Membangun Kesadaran Kolektif Berlawan Petani Polombangkeng Takalar Melalui Nobar Film Pesta Oligarki !

Polombangkeng adalah suatu wilayah yang berada di kabupaten Takalar yang hampir setengah luas wilayahnya terdapat HGU perkebunan tebu milik perusahaan Negara yaitu PTPN XIV yang saat ini bertransformasi menjadi PTPN 1 wilayah 8. Luas HGU PTPN berkisar 6.700 ha yang mencakup 11 desa dan 3 kecamatan. Keberadaan perkebunan tebu dan pabrik gula di Takalar selalu dipromosikan sebagai suatu kebanggaan bagi pemerintah Takalar. Namun itu tidak serta merta dirasakan oleh warga Takalar terkhususnya kaum tani yang ada di Polombangkeng. Sebab tanaman tebu PTPN ternyata tumbuh di atas tanah rakyat yang kemudian dirampas oleh perusahaan yang disokong oleh pemerintah sejak tahun 1980an.

Hingga saat ini terhitung sudah 40 tahun tanah tersebut dirampas, selama itu pula kaum tani Polombangkeng tak henti-hentinya melakukan perjuangan untuk merebut kembali tanahnya. Waktu yang begitu panjang juga dibarengi dengan silih bergantinya pemerintahan disemua tingkatan. Pergantian tersebut nyatanya tidak memberikan dampak berarti bagi perjuangan warga Polombangkeng. Tak ada 1 pun pemerintah yang betul-betul serius mendukung perjuangan hak atas tanah warga Polombangkeng, mereka hanya berjanji manis pada masa sebelum pemilihan dan janji itupu terlupakan setelah mereka terpilih.

Tahun 2024 menjadi tahun yang dipenuhi oleh janji politik yang begitu manis terdengar ditelinga. Sebab tahun ini menjadi tahun pertama diselenggarakannya pemilu serentak. Bulan Februari 2024 telah telah terlaksana pemilihan presiden dan dimenangkan oleh pasangan nomer urut 2 yaitu Prabowo – Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024 kemarin. Dan pada bulan November 2024 akan dilanjutkan dengan pemilihan serentak kepada daerah di seluruh Indonesia, kemudian akan dilantik pada Januari 2025.

Dalam momentum ini, Watchdoc meluncurkan sebuah film yang berjudul “Pesta Oligarki”. Pesta oligarki merupakan sebuah istilah yang menunjukkan hal yang bertolak belakang dari jargon “Pesta Demokrasi” yang selalu terdengar ketika mendekati momentum pemilu. Dalam unggahannya, Watchdoc menjelaskan bahwa Tahun 1981 di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden Soeharto mengenalkan istilah “Pesta Demokrasi.” Sepanjang era Orde Baru Pemilu selalu menghasilkan pemenang yang sama, yaitu Golkar. Dua partai lain, PPP dan PDI tak lebih dari aksesoris politik belaka. Dalam moment itu pula di warnai dengan mobilsasi aparat dalam ranah sipil yang akhirnya setiap aktivitas dan tindakan masyarakat menjadi terbatas, termasuk dalam sikap politik. Artinya, demokrasi yang seharusnya dimaknai dengan kedaulatan rakyat hanyalah ilusi dalam system perpolitikan era orde baru.

Juli 2023, 42 tahun setelah Soeharto, Jokowi menggemborkan hal yang sama yaitu “Pesta Demokrasi”. Namun dalam prateknya hal yang sama bahkan lebih parah dilakukan oleh Jokowi. Selama 10 tahun masa pemerintahannya kebijakan yang dilahirkan semakin menyengsarakan dan memerosotkan penghidupan rakyat dalam semua aspek. Kebijakan Jokowi tidak pernah berdiri sendiri, namun kental akan intervensi modal sehingga kebijakannyapun harus memudahkan dan sesuai keinginan pemodal. Kemudahan berinvestasi, pengurangan hambatan administrasi, pajak yang rendah, upah pekerja yang rendah, pengamanan, dll. Sudah disiapkan oleh Jokowi. Bahkan, Jokowi sudah memastikan penggantinya nanti akan meneruskan apa yang sudah dia kerjakan selama ini dengan berupaya memenangkan orangnya dalam kontestasi politik 2024.

Membaca hal tersebut, FMN Makassar yang bekerja sama dengan AGRA Sulsel kemudian menyelenggarakan agenda Nobar film “Pesta Oligarki” di Polombangkeng tepatnya di Desa Ko’mara dan Desa Barugayya. Agenda ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 20 dan 21 Oktober 2024 di tempat yang berbeda.

“Agenda Nobar ini selain bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan baru bagi kita, juga diselenggarakan untuk merespon pelantikan presiden RI ke 8 yaitu Prabowo – Gibran. Pergantian rezim yang berlangsung pada hari Minggu kemarin itu hanyalah sebagai pemberian warisan Jokowi kepada Prabowo - Gibran. Film ini kami harapkan mampu semakin meyakinkan warga bahwa tidak ada gunanya menggantungkan nasib kita kepada rezim yang sudah jelas-jelas lebih setia kepada Oligarki atau yang kami sebut Imperialisme daripada rakyatnya.” Jelas Rahmat Ariyadi Pimpinan FMN Makassar.

Kegiatan nobar ini mendapat respon positif dari warga, karena selain dapat mengumpulkan warga juga dapat menjadi ajang untuk belajar melalui media film kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan saling bertukar pikiran.

Dok. Nobar Pesta Oligarki FMN Makassar X AGRA Sulsel

“Film ini memperlihatkan kepada kita bahwa perjuangan mempertahankan tanah bukan hanya dilakukan oleh warga Polombangkeng, namun juga banyak diluar sana. Pergantian presiden maupun bupati nantinya bukanlan jalan keluar bagi warga Polombangkeng, karena mereka saja ternyata bukan bekerja untuk kita. Jadi kita harus bersandar kepada kekuatan warga sendiri melalui persatuan. Sebab kekuatan persatuanlah yang mampu membawa kita kepada apa yang kita cita-citakan yaitu masa depan yang terang menderang.” Tanggapan Idris Dg. Nyaling setelah menonton film tersebut.

Bukan hanya pemutaran film “Pesta Demokrasi”, FMN Makassar juga memutar video documenter yang mereka buat selama kegiatan Sekolag Gerakan Mahasiswa. Video tersebut memperlihatkan aktivitas mahasiswa yang datang belajar di desa. Mulai dari diskusi, kerja bersama, hingga pemetaan lahan juga ditampilkan dalam video tersebut. Selain itu, juga di tampilkan sejarah perampasan lahan hingga perlawanan yang dilakukan oleh kaum tani Polombangkeng.

“Mahasiswa tidak boleh bersikap terlalu eksklusif sehingga memisahkan perjuangannya dengan rakyat terutama kaum tani. Perjuangan pemuda mahasiswa harus bertalian erat dengan perjuangan rakyat terkhususnya klas buruh dan kaum tani. Tidak hanya mengkampanyekan masalah yang dihadapi oleh kaum tani, namun mahasiswa juga harus turun langsung ke tengah-tengah massa untuk belajar dan menguji ilmu pengetahuannya yang didapatkan di dalam kelas.Sehingga setelah mereka selesai nantinya, ilmu yang mereka dapatkan di dalam kampus dapat diaplikasikan dan diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.” Tutup Ramhat.