Bukan Sekadar Membagi Tanah: Seperti Apa Reforma Agraria Sejati?

Perdebatan mengenai Reforma Agraria sering kali berhenti pada satu kata: tanah. Siapa mendapat tanah, berapa luasnya, dari mana tanah tersebut berasal, dan bagaimana status hukumnya. Namun bagi Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Reforma Agraria tidak dapat berhenti pada pembagian atau pemindahan hak atas tanah. Redistribusi tanah memang menjadi titik awal, tetapi bukan titik akhir. Sebab seorang petani yang memperoleh tanah belum tentu otomatis keluar dari kemiskinan.

Tanpa modal produksi, teknologi, irigasi, akses terhadap input, pasar, pengetahuan, infrastruktur, dan organisasi ekonomi, tanah yang telah diberikan dapat tetap menghasilkan pendapatan yang rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu, petani dapat kembali kehilangan posisi ekonominya karena terpaksa menjual atau mengalihkan penguasaan tanah akibat tekanan ekonomi.

Karena itu, kertas posisi AGRA menawarkan pemahaman bahwa Reforma Agraria harus menjadi satu kesatuan antara redistribusi tanah, penataan produksi, dan pengkoperasian hasil produksi. Gagasan tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap kritik yang diberikan terhadap Draft RUU Pengaturan Reforma Agraria. Jika masalah agraria adalah ketimpangan struktur, maka solusinya juga harus menyentuh struktur.

Tanah untuk Mereka yang Tidak Bertanah

Titik awal Reforma Agraria adalah tanah sebagai alat produksi. Karena itu, penerima utama redistribusi haruslah mereka yang tidak memiliki atau kekurangan tanah. Dalam kertas posisi tersebut, kelompok yang disebut sebagai subjek utama adalah buruh tani, petani miskin, petani sedang-bawah, termasuk perempuan tani.

Pemikiran tersebut berangkat dari pertanyaan sederhana: siapa yang paling membutuhkan tanah sebagai alat produksi? Seorang pemilik modal yang telah memiliki usaha besar tidak berada dalam posisi yang sama dengan buruh tani yang tidak mempunyai sebidang tanah untuk digarap. Demikian pula petani yang memiliki lahan sangat sempit memiliki posisi berbeda dengan perusahaan yang menguasai tanah dalam skala luas. Karena itu, Reforma Agraria membutuhkan kriteria sosial-ekonomi yang jelas.

Redistribusi bukan sekadar membagikan tanah kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan administratif. Redistribusi harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan. Dalam perspektif ini, tanah harus berpindah dari penguasaan yang terkonsentrasi menuju masyarakat yang membutuhkan tanah sebagai alat produksi.

Dari Mana Tanah Redistribusi?

Pertanyaan berikutnya adalah sumber tanah. Jika Reforma Agraria hanya mengambil tanah yang sudah dikuasai rakyat, maka tidak terjadi redistribusi yang berarti. Karena itu, kertas posisi AGRA menempatkan tanah-tanah yang dikuasai secara monopolistik sebagai objek utama.

Di antara yang disebut adalah konsesi perkebunan besar, kawasan kehutanan, izin pertambangan, konsesi properti berskala besar, tanah negara dalam skala besar, serta berbagai bentuk penguasaan tanah lainnya yang berkontribusi pada konsentrasi agraria. Gagasan tersebut penting karena menggeser titik perhatian.

Reforma Agraria tidak dimulai dari pertanyaan “tanah mana yang mudah dibagikan?”, tetapi dari pertanyaan “di mana konsentrasi tanah terbesar berada?” Perubahan cara pandang ini menentukan hasil akhir. Jika tanah yang mudah didistribusikan dijadikan sasaran utama, maka negara mungkin dapat menunjukkan angka redistribusi. Tetapi jika pusat-pusat konsentrasi tanah tidak disentuh, ketimpangan tetap bertahan.

Redistribusi Bukan Akhir

Setelah tanah didistribusikan, persoalan berikutnya adalah bagaimana tanah tersebut digunakan. Petani membutuhkan benih, pupuk atau input produksi yang sesuai, teknologi, pengetahuan, irigasi, jalan, alat pertanian, penyimpanan, pengolahan hasil, dan akses pasar. Karena itu, Reforma Agraria menurut kertas posisi tersebut harus disertai penataan produksi.

