KTT ASEAN 2026: Asia Tenggara dalam Kepungan Perang dan Hegemoni Imperialisme Amerika Serikat

Diterbitkan Oleh : Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI)

31 Juli 1961, menteri luar negeri Malaysia, Thailand, dan Filipina, bertemu di Bangkok dan membentuk Association of Southeast Asia (ASA). Meskipun menyatakan diri sebagai asosiasi non-politis dan berideologi netral, ketiganya adalah sekutu utama kekuatan Imperialisme Inggris dan AS di Asia Tenggara. ASA adalah usaha untuk menggeser konsolidasi politik nonblok (dan anti-imperialis) Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung, yang diinisiasi oleh pemerintahan nasionalis Sukarno. Akhirnya, pada 8 Agustus 1967, dengan tambahan Indonesia di bawah rezim fasis Suharto serta Singapura, ASA berubah menjadi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); masih bersemangatkan kepentingan blok imperialisme barat, membendung pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok ke Asia Tenggara.

Kepentingan imperialisme AS amat tercermin dalam ASEAN. Tidak pernah sekalipun AS memalingkan perhatiannya untuk menjaga hegemoni politik dan dominasi ekonominya pada setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. 47 kali KTT ASEAN sejak 1967, selalu diasuh mesra oleh AS dan negara-negara sekutunya seperti Kanada, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Eropa lain. ASEAN sendiri memiliki forum pertemuan khusus dengan AS bernama US-ASEAN Summit yang telah berlangsung 13 kali.

Semua negara anggota ASEAN, sudah lama menjadi sasaran empuk ekspansi pasar korporasi transnasional dan multinasional (TNC dan MNC) Amerika Serikat, bahkan jadi korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan AS secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dominasi ekonomi tersebut, tentu semua negara anggota ASEAN terkerangkeng dalam hegemoni politik AS, walau terus diombang-ambing pendekatan perdagangan dengan Tiongkok.

Apalagi, saat ini AS sedang berada diujung tanduk. Deindustrialisasi yang dialami AS, beban biaya perang yang makin menumpuk, serta perang dagang yang tidak memberikan titik terang, membuatnya makin terdesak. Hutang nasional AS telah mencapai angka 37 triliun USD (sekitar Rp590.000 triliun), dan bunganya mencapai 794 miliar USD pada 2025. Perang Iran telah berlangsung lebih dari 60 hari, dan telah menghabiskan anggaran AS sebesar 25 Miliar USD (bahkan 100 miliar USD menurut pihak Iran), dan memperburuk ekonomi dalam negeri AS. Di sisi lain, nilai perdagangan Tiongkok dan ASEAN selama ini juga bernilai sangat besar hingga 1 Triliun USD pada 2025.

Maka, Gedung Putih mengeluarkan dokumen National Security Strategy (NSS); menegaskan cita-cita si Fasis Donald Trump untuk mengalahkan Tiongkok dan mempertahankan kedudukan AS sebagai kekuatan tunggal imperialisme – untuk Make America Great Again. Selain mengukuhkan doktrin Monroe di wilayah Amerika Latin, ia juga secara khusus mendikte agar Asia-Pasifik “menghentikan dan membalikkan kerusakan […] terhadap perekonomian Amerika”. Hal ini merujuk pada ekspan dagang Tiongkok yang bersemangatkan multipolarisme, berhadapan secara langsung dengan ambisi dominasi tunggal AS, sehingga menyaingi ekonomi AS secara signifikan.

AS juga berkepentingan agar negara-negara Asia-Pasifik terus memusuhi dan mengisolasi Tiongkok dengan segala cara. NSS tegas menyatakan bahwa AS akan “membangun, memposisikan, dan memperkuat pertahanan di sepanjang Gugus Pulau Pertama (First Island Chain)”. First Island Chain adalah konsep geostrategi AS untuk menguasai akses laut, yang mencakup rangkaian kepulauan utama yang membentang dari Asia Timur dari kepulauan Kuril (Jepang) hingga Kalimantan. Maka, NSS juga menuntut agar negara-negara di First Island Chain agar memberikan “akses yang lebih besar kepada militer AS ke pelabuhan dan fasilitas lainnya”.

