SIKAP RESMI PERISAI : May Day Bukan Pesta. Bersama Rakyat Lawan Perang Imperialisme AS, Rebut Upah, Tanah & Kerja !

Peringatan Hari Buruh Internasional adalah memperingati perjuangan panjang kelas buruh dunia memenangkan tuntutan jam kerja sebagai dasar penghisapan Kapitalis terhadap kaum buruh. Sebabnya, peringatan hari buruh harus diperingati dengan semangat perlawanan serta persatuan sesama kelas tertindas dan terhisap bukan pesta pora yang sebaliknya justru menghina makna dasar dari perjuangan buruh yang telah berdarah-darah memenangkan tuntutan jam kerja tersebut. 

Peringatan Hari buruh kali ini diperingati di tengah situasi perang di bawah pimpinan langsung Imperialisme Amerika Serikat terhadap Negeri-negeri berdaulat yang telah memperburuk situasi rakyat di seluruh Dunia. Perang ini telah membawa babak baru krisis Imperialisme dari krisis Finansial menuju krisis Energi yang telah berakibat pada semakin menajamnya krisis yang dihadapi oleh Imperialisme AS dan sialnya beban krisis tersebut tetap dipaksa dialihkan ke pundak kelas buruh di pabrik-pabrik dan rakyat di Negeri-negeri terjajah. 

Situasi krisis tidak hanya semakin dalam menyengsarakan rakyat dunia tetapi juga telah menyulut semakin sengitnya rivalitas di antara kekuatan Imperialisme itu sendiri yang terus berupaya membentuk Dunia Multipolar. Situasi yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Imperialisme AS, sebabnya, AS terus berupaya mencegah dengan berbagai upaya menebar perang mulai dari perang dagang, perang tarif hingga perang proxy dan agresi, semua dilakukan dalam upaya mempertahankan hegemoni sebagai pemonopoli tunggal dan mencegah terbentuknya dunia multipolar. Situasi ini sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat, tetapi justru semakin mengantarkan rakyat pada situasi penghidupan yang semakin buruk hari demi hari. 

Di Indonesia, rezim Prabowo-Gibran telah dengan secara terbuka menunjukkan keberpihakannya terhadap Imperialisme AS meski di sisi yang terbatas tetap menjalin hubungan Dengan Imperialis Rival AS yang utama yaitu Rusia dan China. Keterlibatan Prabowo dalam Board of Peace (BoP), menjadi wakil komandan dalam Internasional Stabilization Force (ISF) serta penandatanganan pembaharuan perjanjian pertahanan  AS – Indo Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) adalah wujud nyata keberpihakan tersebut. Selain itu, Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai bentuk pengkhianatan Prabowo atas rakyat Indonesia dan atas janji kedaulatan yang kerap ia sampaikan sejak awal kepemerintahanya. 

Tidak hanya dengan AS, rezim Prabowo-Gibran juga terus membangun hubungan diplomasi dan kerja sama dengan negeri-negeri sekutu Imperialis As di Asia seperti Jepang dan Korea. Prabowo telah bertindak sebagai makelar Indonesia dengan menjajakan setiap jengkal tanah dan Sumber daya alam milik rakyat dengan jaminan tenaga kerja melimpah dan murah serta pasar yang menjanjikan atas tumpukan barang over produksi milik Imperialis. 

Prabowo-Gibran terus berupaya menjadi boneka terbaik bagi Imperialis dan dalam waktu bersamaan menjadi rezim paling kejam dan bengis bagi rakyat. Prabowo-Gibran berulang kali menunjukkan sikap kepala batu atas setiap kritik rakyat dan sebaliknya menuduh rakyat sebagai Antek Asing dan lantas melancarkan berbagai tindakan kekerasan dan kriminalisasi untuk membungkam dan menebar rasa takut bagi setiap rakyat yang berjuang. 

Di dalam Pabrik, Kelas buruh sebagai sumber utama laba super kaum kapitalis terus mengalami situasi yang semakin buruk. Kebijakan atas upah yang tidak merata di setiap daerah mendorong para pengusaha melihat celah untuk merelokasi Pabriknya ke daerah-daerah dengan Upah yang lebih rendah dan akibatnya PHK tidak bisa dihindarkan, pada bulan Maret lalu Dinas Ketenagakerjaan melaporkan jumlah buruh yang telah di PHK pada kuartal I 2026 mencapai angka 8.389 orang berdasarkan daftar peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan, jumlah Buruh yang di PHK diprediksikan jauh lebih banyak dari angka tersebut mengingat tidak semua buruh yang terkena PHK bisa mendaftar dalam program tersebut. Selain itu, situasi Upah buruh meski mengalami peningkatan 5-7% namun sama sekali tidak sebanding dengan peningkatan defisit anggaran rumah tangga akibat lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok, hal tersebut diikuti dengan pemberlakuan sistem kerja kontrak, outsourcing hingga pemberlakuan jam kerja melebihi 8 jam kerja tanpa dihitung lembur dengan kedok loyalitas serta berbagai situasi kerja dan upah yang lebih buruk di sektor industri pertambangan Nikel dan Perkebunan seperti pekerja kontraktor yang telah bekerja lama namun statusnya tidak kunjung diangkat sebagai pekerja tetap (PKWTT), kelebihan jam kerja tanpa dihitung lembur hingga berbagai bentuk kerja yang mencirikan sebagai kerja paksa dan perbudakan modern. 