Penataan produksi berarti membangun kemampuan petani untuk mengelola tanah secara produktif. Di sini terdapat perbedaan antara Reforma Agraria dan pembagian aset biasa. Jika seseorang menerima tanah kemudian dibiarkan menghadapi pasar sendirian, ia masih berhadapan dengan struktur ekonomi yang sama. Harga input dapat ditentukan oleh perusahaan besar. Harga hasil panen dapat dipengaruhi pedagang atau industri pengolahan. Teknologi dapat bergantung pada produk perusahaan tertentu. Kredit dapat membebani petani.

Dalam kondisi seperti itu, kepemilikan tanah saja belum cukup menciptakan kemandirian ekonomi. Karena itu, redistribusi harus diikuti dengan pembangunan kemampuan produksi.

Koperasi sebagai Kekuatan Ekonomi

Unsur ketiga yang ditekankan kertas posisi adalah pengkoperasian hasil produksi. Gagasan koperasi dalam konteks ini bukan sekadar membentuk badan hukum koperasi. Yang lebih penting adalah bagaimana petani dapat membangun kekuatan ekonomi bersama.

Petani yang bekerja sendiri-sendiri memiliki posisi tawar yang terbatas. Sebaliknya, produksi yang dikelola bersama dapat memberikan kemungkinan untuk membeli input secara kolektif, menggunakan teknologi bersama, mengelola pascapanen, membangun penyimpanan, mengolah hasil pertanian, dan melakukan pemasaran secara lebih terorganisasi.

Dengan demikian, koperasi diposisikan sebagai bagian dari transformasi ekonomi setelah redistribusi. Redistribusi menyediakan tanah. Penataan produksi menyediakan kemampuan untuk mengolah tanah. Koperasi memperkuat kemampuan petani mempertahankan hasil produksinya. Ketiga unsur tersebut menjadi satu rangkaian.

Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

Hubungan antara Reforma Agraria dan pangan juga menjadi bagian penting dari konsep yang ditawarkan. Pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi. Ia juga berkaitan dengan siapa yang memproduksi, siapa yang mengendalikan tanah, bagaimana produksi berlangsung, dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi dari sistem pangan.

Jika petani tidak memiliki tanah yang cukup, maka kemampuan mereka memproduksi pangan juga terbatas. Jika produksi pertanian terlalu bergantung pada input dari luar, maka biaya produksi dapat meningkat dan ketergantungan semakin besar. Jika hasil produksi sepenuhnya dikendalikan oleh pasar yang tidak memberikan posisi tawar kepada petani, maka peningkatan produksi belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Karena itu, kedaulatan pangan dalam kerangka Reforma Agraria harus dimulai dari penguatan posisi produsen pangan.

Petani harus memiliki tanah, kemampuan produksi, organisasi ekonomi, dan kekuatan untuk mempertahankan hasil produksinya. Dengan kata lain, Reforma Agraria tidak hanya membahas tanah. Ia membahas siapa yang menguasai sistem produksi pangan.

Reforma Agraria sebagai Dasar Pembangunan Industri

Kertas posisi AGRA juga menghubungkan Reforma Agraria dengan pembangunan industri nasional. Hubungan ini penting karena pertanian dan industri sering kali dibicarakan sebagai dua sektor yang terpisah. Padahal pertanian membutuhkan alat produksi, mesin, pupuk, teknologi, infrastruktur, pengolahan hasil, transportasi, dan berbagai kebutuhan industri lainnya. Sebaliknya, industri membutuhkan pasar dan bahan baku.

Dalam perspektif yang ditawarkan dokumen tersebut, pembangunan pertanian yang kuat dapat menjadi basis bagi pembangunan industri nasional yang mandiri. Artinya, Reforma Agraria bukan kebijakan yang hanya berkaitan dengan desa. Ia berkaitan dengan arah ekonomi nasional.

