Soeharto Abdi Imperialis, Musuh Rakyat dan Anti Demokrasi. Tak Pantas Menjadi Pahlawan Nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional pada tahun ini. Keputusan ini disampaikan langsung dalam acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025, di Istana Negara, Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung pada momen hari pahlawan nasional 10 November 2025. Dalam 10 nama, ada 2 tokoh yang kemudian mencolok dan menjadi perdebatan. Yakni Soeharto (presiden ke 2 RI) dimana pada masa pemerintahannya sangat dikenal sebagai rezim orde baru. Kemudian Marsinah yang merupakan seorang buruh yang mati atau dibunuh pada masa pemerintahan rezim orde baru. Kenapa 2 nama ini diperdebatkan, karena 2 tokoh ini dinilai bertentangan dan tidak bisa dipersatukan.

Marsinah adalah buruh pabrik yang menolak praktik eksploitasi sekaligus perempuan yang menolak tunduk. Marsinah berbeda dengan Soeharto, ia tidak memerintah dengan teriakan komando, juga tanpa senjata. Ia berdiri dengan tegak di hadapan rezim dan bersuara dengan lantang menuntut keadilan; ia juga memimpin aksi mogok di pabrik pada tahun 1993. Namun, seluruh upaya tersebut direspons negara dengan cara yang paling keji. Marsinah diculik, disiksa, dibunuh, dan kasusnya tak pernah diusut hingga tuntas; bahkan Munir selaku pembela hukum yang memperjuangkan kasus ini turut dilenyapkan. Kisah Marsinah adalah sebagian kecil dari dosa rezim fasis orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Masyarakat menilai masih banyak dosa-dosa Soeharto kepada rakyat yang menjadi alasan kenapa Soeharto tidak pantas mendapat gelar pahlawan nasional.

Pada hari yang sama, Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa kemudian menggelar aksi di depan kantor kementerian kebudayaan RI sebagai bentuk penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. FMN, GMNI Jaksel, PEMBARU Ranting Kapuk, dan BEM STH Jentera yang tergabung dalam aliansi bersepakat mengangkat tema utama yaitu Soeharto Abdi Imperialis, Musuh Rakyat dan Anti Demokrasi. Tak Pantas Menjadi Pahlawan Nasional.

Dalam rilisnya, aliansi nasional pemuda mahasiswa menjelaskan bahwa Di tengah ancaman krisis fiskal pada tahun 2026, rakyat Indonesia juga turut dihadapi oleh ancaman krisis identitas kebangsaan yang menjangkiti hajat dan hari depan rakyat Indonesia. Disematkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2025 adalah pengkhianatan panji reformasi dan perjuangan demokratis 1998.

Soeharto adalah presiden ke-II Indonesia yang menggagas politik pintu terbuka mulai pada tahun 1967. Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, titah suci rakyat yang tertuang dalam 5 butir Pancasila, hingga prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dilipat oleh Soeharto dengan eksploitasi masif manusia dan sumber daya alam; akumulasi kapital melalui pembukaan keran investasi asing besar-besaran, dan ekspansi kapital melalui perampasan tanah dan ruang hidup rakyat Indonesia.

Melalui Soeharto, Neoliberalisme Imperialis AS dengan mudah masuk dan menjangkiti sistem kedaulatan dan kemandirian ekonomi serta tata negara dan politik Indonesia; Sehingga membuka konstelasi perdagangan bebas di Indonesia dan anarkisme pasar dalam negeri yang semakin mempertajam kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

Kekuatannya digalang dan didukung oleh Borjuasi Besar Komprador, Tuan Tanah Besar Feodal, dan Kapitalisme Birokrasi yang korup, kolusi, dan nepotis. Saat rakyat dicekik oleh berbagai kebijakan anti rakyat milik Soeharto, Presiden Durjana ini justru membangun ketakutan dan teror terbuka kepada siapapun yang mengkritiknya. Setidaknya selama 32 tahun kekuasaan fasis dan tiran Soeharto, lebih dari 5.000 jiwa rakyat Indonesia harus meregang nyawa hanya karena ingin menyampaikan aspirasi dan kritiknya untuk pemerintahan agar dapat segera memperbaiki buruknya tata kelola karena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang merajalela.