Di Pedesaan, Kaum tani semakin terancam kehilangan tanah, rumah dan kampung akibat terus semakin meluasnya monopoli dan perampasan tanah. Melalui Satgas PKH tidak kurang dari 5 juta Ha tanah telah disita, sedang Bank tanah telah mencatatkan sedikitnya 37.000 Ha telah disita dari 100 Ha yang ditargetkan. Angka tersebut semakin menambah data luas monopoli tanah sebelumnya yang telah mencapai lebih dari 70% luas daratan Indonesia. Selain itu, terkontraksinya industri Petrokimia akibat perang juga mengancam kelangkaan pupuk, biaya produksi semakin meningkat tidak sebanding dengan harga hasil produksi pertanian yang meski mengalami peningkatan tetapi juga beriringan dengan lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang harus dibeli keluarga petani. Janji kedaulatan pangan Prabowo-Gibran sejak awal masa kepemerintahannya semakin hari semakin terbukti sebagai bualan semata. 

Di perkampungan miskin perkotaan, ancaman penggusuran menjadi ancaman nyata yang menakutkan setiap hari. Perkampungan-perkampungan elit milik para Borjuasi Besar Komprador terus berdiri megah menggusur perkampungan-perkampungan miskin dan kumuh di mana ribuan bahkan jutaan rakyat bermukim dan bertempat tinggal. Tidak hanya real estate, perkampungan-perkampungan rakyat tersebut juga terus digerus atas nama normalisasi kali, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Dan parahnya, penggusuran demi penggusuran tersebut dilakukan dengan sangat keji dan tanpa kompensasi. 

PHK, ketidakpastian status kerja dan perampasan tanah serta penggusuran telah melahirkan tumpukan cadangan tenaga kerja. Tumpukan cadangan tenaga kerja tersebut akhirnya terpaksa menyandarkan hidupnya sebagai buruh migran di berbagai negara maupun sebagai pengemudi ojek online yang semakin hari semakin melimpah di kota-kota. Sedang, Situasi buruh migran di negeri penempatan sangatlah buruk, bekerja dengan upah yang tidak layak serta kondisi kerja yang sangat rentan dan tanpa perlindungan yang layak dan memadai oleh Pemerintah. Setelah kembali pulang ke dalam Negeri menjadi Purna Migran, tidak ada perubahan kehidupan sama sekali dan bahkan sama sekali tidak dihargai meski bertahun-tahun telah menyandang gelar sebagai “pahlawan devisa”. Sama halnya dengan Pengemudi Ojek online yang setiap hari bertarung nasib di jalanan, menjadi pekerja dengan upah yang sangat rendah oleh pengusaha platform penyedia jasa layanan dengan kedok Kemitraan, meski telah menjadi pembahasan dalam konvensi ILO namun belum ada perbaikan dan pengakuan yang diberikan oleh Negara atas statusnya sebagai pekerja hingga saat ini. Pemberlakuan potongan yang sangat tinggi  di tengah sistem algoritma yang tidak terprediksi dan tipuan demi tipuan melalui berbagai program seperti program Slot, Aceng, dan lain sebagainya yang justru memicu persaingan dan perpecahan antar pengemudi adalah sekelumit situasi tindasan yang dihadapi oleh para pengemudi Ojek Online. 

Pemuda Mahasiswa sebagai generasi baru justru masa depannya semakin suram, mahalnya biaya pendidikan telah berakibat pada semakin banyaknya angka putus sekolah di tengah situasi kepastian lapangan pekerjaan pun hanya menjadi mimpi-mimpi kosong. Tak kurang dari 262 juta generasi Z menganggur, 986 ribu anak putus sekolah, dari seluruh pemuda berusia kuliah, hanya 32% saja yang sanggup berkuliah. Jumlah pemuda pengangguran terbuka adalah 5,03 juta (umur 15 - 30) dengan jumlah terbanyak 2,31 juta dari umur 15 - 19 tahun. Tingkat pengangguran ini belum menghitung jutaan pemuda yang terserap dalam lapangan kerja informal tanpa kepastian upah layak, jam kerja, dan jaminan kerja lainnya. 

Ditengah kehidupan rakyat semakin terpuruk akibat semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok, pemerintah Prabowo-Gibran justeru semakin memeras rakyat melalui kenaikan biaya pajak PPN, PBB hingga pemberlakuan opsen pajak PKB, disisi lain Pemerintahan Prabowo-Gibran sibuk menghamburkan Anggaran Negara melalui serangkaian program tidak perlu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan Koperasi Merah Putih (KMP) yang juga disisi lain perlahan menghancurkan usaha kecil milik rakyat. Tidak tanggung-tanggung, Prabowo menghadiahkan status kerja sebagai P3K dengan gaji setara ASN bagi mereka yang turut serta mendukung program-program tersebut sedangkan para guru honorer dan Tenaga Kesehatan yang telah bertahun-tahun mengabdi dipaksa tetap bersabar atas nama pengabdian tanpa kepastian status dengan gaji yang sangat luar biasa rendah. 

