Normalisasi Sungai Oko-oko, Capaian Perjuangan Panjang Petani Lamedai Bersama Mahasiswa Teknik USN Kolaka

Setelah berbulan-bulan memperjuangkan penanganan banjir dan kerusakan lingkungan, petani Lamedai akhirnya melihat pengerjaan normalisasi Sungai Oko-Oko mulai dilakukan. Sejak Rabu pagi, sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur.

 

Namun, dimulainya pengerjaan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai bentuk kepedulian atau kebaikan hati pemerintah maupun perusahaan. Normalisasi Sungai Oko-Oko merupakan tanggung jawab yang sejak awal seharusnya dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut. Pengerjaan ini juga tidak terlepas dari perjuangan panjang petani Lamedai yang selama berbulan-bulan terus menyuarakan tuntutan demi mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

 

Normalisasi Dimulai, Sebuah Kemenangan Kecil

Rabu, 11 November 2026, warga Desa Lamedai dihebohkan dengan kabar bahwa Bupati Kolaka, H. Amri, akan melakukan kunjungan ke Desa Oko-Oko sekitar pukul 09.00 WITA. Informasi yang diterima warga tidak menjelaskan secara rinci tujuan kedatangan tersebut.

 

Bagi petani Lamedai, kabar itu menjadi peluang untuk bertemu langsung dengan Bupati dan menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Terlebih, banjir yang terus berulang setelah masifnya aktivitas pembukaan lahan pertambangan dan pembangunan kawasan industri IPIP di wilayah hulu telah mengancam persawahan, permukiman, serta sumber penghidupan masyarakat.

 

Warga pun mulai berkumpul di sekitar jembatan yang menjadi batas Desa Lamedai dan Desa Oko-Oko. Di tengah penantian tersebut, mereka melihat sejumlah kendaraan operasional perusahaan berada di sekitar lokasi. Warga menduga perusahaan juga tengah bersiap menyambut kedatangan Bupati.

 

Setelah mencari informasi lebih lanjut, warga mendapat kabar bahwa kunjungan Bupati bertujuan untuk melihat langsung kondisi Sungai Oko-Oko yang mengalami pendangkalan pascabanjir. Kehadiran sejumlah perusahaan disebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Bupati Kolaka.

 

Situasi ini justru memunculkan pertanyaan di kalangan warga. Mengapa mereka sebagai masyarakat terdampak sekaligus pihak yang selama ini memperjuangkan normalisasi sungai tidak mendapatkan informasi mengenai agenda tersebut?

 

Sekitar pukul 10.00 WITA, kendaraan operasional perusahaan mulai memasuki jalan tani menuju pinggiran sungai. Salah seorang warga yang mengikuti rombongan mengabarkan bahwa dua alat berat telah berada di Sungai Oko-Oko untuk melakukan pengerukan. Sejumlah pihak dari pemerintah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), juga terlihat di lokasi.

 

Pihak perusahaan kemudian membenarkan bahwa pengerjaan pengerukan sungai memang telah dimulai. Terdapat delapan perusahaan yang disebut terlibat dalam pekerjaan tersebut, yakni PT Vale Indonesia, PT Madinra Inti Sawit, PT Bola Dunia Mandiri, PT Gasing Sulawesi, PT Toshida, PT Dharma Bumi Kolaka, dan PT Suria Lintas Gemilang. Sementara itu, pihak IPIP tidak terlihat di lokasi pengerjaan saat itu.

 

Pengerjaan dilakukan setelah Bupati Kolaka menyurati perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta bantuan normalisasi Sungai Oko-Oko. Proses pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

 

Berdasarkan konsep yang dijelaskan Dinas PUPR, pengerjaan dibagi menjadi tiga titik, yaitu titik A yang berjarak sekitar 600 meter dari bendungan, titik B di sekitar jembatan gantung, dan titik C di dekat persawahan belakang warung. Pembagian ini dimaksudkan agar pengerukan dapat menjangkau beberapa bagian sungai sekaligus.

 

Bupati Turun ke Lokasi, Warga Sampaikan Persoalan yang Lebih Luas

Tidak lama kemudian, rombongan Bupati Kolaka tiba di lokasi pengerukan. H. Amri terlihat memantau langsung proses pekerjaan dan didatangi sejumlah warga yang ingin meminta penjelasan mengenai kegiatan tersebut.

