78 Tahun Nakba : Dari Palestina hingga Indonesia, Rakyat Dunia Masih Dijajah. Imperialisme Musuh Bersama Rakyat Dunia !

Diterbitkan oleh: Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI)

Sejak Oktober 2023, dunia menyaksikan bagaimana rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, menghadapi salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah modern. Serangan tanpa henti yang dilakukan zionis “Israel” dengan dukungan penuh Amerika Serikat telah menewaskan puluhan ribu rakyat sipil, mayoritas perempuan dan anak-anak. Rumah sakit dihancurkan, sekolah dibom, kamp pengungsian dibakar, dan seluruh wilayah Gaza dipaksa hidup di bawah kelaparan, pengepungan, dan teror militer yang sistematis. Bahkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara — simbol solidaritas rakyat Indonesia untuk Palestina — dirusak dan dijadikan markas militer oleh pasukan zionis.

Kejahatan ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah genosida yang disponsori imperialisme. Zionisme dan imperialisme AS bekerja sebagai satu kesatuan politik dan militer untuk mempertahankan dominasi mereka di Timur Tengah. Serangan yang meluas hingga Lebanon, Yaman, dan Iran menunjukkan bahwa perang ini bukan hanya perang melawan Palestina, tetapi bagian dari proyek besar untuk mempertahankan hegemoni ekonomi-politik Amerika Serikat atas kawasan yang kaya sumber daya alam dan strategis bagi jalur perdagangan dunia.

Apa yang terjadi di Palestina hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme. Sejak peristiwa Nakba 15 Mei 1948, rakyat Palestina terus mengalami pengusiran massal, perampasan tanah, penghancuran kampung, dan pembunuhan sistematis. Lebih dari 750.000 rakyat Palestina terusir dari tanah leluhurnya ketika negara haram “Israel” diproklamasikan dengan dukungan imperialis Inggris dan negara-negara Barat. Nakba bukan sekadar tragedi sejarah; Nakba adalah fondasi berdarah bagi berdirinya proyek kolonial zionis di Timur Tengah.

Sebelum penjajahan Inggris, Palestina merupakan wilayah yang dihuni berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan. Namun setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman pasca Perang Dunia I, Inggris mengambil alih Palestina dan membuka jalan bagi gerakan Zionis Eropa untuk membangun negara kolonial mereka. Deklarasi Balfour tahun 1917 menjadi titik awal legalisasi penjajahan tersebut. Inggris memberikan hak istimewa kepada imigran Yahudi Eropa. Tujuannya adalah memastikan lahirnya sebuah negara boneka agar hegemoni Inggris terus mendominasi. Sementara rakyat Arab Palestina dipaksa kehilangan tanah dan kehidupannya sendiri.

Dari sinilah lahir proyek kolonial bernama “Israel”: sebuah negara yang dibangun di atas pengusiran, kekerasan, dan pendudukan militer. Sejak awal, “Israel” bukan sekadar negara biasa, melainkan anjing penjaga imperialisme di Timur Tengah. Setelah Perang Dunia II, posisi Inggris digantikan Amerika Serikat sebagai pengendali utama kawasan. Hingga hari ini, miliaran dolar bantuan militer AS terus mengalir ke “Israel” untuk membiayai perang, pembunuhan, dan penjajahan terhadap rakyat Palestina.

Imperialisme tidak pernah membawa perdamaian. Imperialisme hidup dari perang. Selama masih ada kepentingan untuk menguasai minyak, jalur perdagangan, tenaga kerja murah, dan pasar internasional, maka perang akan terus dipelihara. Palestina hanyalah salah satu korban dari sistem global yang menjadikan manusia sebagai alat keuntungan segelintir kapitalis besar.

Karena itu, dukungan Amerika Serikat terhadap “Israel” bukanlah soal agama ataupun “demokrasi”, melainkan soal kepentingan ekonomi-politik. Timur Tengah adalah wilayah strategis yang menyimpan cadangan minyak dan gas besar dunia. Dengan menjaga “Israel” tetap kuat, AS dapat mempertahankan dominasi ekonominya atas kawasan tersebut. Ribuan perusahaan AS beroperasi di “Israel”, terutama di sektor teknologi, properti, dan industri militer. Bahkan rencana Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi kawasan bisnis properti memperlihatkan dengan jelas bagaimana penderitaan rakyat Palestina dipandang sebagai peluang investasi oleh kapitalisme internasional.

