusat memusatkan pengelolaan investasi di daerah, juga diberlakukan.

Dari situlah penerimaan pajak dilaporkan tumbuh 20,7% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 394,8 Triliun – bukan dari peningkatan daya beli rakyat, tapi dari peningkatan derajat penghisapan oleh rezim Prabowo-Gibran. Naasnya, semua itu hanya bisa membayar bunga utang luar negeri saja, belum utang pokoknya yang pada 2025 tak kurang dari Rp9000 Triliun (dan terus bertambah).

Di sisi lain, akibat perang imperialis, kondisi makro ekonomi Indonesia semakin ringkih dan merosot. Nilai tukar mata uang Rupiah mengalami kejatuhan paling dalam terhadap US Dollar karena telah tembus Rp17.300/USD, atau nilai tukar terburuk sepanjang sejarah modern sejak berdirinya Republik Indonesia. Seiring kenaikan harga minyak dunia, kini telah melewati ketentuan indikator resmi negara yang dipatok di angka US$70/barel (Indonesian Crude Price).

Asumsi ini menjadi acuan utama dalam menentukan subsidi BBM dan subsidi energi dalam APBN 2026. Sementara harga minyak mentah dunia (crude oil) telah tembus lebih dari US$100/barel. Artinya, harga minyak sudah jauh melewati asumsi di APBN 2026, berdasarkan analisis sensitivitas, setiap kenaikan harga minyak rata-rata US$ 1/barel berisiko menambah defisit anggaran Rp 6,8 triliun. Jadi kalau rata-rata harga minyak bertahan di level saat ini hingga akhir tahun, maka defisit APBN 2026 terancam membengkak Rp 74,8 triliun atau lebih.

Sementara harga bahan baku terutama minyak, gas, dan komoditas petrokimia seperti plastik, melonjak naik. Harga minyak dunia ini melonjak ke USD104,4/barel (per 24 April dan terus fluktuatif). Di Indonesia sendiri, kini seluruh jenis bahan bakar dan gas non-subsidi telah naik.

Industri manufaktur di Indonesia merosot, pertumbuhan ekonomi juga melemah dibandingkan dengan ramalan rezim sebelumnya. Dalam situasi krisis yang demikian, pengusaha tak memiliki pilihan lain selain meningkatkan pula derajat penghisapan kepada kelas buruh, baik dalam bentuk perpanjangan jam kerja, pemotongan upah, PHK, dan pemindahan pabrik ke daerah yang upahnya lebih rendah.

Hingga maret 2026, sudah ada 8.389 orang korban PHK, dengan jumlah terbanyak dari Jawa Barat (1.721 orang) dan Kalimantan Selatan (1.071 orang). Semua itu belum termasuk buruh tanpa kontrak juga diluar perhitungan resmi JKP BPJS. Lebih dari 28 pabrik (terutama perusahaan garmen, tekstil, dan sepatu/GTS) yang tutup, dan berencana untuk pindah ke daerah dengan nilai upah lebih rendah seperti di Jawa Tengah. Padahal, rata-rata upah tertinggi secara nasional ada di angka 5 juta (di Jawa Barat dan Banten), masih jauh dari standar hidup layak pekerja dan keluarganya.

Semua itu dilakukan di tengah kenaikan harga kebutuhan hidup rakyat akibat perang, serta ancaman penggusuran ruang hidup yang tidak henti-hentinya dilakukan untuk memoles perkotaan agar ramah investasi (baca: hutang) imperialis yang terus dikejar oleh Prabowo-Gibran.

Misalkan, melalui Perpres nomor 60/2020 juga Pergub DKI Jakarta nomor 33/2024 yang diselubungi istilah “peningkatan kualitas pemukiman” dan “rencana tata ruang kawasan perkotaan”; Pemerintah akan menggusur wilayah bantaran kali dan pemukiman kumuh. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari rencana Prabowo-Gibran untuk menyediakan kebutuhan lahan infrastruktur tuan tanah besar komprador semacam Pondok Indah Group, Lippo Mall Group, Pulau Intan Group; Agung Sedayu Grup, Podomoro Land, dll.

Belum lagi penyitaan tanah-tanah “terlantar” (yang biasanya sudah ditempati rakyat perkotaan) untuk diserahkan kepada Bank Tanah dan Danantara. Prabowo juga memanggil Kemendiktisaintek agar melibatkan kampus-kampus (yang sejak awal sudah sangat liberal, privat, dan komersial, sehingga anti ilmiah, anti demokrasi, dan anti rakyat) dalam perencanaan serta riset penggusuran skala besar ini.

Situasi pedesaan tak kalah mengkhawatirkan. Monopoli tanah dan hubungan produksi semi-feodal semakin meluas; negara semakin memperkuat kedudukannya sebagai tuan tanah terbesar di Indonesia.

Lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), rezim Prabowo-Gibran kembali menguasai lahan di sektor perkebunan sawit seluas 5 juta hektar dan diserahkan ke PT Agrinas melalui Danantara, menguasai kembali sektor pertambangan seluas 10.000 hektar (naik kurang lebih 1 juta hektar dari tahun sebelumnya), lalu menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 254.000 hektar di Kalimantan Barat, Aceh dan Jawa Barat ke Taman Nasional.

Selain itu, Satgas PKH juga menyita Rp.11 triliun dari denda administrasi, sitaan korupsi, termasuk di dalamnya penerimaan pajak dan setoran dari PT Agrinas. Sementara itu, kaum tani yang masih bisa berproduksi, masih saja terus menghadapi tingginya harga sarana produksi pertanian dan rendahnya harga hasil pertanian. Permainan kartel pupuk, tengkulak pertanian, termasuk para distributor komoditas pertanian baik negeri maupun swasta terus saja ada.