Oleh sebab itu, kami dari PERISAI (Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis) yang terdiri dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Pekerja Transportasi (SEPETA) Indonesia, Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jentera, Keluarga Mahasiswa Cibaliung (KUMAUNG), Sentral Perjuangan Pemuda, Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur (APWKS), Gerakan Masyarakat Sukamulya Rumpin (GEMA-SR), Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan Universitas Pendidikan Indonesia (UKSK UPI), UKM Advokasi Universitas Terbuka (UT), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Universitas Terbuka (LMND UT) dalam momentum Hari Buruh Internasional 2026 ini menyatakan sikap dan tuntutan:

1. Mengutuk perang agresi yang digencarkan Imperialisme AS terhadap Negeri-negeri berdaulat dan menuntut Imperialisme AS untuk segera menghentikan semua bentuk perang yang Tengah digencarkan!
2. Menuntut sikap Presiden Prabowo untuk segera keluar dari Board Of Peace dan ISF dan membatalkan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), kerja sama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) serta menghentikan wacana Blanket over flight
3. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjamin ketersediaan BBM bagi rakyat dengan harga murah dan mudah diakses, termasuk produk konsumen berbasis bahan baku industri petrokimia!
4. Menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan dan mencegah laju PHK, segera naikan Upah buruh, hapuskan sistem outsourcing dan kontrak, sistem kerja Borongan serta praktek loyalitas yang menormalisasi buruh bekerja hingga 12 jam tanpa upah lembur!
5. Tetapkan status karyawan tetap (PKWTT) bagi yang telah bekerja dalam waktu lama dan terus menerus serta hentikan praktek perbudakan modern dan kerja paksa di dalam industri pertambangan nikel dan perkebunan
6. Hentikan seluruh algoritma yang menindas, hapus program slot, aceng dan lainnya yang hanya memecah belah diantara pengemudi ojek online, turunkan potongan 10%, akui Pengemudi Ojek Online sebagai pekerja sesuai hasil konvensi ILO, serta segera sahkan UU Pekerja Platform yang telah masuk dalam proleknas!
7. Berikan hak atas bantuan dan layanan bagi seluruh PMI dan purna PMI yang membutuhkan, Perbaiki pelayanan migran di seluruh kantor perwakilan diluar negeri dan di kantor daerah, ⁠Jamin pemenuhan atas upah layak, libur, istirahat dan cuti, ⁠Hentikan segala bentuk pemungutan biaya yang memeras dan merugikan, ⁠Masukkan PMI ke dalam UU ketenagakerjaan di Indonesia serta libatkan migran dan keluarga migran dalam pembuatan kebijakan!
8. Jamin ketersediaan pupuk bagi petani menjelang musim tanam tahun ini, perbaiki harga komoditi pertanian petani perseorangan skala kecil, padi, kelapa dalam, sawit, karet, kopi, dan produk hortikultura!
9. Hentikan monopoli dan perampasan tanah serta penggusuran rumah dan perkampungan rakyat, jamin hak rakyat atas tanah, rumah dan perkampungannya!
10. Tolak Pembangunan Batalyon Yonif TP 842/Badak Sakti dan Kembalikan 364 Hektar Tanah Masyarakat Rancapinang yang Dirampas Kementrian Pertahanan RI dan TNI AD, Hentikan Klaim TNI AU Atang Sanjaya Atas Tanah di Sukamulya Rumpin, Hentikan penggusuran dan klaim sepihak PT. Pertamina atas Tanah Warga kebon Sayur Jakarta barat, Hentikan penggusuran rumah dan perkampungan rakyat atas nama normaslisasi kali oleh BWWS C3 Provinsi Banten serta hentikan Pembangunan Projek Suvarna Sutera oleh PT. Alam Sutera di kabupaten Tangerang yang berdampak pada rumah dan perkampungan serta akses Fasum – Fasos Warga!
11. Turunkan biaya Pajak rakyat serta jamin ketersediaan bahan pangan rakyat dengan harga yang terjangkau!
12. Hentikan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi Pendidikan, jamin lapangan pekerjaan bagi pemuda serta Hentikan skema pemagangan yang menjadikan mahasiswa pekerja murah ataupun tidak diupah!
13. Berikan kepastian status dan gaji layak bagi guru dan pekerja Kesehatan honorer!
14. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat! Bebaskan seluruh tahanan politik!
15. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan bangun Industri nasional!

Demikian pernyataan sikap PERISAI dalam aksi terkoordinasi Nasional di momentum Hari Buruh Internasional 2026. PERISAI turut mengajak seluruh organisasi dan gerakan rakyat untuk bergabung dalam perjuangan ini, memenuhi semua momentum perjuangan rakyat Indonesia selama Mei 2026 dengan aksi dan kampanye massa. Hanya dengan persatuan rakyat sajalah kemerdekaan dan demokrasi dapat dimenangkan. 

Jayalah Perjuangan Massa!

 

Berbagi :