Mahasiswa Bombana Desak Evaluasi Total Beasiswa, Empat Rekomendasi Jadi Tindak Lanjut

Rumbia, 25 September 2026 — Persoalan Beasiswa Bombana 2026 kembali menjadi sorotan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HIPMAB Kolaka bersama mahasiswa asal Bombana menggelar aksi bertajuk “Bongkar dan Evaluasi Total Beasiswa Bombana” dengan mendatangi Kantor Bupati Bombana di Rumbia, Jumat (25/9). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa atas persoalan pengelolaan Beasiswa Bombana 2026. Massa meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus memastikan adanya evaluasi terhadap mekanisme beasiswa yang dinilai perlu diperjelas.

Bagi mahasiswa, beasiswa bukan sekadar program bantuan pemerintah. Bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, keberadaan beasiswa berkaitan langsung dengan keberlanjutan kuliah, biaya hidup, hingga kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, mahasiswa menilai persoalan yang muncul dalam program Beasiswa Bombana 2026 tidak cukup hanya diselesaikan melalui komunikasi internal pemerintah. Mereka meminta adanya keterbukaan, evaluasi, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Datang untuk Bertemu Bupati

Massa aksi mendatangi Kantor Bupati Bombana dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Bupati Bombana. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan sekaligus memperoleh penjelasan secara langsung dari pemerintah daerah. Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Bupati Bombana tidak menemui massa secara langsung.

Ketidakhadiran kepala daerah menjadi salah satu catatan bagi peserta aksi. Bagi mahasiswa, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai kehadiran seorang pejabat dalam aksi demonstrasi, melainkan mengenai bagaimana pemerintah merespons aspirasi yang berkaitan dengan akses pendidikan masyarakatnya.

Koordinator Lapangan aksi, Rinal Atma Negara, mengatakan mahasiswa datang bukan untuk mencari keributan. Mereka membawa persoalan yang menurutnya membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

“Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami datang membawa aspirasi mahasiswa dan berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Bombana. Ketika beliau tidak menemui massa aksi, tentu ada rasa kecewa. Namun, kekecewaan itu tidak akan membuat kami berhenti mengawal persoalan ini.”

Menurut Rinal, tidak ditemuinya massa oleh Bupati tidak akan menghentikan proses pengawalan terhadap persoalan Beasiswa Bombana. Mahasiswa tetap akan memantau perkembangan pembahasan dan memastikan aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai tuntutan di ruang publik.

Beasiswa Menyangkut Masa Depan Mahasiswa

Ketua Umum HIPMAB Kolaka periode 2026–2027, Kaswan, mengatakan pihaknya tetap menghargai proses dialog yang berlangsung antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Namun, ketidakhadiran Bupati Bombana tetap menjadi catatan bagi HIPMAB Kolaka.

“Kami berharap Bupati dapat mendengar langsung keresahan mahasiswa. Persoalan beasiswa ini menyangkut pendidikan dan masa depan mahasiswa Bombana. Kami menghargai proses yang sudah berjalan, tetapi kami juga akan memastikan setiap hasil pembahasan benar-benar ditindaklanjuti.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan Beasiswa Bombana tidak berhenti pada persoalan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan. Di balik proses seleksi dan penyaluran terdapat mahasiswa yang menggantungkan keberlanjutan pendidikannya pada dukungan pembiayaan.

Karena itu, mahasiswa mendorong agar pengelolaan beasiswa dilakukan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan menjadi penting terutama ketika muncul persoalan terkait proses seleksi, pemotongan beasiswa maupun kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Empat Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Meski tidak memperoleh pertemuan langsung dengan Bupati Bombana, aksi tersebut tetap menghasilkan proses dialog antara perwakilan mahasiswa dan pemerintah daerah. Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam Rekomendasi Aspirasi HIPMAB-Kolaka yang ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa dan unsur Pemerintah Kabupaten Bombana pada 25 September 2026.

Dokumen tersebut memuat empat poin tindak lanjut :

Pertama, mendorong perubahan atau revisi kerja sama Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, khususnya berkaitan dengan persoalan pemotongan beasiswa.

Kedua, mahasiswa yang terdampak pada tahap pertama didorong mendapatkan prioritas pada penerimaan tahap kedua, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme seleksi yang berlaku.

Ketiga, pemerintah daerah didorong untuk menyampaikan surat kepada Inspektorat Daerah guna melakukan audit internal terhadap proses seleksi Beasiswa Bombana.

Keempat, terdapat rekomendasi untuk melakukan kajian dan revisi terhadap Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2025, dengan melibatkan unsur mahasiswa dalam proses pembahasannya.

Empat rekomendasi tersebut menjadi hasil konkret dari aksi mahasiswa. Namun, bagi massa aksi, dokumen rekomendasi bukanlah tujuan akhir. Justru setelah rekomendasi ditandatangani, tahap pengawalan berikutnya dimulai.

Jangan Berhenti di Atas Kertas

Bagi HIPMAB Kolaka, persoalan utama setelah aksi adalah memastikan seluruh rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Audit internal, misalnya, tidak hanya penting untuk mengetahui apakah proses seleksi telah berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga untuk memberikan kejelasan kepada mahasiswa mengenai mekanisme yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima beasiswa.

Begitu pula dengan rencana revisi kerja sama Pemkab Bombana dan USN Kolaka. Jika terdapat persoalan dalam pelaksanaan kerja sama, mahasiswa meminta agar evaluasi tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi menghasilkan perubahan yang memberikan kepastian terhadap penerima beasiswa.

Pelibatan mahasiswa dalam kajian dan revisi Perbup Nomor 15 Tahun 2025 juga menjadi bagian penting dari rekomendasi tersebut. Mahasiswa sebagai kelompok yang secara langsung menerima dampak dari kebijakan beasiswa memiliki kepentingan untuk mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap aturan yang mengatur program tersebut.

Dengan demikian, persoalan Beasiswa Bombana 2026 tidak semestinya berakhir setelah aksi dibubarkan. Sebaliknya, rekomendasi yang telah dihasilkan harus menjadi dasar untuk membuka proses evaluasi yang lebih transparan.

Aksi Berakhir, Pengawalan Berlanjut

Aksi mahasiswa di Kantor Bupati Bombana pada akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan beasiswa telah berkembang menjadi isu yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah daerah. Mahasiswa telah menyampaikan aspirasi, pemerintah daerah telah menerima tuntutan, dan sebuah dokumen rekomendasi telah dihasilkan.

Kini, perhatian bergeser pada pelaksanaan. Apakah audit internal benar-benar dilakukan? Apakah persoalan yang muncul dalam proses seleksi dapat dijelaskan secara terbuka? Apakah mahasiswa yang terdampak memperoleh penyelesaian sesuai rekomendasi? Dan apakah Perbup Nomor 15 Tahun 2025 akan benar-benar dikaji dengan melibatkan mahasiswa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan berikutnya. Bagi HIPMAB Kolaka dan mahasiswa Bombana, aksi 25 September bukanlah garis akhir. Aksi tersebut justru menjadi titik awal untuk mengawal proses evaluasi dan memastikan keputusan pemerintah tidak berhenti dalam bentuk dokumen.

“Kami datang untuk menyampaikan suara. Kami kecewa karena tidak ditemui. Namun kami tidak akan berhenti mengawal.”

Kalimat tersebut menjadi penutup dari aksi sekaligus penegasan bahwa perjuangan mahasiswa atas Beasiswa Bombana 2026 masih berlanjut. Sebab bagi mahasiswa, keberadaan beasiswa bukan hanya persoalan bantuan pendidikan. Ia menyangkut kesempatan untuk terus berkuliah, menyelesaikan pendidikan, dan membangun masa depan. Karena itu, rekomendasi yang telah disepakati kini menunggu satu hal yang paling penting: tindak lanjut nyata dari Pemerintah Kabupaten Bombana.