Jika pedesaan tetap miskin dan mayoritas petani tidak memiliki alat produksi yang cukup, maka pasar domestik juga terbatas. Sebaliknya, jika produksi rakyat meningkat dan pendapatan masyarakat pedesaan tumbuh, kebutuhan terhadap berbagai barang produksi dan konsumsi juga dapat meningkat. Karena itu, dalam kerangka tersebut, Reforma Agraria ditempatkan sebagai salah satu fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Demokrasi Pedesaan

Reforma Agraria juga memiliki dimensi politik. Tanah memberikan kekuatan ekonomi. Karena itu, perubahan penguasaan tanah juga berarti perubahan hubungan kekuasaan di pedesaan. Kertas posisi AGRA menyebut Reforma Agraria sebagai bagian dari demokratisasi pedesaan.

Demokrasi dalam konteks ini tidak berhenti pada pemilihan kepala desa atau keikutsertaan dalam pemilu. Demokrasi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat menentukan apa yang terjadi atas ruang hidupnya.

Ketika keputusan mengenai tanah sepenuhnya ditentukan oleh pemilik modal, pemerintah, atau lembaga administratif tanpa keterlibatan masyarakat, maka masyarakat memiliki ruang yang terbatas untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena itu, partisipasi rakyat dalam Reforma Agraria menjadi penting. Mereka bukan sekadar penerima program. Mereka adalah subjek Reforma Agraria.

Mengapa Organisasi Rakyat Penting?

Kertas posisi tersebut juga menekankan pentingnya organisasi tani, nelayan, masyarakat adat, dan organisasi rakyat lainnya. Alasannya sederhana: Reforma Agraria menyangkut distribusi aset sekaligus distribusi kekuasaan.

Tanpa organisasi, masyarakat penerima tanah dapat menghadapi kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar secara individual. Organisasi memberikan ruang untuk menyusun kepentingan bersama, mengawasi pelaksanaan redistribusi, mengawal produksi, serta mencegah tanah yang telah didistribusikan kembali terkonsentrasi.

Karena itu, partisipasi rakyat tidak boleh hanya bersifat konsultatif. Dalam konsep yang ditawarkan AGRA, organisasi yang mewakili subjek Reforma Agraria harus mendapatkan posisi nyata dalam proses pelaksanaan.

BRAN dan Persoalan Representasi

Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN menjadi salah satu instrumen kelembagaan yang dibahas dalam dokumen. Badan tersebut dapat menjadi penting apabila memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan Reforma Agraria. Namun kekuasaan kelembagaan juga harus disertai representasi rakyat.

Dokumen tersebut mengusulkan agar buruh tani, petani miskin, petani sedang-bawah, masyarakat adat, serta organisasi rakyat memiliki ruang nyata dalam BRAN maupun lembaga pengawasnya. Mengapa? Karena sebuah lembaga yang mengurus Reforma Agraria tetapi tidak melibatkan subjek Reforma Agraria berisiko berubah menjadi lembaga birokrasi.

Dalam kondisi demikian, rakyat kembali hanya menjadi objek kebijakan. Padahal salah satu gagasan pokok Reforma Agraria adalah menjadikan rakyat sebagai subjek.

Mencegah Tanah Kembali Terkonsentrasi

Redistribusi tanah menghadapi persoalan lain: tanah yang sudah dibagikan dapat kembali terkonsentrasi. Hal tersebut dapat terjadi apabila penerima tanah tidak memiliki dukungan produksi. Misalnya, petani menerima tanah tetapi mengalami kesulitan modal. Pada akhirnya tanah dapat dijadikan jaminan, dijual, disewakan, atau dialihkan penguasaannya. Karena itu, pencegahan rekonsentrasi menjadi bagian penting dari Reforma Agraria.

Kertas posisi tersebut menekankan perlunya penataan produksi dan koperasi sebagai bagian dari upaya mempertahankan hasil redistribusi. Dengan demikian, keberhasilan Reforma Agraria tidak dapat dihitung hanya pada hari ketika tanah diserahkan. Keberhasilannya harus dilihat dalam jangka panjang.

Apakah petani masih menguasai tanah tersebut?

Apakah tanah masih menjadi alat produksi?

Apakah pendapatan keluarga meningkat?

Apakah ketergantungan terhadap pemodal berkurang?

Apakah masyarakat memiliki organisasi ekonomi yang kuat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dekat dengan ukuran keberhasilan Reforma Agraria daripada sekadar jumlah sertifikat.

Delapan Posisi Rakyat

Pada bagian akhir, kertas posisi AGRA merumuskan delapan posisi yang hendak ditegaskan.