 

Bupati menjelaskan bahwa normalisasi Sungai Oko-Oko kini menjadi upaya yang diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka. Menurutnya, sebelumnya persoalan ini telah diperjuangkan melalui Komisi III DPRD Kolaka, tetapi pemerintah daerah mengambil alih prosesnya agar pengerjaan dapat dipercepat.

 

Selain persoalan pendangkalan sungai, warga juga menyampaikan masalah pembendungan aliran Sungai Oko-Oko yang dilakukan oleh IPIP. Menanggapi laporan tersebut, Bupati Kolaka menghubungi pihak IPIP dan meminta agar bendungan yang dibuat di aliran sungai segera dibuka untuk mencegah terjadinya penyumbatan.

 

Warga turut menyampaikan persoalan berkurangnya ketersediaan air bersih yang semakin sulit diakses setelah berlangsungnya aktivitas pertambangan dan pembangunan kawasan industri. Bupati menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

 

Meski demikian, berbagai persoalan yang disampaikan warga tidak boleh berhenti sebagai catatan kunjungan lapangan maupun janji pemerintah. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret, tenggat waktu yang jelas, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Jangan Hapus Perjuangan Petani dari Cerita Normalisasi Sungai Oko-Oko

Sejak pengerjaan normalisasi dimulai, sejumlah publikasi di media sosial pribadi Bupati Kolaka maupun pemberitaan media mulai menonjolkan peran pemerintah daerah dan perusahaan. Bupati digambarkan sebagai sosok yang terus mendorong percepatan normalisasi, sementara keterlibatan perusahaan disebut sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kepedulian kepada masyarakat.

 

Namun, berbagai publikasi tersebut cenderung mengabaikan satu hal penting: normalisasi Sungai Oko-Oko tidak muncul begitu saja dari inisiatif pemerintah ataupun perusahaan. Ada perjuangan panjang petani Lamedai bersama mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka yang sejak Juni 2026 terus mendesak agar persoalan ini segera diselesaikan.

 

Sebelum alat berat diturunkan, petani dan mahasiswa telah melakukan sedikitnya tiga kali aksi demonstrasi dan lima kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta pertemuan untuk menuntut normalisasi sungai.

 

Mereka berulang kali mendatangi kantor pemerintah, DPRD, hingga berupaya menemui pejabat pemerintah pusat dan daerah. Mereka juga harus berhadapan dengan serangkaian janji, perdebatan antarlembaga dan perusahaan, serta kesepakatan yang berkali-kali tidak kunjung direalisasikan.

 

Bahkan, ketika warga dan mahasiswa melakukan aksi untuk menagih janji pemerintah, mereka harus menghadapi ketidakjelasan respons pejabat hingga tindakan kekerasan terhadap peserta aksi yang dilakukan oleh apparat kepolisian maupun kelompok tidak dikenal yang membawa senjata tajam.

 

Karena itu, tidak adil apabila dimulainya normalisasi Sungai Oko-Oko kemudian hanya dipresentasikan sebagai keberhasilan pemerintah dan perusahaan, sementara perjuangan masyarakat yang menjadi alasan utama desakan tersebut justru dihilangkan dari pemberitaan.

 

“Normalisasi Sungai Oko-Oko bukan lahir dari kebaikan hati pemerintah maupun perusahaan. Ini adalah hasil perjuangan panjang dan tidak kenal lelah petani Lamedai dalam mempertahankan ruang hidup yang sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan dan pembangunan kawasan industri IPIP. Ini bukan kebaikan hati pemerintah maupun perusahaan. Ini memang tanggung jawab mereka.”

 

Dari Juni hingga November: Perjuangan yang Akhirnya Menggerakkan Normalisasi

Perjuangan petani Lamedai bersama mahasiswa FST USN Kolaka telah berlangsung sejak Juni 2026. Sejak awal, tuntutan mereka tidak pernah berubah, yakni mendesak pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, menangani persoalan banjir, serta segera melakukan normalisasi Sungai Oko-Oko dan persawahan warga.

 

Pada 5 Juni 2026, mahasiswa FST USN Kolaka menggelar aksi demonstrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka. Karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat, massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Kolaka dan diterima Ketua DPRD bersama Komisi III. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk melakukan peninjauan lapangan.

