Aksi Kamisan Bali Kritik Kinerja Prabowo – Gibran, 100 Hari Kerja Tanpa Penegakan Keadilan

18 tahun sudah aksi Kamisan menjadi wadah penyalur aspirasi bagi rakyat serta upaya untuk menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di Indonesia. Aksi kamisan dilakukan bukan hanya di Jakarta, tapi juga diselenggarakan di provinsi, kota atau kabupaten lain di penjuru negeri termasuk di Bali. Dalam momentum 18 tahun hari Kamisan yang juga menjelang 100 hari masa kerja presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, aksi Kamisan Bali kemudian menyampaikan kritiknya atas tidak adanya penegakan HAM dan Keadilan di 100 hari masa kerjanya.

Aksi yang dilakukan di Lapangan Bajera Sandhi Renon- Denpasar diikuti sekitar 50 massa aksi dari berbagai kalangan. Massa aksi yang tergabung dominan menggunakan kostum berwarna hitam dan menggunakan payung yang juga berwarna hitam seperti dengan aksi-aksi Kamisan di daerah lain. Hal ini juga sebagai simbol berkabungnya rakyat atas matinya penegakan Ham dan Keadilan di negeri ini. Dalam aksi tersebut juga terlihat aparat kepolisian yang kemudian berjaga-jaga.

Peserta aksi Kamisan terlihat begitu antusias mengikuti rangkaian aksi. Tidak terlepas dari rangkaian aksi yang tidak monoton hanya berorasi. Tapi disertai dengan metode lain seperti pertunjukan seni dan kebudayaan semisal bernyanyi, teatrikal dan monolog. Tapi disamping itu semua, isu dan tuntutan mereka tetap dikedepankan.

Yoyo Komite Aksi Kamisan Bali dalam aksi kali ini menekankan bahwa Negara masih memiliki PR yang begitu banyak terutama dalam hal penegakan HAM dan Keadilan. Aksi Kamisan Bali hadir sebagai alat perjuangan masyarakat SIPIL dalam meraih keadilan, Aksi Kamisan pun hadir sebagai sirine peringatan terhadap pemerintah.

“Tidak ada keadilan yang ditegakkan kepada pelaku pelanggaran Ham di Indonesia terlebih nya indonesia bagian Timur. Tidak ada tempat aman bagi rakyat terutama masyarakat adat, perempuan, aktivis dan lainnya. Di 100 hari kerja saja banyak konflik agraria di Indonesia. Di Papua dalam seratus hari kerja Prabowo-gibran, Prabowo mengirimkan militer ke Papua untuk mengerjakan PSN (proyek strategis nasional) / Food Estate Marauke. Proyek 2 juta hektar lebih ini di dalamnya ada masyarakat juga yang menempati di sana. Akibatnya, sudah tidak ada tempat aman bagi rakyat di Merauke.” Tegasnya.

Abi Intan W. FMN Denpasar yang juga terlibat dalam aksi ini tak lupa mengkampanyekan terkait kondisi pendidikan di Bali.

“Dalam dunia pendidikan, data menunjukkan bahwa Bali menempati peringkat ke 2 sebagai daerah dengan masyarakat paling banyak tidak merasakan bangku pendidikan. Di tengah situasi dunia pendidikan yang terus digerogoti oleh komersialisasi,liberalisasi dan privatisasi pendidikan, maka masalah tersebut akan semakin sulit dipecahkan. Makanya, praktek tersebut harus dilawan.” Ucapnya dengan lantang.

Selain itu, isu kenaikan PPN 12% juga menjadi sorotan karena bagi FMN Denpasar menilai kenaikan PPN 12% adalah masalah baru yang akan semakin membebani rakyat sedangkan pengusaha terus dimanjakan dengan suntikan stimulus ekonomi. Selain itu, Represifitas aparat terhadap rakyat yang belakangan ini terus meningkat akan semakin menambah suramnya masa depan demokrasi di Indonesia.

“PPN 12% hanya akan semakin membebani rakyat, pemodal atau borjuasi besar yang seharusnya menanggung beban tersebut malah disuntikkan dengan stimulus ekonomi seperti pengampunan pajak. Wajarlah jika rakyat menolak dan melakukan aksi. Namun, alat reaksi Negara yaitu aparat kepolisian maupun TNI malah menunjukkan keberpihakannya kepada pengusaha dan kerap merepresif upaya perlawanan rakyat. 100 hari kerja Prabowo – Gibran, keadilan masih belum tegak.” Tambahnya.