Akibatnya, harga kebutuhan pokok rakyat di pasar, dari mulai cabai, bawang, beras, minyak goreng, dsb., amat melonjak tinggi walau bulan Ramadan telah berakhir.

Penghisapan negara atas rakyat (bahkan atas pemerintah daerah oleh pemerintah pusat) ini konon demi memperbaiki defisit anggaran negara yang kini mencapai Rp689 triliun. Tapi, sebagaimana para bangsawan mengorupsi upah pekerja rodi di masa Daendles demi gaya hidup mewahnya, kini rezim juga tidak menghentikan program non-esensial demi berbagi jabatan dan anggaran.

Tahun 2026, MBG mengambil 29,5% dana pendidikan, menyisakan hanya 11% alokasi APBN bagi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (padahal konstitusi mengamanatkan alokasi 20% bagi pendidikan). Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memotong 58% dana desa, sambil memaksakan penggusuran sekolah dan lahan-lahan desa demi pembangunannya.

Anggaran Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dipangkas, belum lagi sentralisasi anggaran ke pemerintah pusat membuat banyak pemda merumahkan ASN PPPK-nya. Sementara itu, anggaran TNI-POLRI tetap menjadi pos alokasi tertinggi, yang kini bertotal Rp250,21 Triliun – tentu untuk mengamankan semua program dan kebijakan politik-ekonomi Prabowo-Gibran yang pasti memicu amarah rakyat.

Semua ini hanya menguntungkan imperialisme, feodalisme, & kapitalis birokrat (terutama circle Prabowo-Gibran dari segala partai dan geng, bagaimanapun kontradiksi internal di antara mereka).

Akhirnya, tak ada yang tersisa bagi kelas dan sektor rakyat Indonesia kecuali krisis dan krisis yang semakin kronis. Kelas buruh di perkotaan menghadapi PHK dan berbagai macam skema pencurian nilai lebih; kaum tani di pedesaan menghadapi perampasan dan monopoli tanah, jatuhnya harga beli pertanian dan tingginya harga sarana produksi pertanian; Pemuda tak memiliki lapangan pekerjaan, tak kurang dari 262 juta generasi Z menganggur, 986 ribu anak putus sekolah, dari seluruh pemuda berusia kuliah pun hanya 32% saja yang sanggup berkuliah; Kaum perempuan harus menanggung beban ganda krisis ekonomi dengan ancaman kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta pelecehan dan kekerasan seksual yang makin tinggi di segala tempat bahkan lembaga pendidikan.

Penindasan dan penghisapan pasti melahirkan krisis, dan krisis pasti melahirkan perlawanan rakyat. Aksi-aksi massa militan yang dilakukan oleh rakyat baik di kota-kota besar maupun daerah-daerah telah membuktikan hal tersebut. Namun, perlawanan rakyat ini juga dijawab dengan reaksi yang sama kerasnya dari rezim fasis Prabowo-Gibran.

Ribuan orang jadi korban kekerasan, penangkapan, dan kriminalisasi. 10 jiwa rakyat Indonesia harus melayang akibat brutalitas dan provokasi aparat, baik dari unsur POLRI, TNI, intelijen, juga ormas preman bayaran.

Kini, bulan Mei segera tiba. Bulan bersejarah, di mana gerakan kelas buruh bangkit dan menunjukkan kepahlawanannya memimpin perjuangan rakyat sedunia, segera menanti kita. Bulan ketika rakyat Indonesia menggulingkan kekuasaan fasis Suharto.

Mei tahun ini harus menjadi momentum perlawanan rakyat Indonesia melawan perang Imperialis yang disokong penuh rezim boneka dalam negeri, sehingga rakyat dapat merebut haknya atas upah, tanah, dan kerja. Oleh sebab itu, Mei 2026 juga harus menjadi momentum makin tingginya propaganda, pendidikan, pengorganisasian massa, dan pembangunan aliansi rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Tuntutan Umum Rakyat Indonesia

Mengutuk perang agresi yang digencarkan Imperialisme AS terhadap Negeri-negeri berdaulat dan munutut Imperialisme AS untuk segera menghentikan semua bentuk perang yang Tengah digencarkan!
Menuntut sikap Presiden Prabowo untuk segera keluar dari Board Of Peace dan ISF dan membatalkan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), kerja sama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) serta menghentikan wacana Blanket over flight
Menuntut Presiden Prabowo untuk menjamin ketersediaan BBM bagi rakyat dengan harga murah dan mudah di akses, termasuk produk konsumen berbasis bahan baku industri petrokimia!
Menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan dan mencegah laju PHK, segera naikan Upah buruh, hapuskan sistem outsourcing dan kontrak, serta sistem kerja Borongan!
Jamin ketersediaan pupuk bagi petani menjelang musim tanam tahun ini, perbaiki harga komoditi pertanian petani perseorangan skala kecil, padi, kelapa dalam, sawit, karet, kopi, dan produk hortikultura!
Hentikan monopoli dan perampasan tanah serta penggusuran rumah dan perkampungan rakyat, jamin hak rakyat atas tanah, rumah dan perkampunganya!
Turunkan biaya Pajak rakyat serta jamin ketersediaan bahan pangan rakyat dengan harga yang terjangkau!
Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat!
Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan bangun Industri nasional!