 

Pada 11 Juni 2026, DPRD Kolaka bersama DLH, PUPR, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan peninjauan ke wilayah terdampak. Masyarakat menjelaskan dampak banjir terhadap persawahan, sementara pemerintah memeriksa kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur.

 

Dalam peninjauan tersebut, BWS menyatakan kesiapannya memberikan rekomendasi kepada PUPR untuk melakukan normalisasi sungai. DLH juga merencanakan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

 

Pada 23 Juni 2026, RDP pertama digelar di DPRD Kolaka. Pertemuan tersebut mengungkap keterkaitan delapan perusahaan dengan wilayah aliran sungai, yaitu PT IPIP, PT Vale Indonesia, PT Toshida, PT Gasing Sulawesi, PT Madinra Inti Sawit, PT Surya Lintas Gemilang, PT Bola Dunia Mandiri, dan PT Dharma Bumi Kolaka. DLH berencana meminta data luas bukaan lahan perusahaan sebagai dasar perhitungan tanggung jawab pemulihan lingkungan.

 

Pembahasan berlanjut pada 24 Juli 2026 melalui RDP kedua. DLH memaparkan bahwa total bukaan lahan delapan perusahaan mencapai 1.021,07 hektare dengan estimasi biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp7,7 miliar. Namun, pembahasan berlangsung alot karena PT Vale Indonesia tidak menyepakati perhitungan tersebut. Rapat berlangsung hingga sekitar pukul 24.00 WITA tanpa menghasilkan kesepakatan.

 

Pada Agustus 2026, Komisi III DPRD Kolaka membawa persoalan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, mekanisme penyelesaian yang diperoleh dinilai rumit dan membutuhkan waktu panjang, sementara masyarakat membutuhkan penanganan segera menjelang musim hujan.

 

Pada 14 September 2026, mahasiswa dan petani Lamedai kembali menggelar aksi demonstrasi. Setelah aksi tersebut, Bupati Kolaka meminta pertemuan langsung dengan mahasiswa dan petani.

 

Pertemuan akhirnya berlangsung pada 22 September 2026. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persoalan, mulai dari banjir, kerusakan persawahan, kondisi sungai, bendungan, tanggul, hingga jaringan irigasi masyarakat. Bupati menyatakan bahwa status Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh menjadi alasan perusahaan mengabaikan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

 

Mahasiswa dan petani kemudian menyerahkan kertas komitmen yang meminta agar normalisasi sungai dimulai paling lambat dalam dua minggu. Komitmen tersebut ditandatangani Bupati Kolaka, Ketua Komisi III DPRD Kolaka, dan Ketua BEM FST USN Kolaka. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pengerjaan belum juga dimulai.

 

Pada 25 September 2026, DPRD Kolaka kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan mahasiswa. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa delapan perusahaan akan melaksanakan atau memberikan dukungan terhadap normalisasi Sungai Oko-Oko. Besaran kontribusi masing-masing perusahaan akan dihitung berdasarkan peta bukaan lahan dan ketentuan peraturan lingkungan hidup. Dana tanggung jawab perusahaan direncanakan disetorkan melalui rekening bersama (joint account).

 

Namun, kesepakatan tersebut kembali menghadapi hambatan. PT Vale tetap menolak hasil perhitungan DLH, sementara PT Surya Lintas Gemilang dan PT Dharma Bumi Kolaka belum mendapatkan keputusan dari pimpinan perusahaan. PT IPIP pada prinsipnya menerima perhitungan DLH, tetapi belum bersedia menyetorkan dana selama PT Vale masih menolak perhitungan tersebut.

 

DPRD kemudian menetapkan 30 September 2026 sebagai batas waktu penyetoran dana. Sayangnya, tenggat tersebut terlewati tanpa realisasi. Rekening bersama bahkan belum terbentuk dan normalisasi sungai masih belum berjalan.

 

Pada 10–11 Oktober 2026, setelah terlalu lama menunggu janji pemerintah dan perusahaan, petani Lamedai akhirnya melakukan gotong royong membersihkan bendungan dan saluran irigasi dari endapan lumpur yang mengering. Upaya tersebut dilakukan secara mandiri agar pasokan air menuju persawahan kembali lancar.

