Buruh Panen Sawit PT SPMN Mogok Kerja, Persoalkan Upah dan Transparansi Berat Janjang Rata-Rata

Buruh panen PT SPMN di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, melakukan mogok kerja. Aksi tersebut dilakukan oleh hampir seluruh tim panen di enam divisi yang berada di Estate Sarana 1. Hingga memasuki hari keempat, para pemanen masih menghentikan aktivitas pemanenan dan menunggu manajemen memenuhi tuntutan mereka.

PT SPMN merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan memiliki luas perkebunan sekitar 7.300 hektare yang terbagi dalam dua estate, yakni Sarana 1 dan Sarana 2, serta memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit.

Perusahaan mempekerjakan sekitar 850 orang yang bekerja di berbagai bagian, antara lain pemanenan, perawatan, dan pekerjaan lainnya. Hasil produksi berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kemudian dikirim melalui pelabuhan Bagendang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sejak 2014, PT SPMN berada di bawah skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, pada April 2025, perusahaan keluar dari RSPO dan beralih menggunakan skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Mayoritas Buruh Dibayar Berdasarkan Hasil

Dalam sistem pengupahan, PT SPMN menerapkan dua pola, yakni satuan waktu atau harian kerja (HK) dan satuan hasil atau borongan. Namun, sekitar 90 persen buruh perusahaan disebut menerima upah berdasarkan satuan hasil, termasuk buruh yang bekerja sebagai pemanen tandan buah segar (TBS).

Dalam sistem tersebut, hasil kerja pemanen sangat menentukan besarnya upah yang diterima. Salah satu komponen penting dalam perhitungan upah adalah berat janjang rata-rata atau BJR. Setiap akhir bulan, atasan masing-masing tim biasanya menyampaikan jumlah janjang yang berhasil dipanen serta angka BJR. Angka tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menghitung hasil kerja dan upah pemanen.

Masalah muncul ketika buruh menemukan adanya perbedaan antara hasil yang mereka peroleh dengan hasil perhitungan yang disampaikan perusahaan. Sejumlah pemanen mengeluhkan adanya selisih jumlah tandan TBS, perhitungan brondolan yang dikutip dan dikeluarkan sebagai hasil kerja, serta penurunan angka BJR yang dinilai cukup signifikan.

Bagi pemanen, persoalan BJR bukan sekadar masalah angka administratif. Penurunan BJR secara langsung dapat memengaruhi besaran upah karena berat janjang rata-rata menjadi bagian dari rumusan pengupahan berdasarkan satuan hasil atau tonase. Dengan demikian, ketika angka BJR turun, nilai hasil kerja yang menjadi dasar pengupahan pemanen juga ikut terpengaruh. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya keresahan di kalangan buruh panen.

Mogok Kerja Dimulai 5 Oktober

Pada 5 Oktober 2025, hampir seluruh divisi panen di Estate Sarana 1 menghentikan pekerjaan. Aksi tersebut dilakukan setelah para pemanen menemukan persoalan terkait kekurangan perhitungan total buah, jumlah brondolan yang dihitung, serta penurunan angka BJR. Mogok kerja kemudian berlanjut hingga memasuki hari keempat. Para pemanen menyatakan belum akan kembali bekerja sebelum tuntutan mereka mendapatkan penyelesaian dari pihak manajemen.

Bagi buruh, aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap persoalan yang mereka nilai telah mengganggu kepastian penghasilan. Mereka menilai sistem kerja seharusnya berjalan dengan aturan yang jelas, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran upah. Buruh juga mempersoalkan pola pengelolaan di tingkat estate, termasuk perubahan aturan yang dinilai terlalu sering dan diterapkan secara mendadak.

Empat Tuntutan Buruh Panen

Dalam aksi mogok tersebut, para pemanen menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta agar dilakukan rolling atau pergantian terhadap atasan atau asisten manajer (AM) yang dinilai tidak mampu memberikan solusi ketika terjadi persoalan di dalam tim panen.

Kedua, buruh meminta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mereka menilai aturan yang dibuat oleh manajer estate terlalu sering berubah sehingga menambah beban kerja pemanen. Perubahan tersebut, menurut buruh, seharusnya dilakukan secara bertahap dan progresif, bukan diterapkan secara mendadak dan langsung menjadi kewajiban.

Ketiga, buruh menuntut agar angka BJR disampaikan secara rasional dan transparan. Mereka tidak ingin angka yang sangat menentukan penghasilan tersebut ditutup-tutupi atau hanya diketahui oleh pihak manajemen.

Keempat, buruh mempersoalkan harga brondolan dalam skema penalti atau kesalahan. Menurut mereka, mekanisme tersebut dapat merugikan pemanen karena hasil yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Keempat persoalan tersebut menjadi dasar berlanjutnya aksi mogok kerja para pemanen di Estate Sarana 1.

Buruh Minta Manajemen Tidak Mengedepankan Surat Peringatan

Di tengah berlangsungnya aksi, buruh juga mempertanyakan sikap manajemen perusahaan yang dinilai belum memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang mereka sampaikan.

Dianto Arifin menilai manajemen seharusnya mengambil langkah bijak agar persoalan tidak berlarut-larut. Menurutnya, konflik yang tidak segera diselesaikan justru berpotensi merugikan kedua belah pihak, termasuk perusahaan sendiri.

“Seharusnya manajemen bijak menyikapi hal seperti ini, jangan sampai berlarut-larut. Karena akan merugikan banyak pihak, termasuk perusahaan itu sendiri,” ujar Dianto Arifin.

Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan langsung manajemen, khususnya estate manager dan manajer HRD, untuk mencari jalan keluar bersama para pemanen. Menurutnya, manajemen tidak seharusnya hanya diam ketika buruh menyampaikan persoalan, terlebih jika kemudian respons yang muncul justru berupa surat peringatan (SP) kepada pemanen yang tidak bekerja selama aksi berlangsung.

“Manajemen, khususnya estate manager dan manajer HRD, harus turun untuk memberikan solusi, bukan diam seakan-akan ada pembiaran, yang kemudian mengeluarkan SP kepada pemanen yang tidak bekerja,” lanjutnya.

Bagi Dianto, pemberian surat peringatan tidak menyelesaikan akar persoalan. Sebaliknya, langkah tersebut justru berpotensi memperpanjang konflik dan memperburuk hubungan industrial antara buruh dan perusahaan.

“Itu bukan solusi. Yang ada masalah akan berlanjut tanpa ada solusi yang baik, sehingga hubungan kerja akan terlihat buruk,” tegasnya.

Menunggu Penyelesaian

Hingga hari keempat, aktivitas pemanenan di sejumlah divisi Sarana 1 masih terhenti. Para pemanen menyatakan akan kembali bekerja setelah tuntutan mereka mendapatkan penyelesaian. Persoalan yang terjadi di PT SPMN pada akhirnya menunjukkan pentingnya transparansi dalam sistem pengupahan berbasis hasil. Ketika besaran upah sangat bergantung pada jumlah produksi, perhitungan janjang, brondolan, dan BJR, maka setiap perubahan angka tersebut secara langsung berkaitan dengan pendapatan buruh.

Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan memberikan surat peringatan kepada buruh yang melakukan mogok. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan mengenai perhitungan hasil kerja, dialog dengan pemanen, serta mekanisme penyelesaian yang mampu menjawab keberatan buruh secara nyata.

Sampai tuntutan tersebut mendapatkan jawaban, para pemanen masih bertahan dengan aksi mogok kerjanya. Mereka menunggu manajemen PT SPMN turun tangan dan memberikan solusi atas persoalan yang mereka persoalkan.