Namun karena kontradiksi sejarah yang merawat sistem ekonomi-politik yang busuk nan usang; Kepemimpinan tiran, fasis, dan durjana Soeharto akhirnya menemui ajalnya: yaitu, ancaman krisis moneter 1987-1998. Jutaan rakyat membangun eskalasi gerakan massa dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah, hingga akhirnya tuntutan tersebut berkembang menjadi: "Turunkan Soeharto"; yaitu tuntutan termaju pada zamannya.

Hingga kini selama 58 tahun, tak ubahnya rezim dari zaman ke zaman berada dibawah bayang-bayang pengaruh kepemimpinan tiran, fasis, dan durjana Soeharto. Soeharto telah mewarisi Neoliberalisme dan fasisme di Indonesia yang telah bercokol lama di Indonesia. Bagai kanker, sistem ini terus-menerus menjangkiti ketergantungan rakyat terhadap utang dan investasi melalui inisiatif pemerintah.

Hingga liang lahatnya digali, Soeharto tidak pernah bertanggung jawab atas warisan penindasan tersebut. Soeharto tidak pernah bisa dimaafkan, apalagi didapuk sebagai pahlawan nasional. Sebab ia tak lebih dari hamba Imperialisme, Feodalisme, dan pucuk pimpinan Kapitalisme Birokrasi di Indonesia.

Vatov, Kepala Departemen Perempuan Front Mahasiswa Nasional (FMN) menegaskan bahwa Soeharto memiliki dosa yang sangat banyak terhadap rakyat Indonesia terkhususnya kaum perempuan. Jejak kelam pembungkaman hingga penghilangan paksa terhadap rakyat menyisakan trauma yang dalam hingga saat ini.

“Aksi Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa adalah salah satu bentuk komitmen pemuda Indonesia untuk mempertahankan kenyataan sejarah milik rakyat. Sebab, bagi rakyat, Soeharto bukanlah pahlawan, melainkan wujud nyata dari fasisme terbuka di Indonesia. Terlebih bagi perempuan, rezim Soeharto adalah rezim yang menindas tubuh dan suara perempuan.” Tegas Vatov.

Bram, Kepala departemen pendidikan dan propaganda Pemuda Baru (PEMBARU) Ranting Kapuk Jakarta juga menegaskan bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama halnya pemerintah memberi legalitas atas penindasan yang terjadi di Indonesia.

“Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan Kredo, sebuah syahadat iman yang sarat makna bahwa pemerintah membenarkan dan justeru akan terus dan terus melanggengkan penindasan, perampasan, pelenyapan, penghisapan, pemaksaan, kriminalisasi. Dimulai dari amnesti bagi Soeharto, melalui gelarnya sebagai pahlawan.” Jelas Bram.

Berikut tuntutan Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa :

Copot gelar pahlawan nasional Soeharto
Hentikan militerisasi sipil, represifitas, teror, intimidasi, hingga kriminalisasi gerakan rakyat! Bebaskan seluruh tahanan politik!
Evaluasi total dan hentikan seluruh proses penyelenggaraan program 8 Asta Cita yang anti rakyat dan anti demokrasi!
Berikan kebebasan mimbar akademik kepada seluruh lapisan elemen masyarakat!
Hentikan perampasan dan monopoli tanah! Berikan perlindungan hukum kepada seluruh aktivis HAM dan Agraria yang mempertahankan ruang hidupnya!
Wujudkan UU Ketenagakerjaan yang mengabdi kepada rakyat dan berorientasi pada pembangunan industri Nasional yang mandiri dan berdaulat
Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat!
Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional!