Latihan Militer Tidak Menganggu Masyarakat, DPP FMN Membantah pernyataan LETKOL ARH MASYUKUR AKMAL.
DIALEKTIKA MASSA - Dewan pimpinan pusat Front Mahasiswa Nasional (DPP FMN) Muid Musapao yang juga sebagai satu mahasiswa asal morotai menyatakan bantahan tegas terhadap pernyataan Letkol Arh Masyukur Akmal yang menyebutkan bahwa penggunaan Hutan Lindung Morotai sebagai tempat pelatihan militer tidak mengganggu masyarakat.
Pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan mengabaikan realitas yang akan terjadi di lapangan. Dampak lain dari aktivitas latihan militer yang akan dipusatkan di hutan lindung Morotai terhadap masyarakat, yang bisa memunculkan masalah seperti perikanan, pertanian, peternakan dan akses sumber daya alam seperti air bersih dan kayu.
Mudaratnya sangat besar jika prosesi latihan militer berjalan, karna mengunakan kendaraan berat termasuk penembakan, yang berujung pada kerusakan tanah, Pepohonan dan struktur hutan, dan dapat memunculkan masalah pencemaran tanah dan air karena mengunakan limbah dan bahan kimia. Tidak hanya itu, Konflik sosial serta habitat hewan ikut terancam dan punah.
Perlindungan Hutan Lindung Morotai harus di pahami dalam Perda nomor 07 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pulau Morotai, yang termuat dalam pasal 24 dan 25 tentang kawasan hutan lindung.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai harus mengkaji ulang Perda RTRW, serta mengkaji dari aspek sosiologi, lingkungan dan ekonomi, karna dampak langsung kegiatan latihan militer itu terhadap masyarakat sangat terasa, Harus belajar dari peluncuran roket pengorbit satelit (RPS) di Morotai pada tahun 2013, karna Morotai menjadi daerah yang berpotensi pembangunan bandar antariksa di Indonesia.
Penulis:Muid Musapao Anggota DPP FMN
Posting Komentar untuk " Latihan Militer Tidak Menganggu Masyarakat, DPP FMN Membantah pernyataan LETKOL ARH MASYUKUR AKMAL."