Dari situlah militerisasi AS semakin masif dilakukan. AS semakin sering melakukan latihan perang bersama negara-negara di Asia-Pasifik seperti dengan Jepang (yang kini berhasil didorong untuk memiliterisasi kembali negerinya lewat naiknya pemerintahan sayap kanan Sanae Takaichi), Korea (melalui Freedom Shield), Filipina (melalui Balikatan Exercise), Malaysia (melalui Keris Strike maupun event perdagangan industri senjata militer) hingga Indonesia (melalui Super Garuda Shield).

Kini, sebagai rezim boneka imperialis di negeri setengah-jajahan, Prabowo-Gibran melalui Kemenhan telah memperbaharui kerjasama militer dengan AS melalui Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) sambil menyediakan pulau Morotai sebagai pusat latihan militer negara-negara sekutu AS (seperti Jepang, dengan Defence Cooperation Arrangement/DCA Mei) beserta wacana penggunaan secara fleksibel wilayah udara RI bagi angkatan udara AS (blanket overflight). Ini ditambah dengan agenda pembahasan “stabilitas regional Laut Cina Selatan” dalam KTT ASEAN, yang pada intinya adalah memastikan agar Asia Tenggara secara khusus dan Asia-Pasifik secara umum untuk mendukung kebijakan luar negeri AS.

Sementara itu, rakyat ASEAN telah merugi akibat krisis imperialisme ini. Penutupan selat Hormuz akibat perang AS-Zionis dengan Iran berakibat pada hilangnya 12 juta barel pasokan minyak perhari atau 11,5% dari permintaan global, begitu juga dengan sekitar 20% produksi gas alam dari Qatar. Akibatnya, Filipina mendeklarasikan darurat energi dalam negeri. Malaysia dan Indonesia memotong subsidi bahan bakar. Selain itu, negara-negara ASEAN juga diancam tarif impor resiprokal yang dikenakan AS, akibat masifnya industri manufaktur Tiongkok di ASEAN. Indonesia sendiri dengan sukarela menerima tarif 19% dengan kewajiban membeli komoditas AS sebesar tak kurang dari USD19,8 miliar (sekitar Rp341 Triliun). Selain itu, industri milik Tiongkok, mengakali situasi krisis ini dengan melakukan PHK dan memindahkan pabrik-pabriknya ke wilayah dengan upah yang lebih rendah (seperti dari Jawa Barat dan Banten ke Jawa Tengah), selain memindahkan pabrik-pabriknya ke negaranegara ASEAN yang mendapat tarif lebih ringan dibanding negerinya sendiri.

Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab bagi rakyat Asia Tenggara untuk bangkit dan melawan perang imperialis, yang telah menjerumuskan dunia pada krisis yang tak berkesudahan. AS hanya akan menggunakan ASEAN sebagai pangkalan militer dan arena provokasi perang, selain sebagai sumber penghisapan bahan mentah, tenaga kerja murah, wilayah pasar, dan sasaran pelimpahan beban krisis pada negeri-negeri terbelakang. AS akan melakukan apapun untuk mempertahankan posisinya sebagai imperialisme nomor satu di dunia, dengan perang agresi, provokasi militer, dominasi ekonomi dan hegemoni politik – yang artinya, AS memusuhi dan memerangi seluruh umat manusia.

Dalam momentum KTT ASEAN 2026 di Cebu-Filipina ini, Persatuan Rakyat Indonesia AntiImperialis (PERISAI) menyerukan agar rakyat Indonesia bersatu bersama rakyat Asia Tenggara, untuk memblejeti dan menentang kebijakan pro-AS dari pemerintah dalam negeri, serta memaksa mereka untuk menghentikan kerjasama tidak adil dengan AS yang beresiko memicu perang lebih dalam lagi. Dan, Hanya dengan melawan perang agresi imperialis AS, menentang dominasi dan hegemoni AS, rakyat Asia Tenggara dapat mendapatkan kedaulatan sejatinya.