Pertama, Reforma Agraria harus mengakhiri monopoli penguasaan tanah dan mendistribusikan tanah kepada buruh tani, petani miskin, dan petani sedang-bawah.

Kedua, Reforma Agraria tidak boleh dipersempit menjadi sertifikasi, legalisasi aset, penyelesaian konflik, atau administrasi pertanahan.

Ketiga, sumber utama redistribusi harus berasal dari tanah yang dimonopoli dalam skala besar.

Keempat, subjek utama haruslah kelompok masyarakat yang memang tidak memiliki atau kekurangan tanah sebagai alat produksi, termasuk perempuan tani.

Kelima, redistribusi tanah, penataan produksi, dan pengkoperasian harus menjadi satu kesatuan.

Keenam, BRAN dan perangkat pelaksana harus memberikan ruang dominan kepada organisasi yang mewakili subjek Reforma Agraria.

Ketujuh, pembahasan regulasi harus menjamin partisipasi aktif organisasi rakyat dan tidak dilakukan secara eksklusif maupun tergesa-gesa.

Kedelapan, Reforma Agraria harus diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, demokrasi pedesaan, pembangunan industri nasional yang mandiri, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Delapan posisi tersebut menunjukkan bahwa konsep Reforma Agraria yang ditawarkan bukan sekadar agenda pertanahan. Ia merupakan agenda ekonomi, sosial, dan politik.

Lebih dari Sekadar Membagi Tanah

Pada akhirnya, perdebatan mengenai Reforma Agraria harus bergerak melampaui pertanyaan “siapa mendapatkan tanah”. Pertanyaan tersebut penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan berikutnya adalah: apa yang terjadi setelah tanah didistribusikan?

Jika petani memperoleh tanah tetapi tetap miskin, maka Reforma Agraria belum selesai. Jika petani memiliki tanah tetapi tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk menjual hasil produksinya dengan harga layak, maka persoalan belum selesai. Jika tanah didistribusikan tetapi kemudian kembali terkonsentrasi, maka perubahan tersebut tidak bertahan. Jika masyarakat memperoleh hak tetapi tidak memiliki suara dalam menentukan penggunaan ruang hidupnya, maka dimensi demokrasi dari Reforma Agraria belum terwujud.

Karena itu, konsep yang ditawarkan kertas posisi AGRA menempatkan Reforma Agraria sebagai proses yang lebih luas. Tanah harus didistribusikan. Produksi harus ditata. Kekuatan ekonomi rakyat harus dibangun. Ketiganya tidak dapat dipisahkan.

Dalam kerangka tersebut, Reforma Agraria bukan hanya tentang memindahkan sertifikat dari satu nama ke nama lain. Ia merupakan usaha mengubah hubungan masyarakat dengan tanah, produksi, pasar, dan kekuasaan.

Tanah harus menjadi alat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Produksi harus menjadi dasar penguatan ekonomi masyarakat. Koperasi harus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat posisi ekonomi produsen. Organisasi rakyat harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dan negara harus memastikan bahwa kebijakan agraria tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar mampu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Dengan demikian, Reforma Agraria sebagaimana dirumuskan dalam kertas posisi tersebut bukan sekadar proyek pembagian aset. Ia merupakan agenda untuk mengubah struktur agraria.

Sebab selama tanah dan sumber-sumber agraria tetap terkonsentrasi, selama petani tetap kekurangan alat produksi, dan selama masyarakat pedesaan tidak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai, maka persoalan agraria tidak selesai hanya dengan sertifikat.

Reforma Agraria baru memiliki makna penuh ketika tanah benar-benar menjadi alat produksi rakyat, ketika hasil produksi memperbaiki kehidupan petani, ketika masyarakat memiliki kekuatan untuk mempertahankan penguasaannya, dan ketika pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada rakyat yang mengolah serta menghasilkan kekayaan dari tanah tersebut.

Dalam pengertian itulah dokumen AGRA menutup posisinya: Reforma Agraria bukan sekadar tuntutan pembagian tanah, tetapi agenda untuk mengakhiri monopoli tanah, memperkuat kesejahteraan kaum tani, membangun fondasi ekonomi nasional, dan mewujudkan keadilan sosial.