Lebih memalukan lagi, rezim Prabowo-Gibran justru mengambil posisi sebagai pelayan kepentingan imperialisme itu. Alih-alih berdiri bersama rakyat Palestina dan mempertahankan semangat anti-kolonialisme bangsa Indonesia, pemerintah hari ini malah menyetujui berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang menguntungkan Amerika Serikat. Melalui berbagai perjanjian dagang dan investasi seperti Agreement on Reciprocal Trade (ART), kekayaan nasional Indonesia semakin diserahkan pada modal asing terkhususnya imperialisme Amerika Serikat. Energi, pertanian, data digital, media, hingga industri strategis dibuka lebar bagi dominasi perusahaan-perusahaan AS.

Di sisi lain, rakyat Indonesia sendiri menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda dengan rakyat Palestina: tanah dirampas, ruang hidup dihancurkan, dan kekayaan alam dikuasai segelintir elite politik dan korporasi. Jutaan hektar tanah rakyat disita atas nama proyek strategis nasional, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Di kota-kota, rakyat miskin digusur demi proyek properti dan pusat bisnis. Di desa-desa, petani kehilangan tanah akibat ekspansi perusahaan sawit dan tambang. Semua ini menunjukkan bahwa rezim hari ini bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan modal besar dan imperialisme internasional.

Karena itu, perjuangan rakyat Palestina sesungguhnya memiliki hubungan langsung dengan perjuangan rakyat Indonesia. Ketika rakyat Palestina melawan penjajahan zionis, mereka juga sedang melawan sistem imperialisme global yang sama yang menindas rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia melawan perampasan tanah, penggusuran, dan eksploitasi buruh, mereka juga sedang melawan kekuatan yang sama: kapitalisme monopoli dan imperialisme.

Bergabungnya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam berbagai proyek politik internasional yang dikendalikan AS membuktikan watak pemerintahan boneka yang tunduk pada kepentingan asing. Dengan mendukung proyek “perdamaian” palsu Board of Peace (BoP) yang justru melucuti perjuangan bersenjata rakyat Palestina, pemerintah Indonesia telah mengkhianati amanat anti-penjajahan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Tidak ada perdamaian sejati selama imperialisme masih bercokol. Tidak ada kemerdekaan sejati selama tanah, kerja, dan kekayaan rakyat masih dikuasai oligarki dan modal asing. Karena itu, solidaritas terhadap Palestina tidak cukup hanya dengan doa, penggalangan dana, atau kecaman moral. Solidaritas sejati berarti membangun perlawanan terhadap seluruh bentuk imperialisme di negeri sendiri: melawan perampasan tanah, melawan penghisapan buruh, melawan privatisasi kekayaan nasional, dan melawan rezim yang tunduk pada kepentingan asing.

Rakyat Palestina telah menunjukkan bahwa bangsa tertindas tidak akan pernah menyerah meski dibombardir, dikepung, dan dibantai. Dari reruntuhan Gaza, dunia melihat keberanian rakyat yang tetap bertahan melawan penjajahan. Semangat itulah yang harus menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia: bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, melainkan direbut melalui perjuangan yang panjang dan terorganisir.

Karena itu, seluruh organisasi rakyat, gerakan buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan elemen patriotik-demokratis harus bersatu melawan imperialisme dan kaki tangannya di Indonesia. Lawan seluruh kebijakan yang menyerahkan kekayaan bangsa kepada modal asing. Tolak keterlibatan Indonesia dalam proyek-proyek politik imperialisme AS-Zionis. Bangun solidaritas internasional bersama rakyat Palestina dan seluruh bangsa tertindas di dunia.

Sebab selama imperialisme masih berdiri, perang, kemiskinan, penggusuran, dan penjajahan akan terus berlangsung. Dan selama rakyat terus melawan, harapan untuk kemerdekaan sejati tidak akan pernah padam.