 

Pada 1 November 2026, petani Lamedai berupaya menghadang rombongan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Sarmuji, bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumange Rukka dan Bupati Kolaka. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tuntutan agar Sungai Oko-Oko segera dinormalisasi sebelum banjir kembali mengancam sawah dan permukiman warga.

 

Pada 6 November 2026, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Teknik USN Kolaka bersama petani Lamedai kembali menggelar aksi demonstrasi jilid III. Aksi dipusatkan di Tugu Adipura dan Kantor Bupati Kolaka untuk menagih realisasi kesepakatan normalisasi. Namun, Bupati dan sejumlah pejabat sedang melakukan perjalanan dinas ke Morowali.

 

Ketika massa masih bertahan di Kantor Bupati untuk menunggu kepastian, sekitar sepuluh orang tidak dikenal mendatangi lokasi dan meminta demonstran membubarkan diri. Situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong. Seorang demonstran dilaporkan dipukul menggunakan helm, sementara benda tajam menyerupai ta'awu juga disebut digunakan untuk mengancam dan menyerang massa aksi.

 

Pada 8 November 2026, petani Lamedai melakukan pengecekan langsung terhadap pembendungan aliran Sungai Oko-Oko di bagian hilir yang diduga dilakukan PT IPIP untuk menampung air kebutuhan produksi. Pengecekan ini dilakukan setelah muncul laporan bahwa persawahan di sekitar wilayah hilir terendam banjir ketika hujan deras. Warga menduga pembendungan tersebut berkaitan dengan meluapnya air di wilayah hilir.

 

Pada tanggal yang sama, pertemuan yang sebelumnya dijanjikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka antara Bupati, mahasiswa, dan petani kembali tidak terlaksana.

 

Sehari kemudian, 9 November 2026, mahasiswa dan petani Lamedai menemui Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Mereka meminta keterlibatan pemerintah provinsi untuk mendorong penyelesaian persoalan normalisasi. Wakil Gubernur menyampaikan sejumlah rencana, termasuk membahas persoalan dengan Bupati Kolaka, meneruskan laporan kepada Gubernur, dan memfasilitasi pertemuan multipihak dengan perusahaan. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian waktu maupun langkah konkret.

 

Dua hari setelahnya, pada 11 November 2026, alat berat akhirnya mulai bekerja di Sungai Oko-Oko.

 

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pengerjaan normalisasi hari ini tidak dapat dipisahkan dari tekanan dan perjuangan masyarakat yang terus berlangsung selama berbulan-bulan.

 

Normalisasi Harus Transparan, Persawahan Warga Juga Wajib Dipulihkan

Dimulainya pengerjaan normalisasi Sungai Oko-Oko tentu menjadi perkembangan penting bagi petani Lamedai. Namun, pengerukan sungai tidak boleh dijadikan akhir dari seluruh persoalan yang selama ini diperjuangkan masyarakat.

 

Pemerintah dan perusahaan harus memastikan pengerjaan dilakukan secara transparan, mulai dari perencanaan, metode pengerukan, pembagian titik pekerjaan, hingga target penyelesaiannya. Pengawasan juga harus melibatkan masyarakat agar pengerjaan benar-benar menjawab persoalan yang dialami warga, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial untuk membangun citra pemerintah dan perusahaan.

 

Selain itu, mahasiswa FST USN Kolaka mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan pendangkalan sungai. Banjir yang membawa sedimentasi lumpur telah menimbun sejumlah areal persawahan dan mengganggu produktivitas pertanian warga. Karena itu, pemerintah dan perusahaan juga harus bertanggung jawab melakukan normalisasi serta optimalisasi persawahan yang terdampak.

 

Jangan sampai sungai dikeruk, tetapi sawah petani yang tertimbun lumpur dibiarkan begitu saja. Jangan pula normalisasi hanya menjadi solusi sementara, sementara aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

 

Petani Lamedai tidak sedang meminta belas kasihan. Mereka sedang menuntut hak untuk hidup di lingkungan yang aman, mempertahankan tanah pertanian, serta melindungi sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka.

 

Normalisasi Sungai Oko-Oko adalah tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Dan dimulainya pengerjaan ini harus menjadi pengingat bahwa ketika masyarakat terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya, suara mereka tidak boleh dihapus dari sejarah penyelesaian persoalan tersebut.

Berbagi :