1 Tahun Prabowo – Gibran, FMN Mataram : Patuh Ke Imperialisme, Fasis Ke Rakyat !

Di tanggal 23 oktober 2025. Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram menggelar aksi mimbar bebas di simpang 4 Bank Indonesia pada pukul 16:30 WITA yang bertajuk “evaluasi 1 tahun rezim fasis Prabowo - Gibran”. Aksi yang diikuti puluhan anggota FMN Cabang Mataram berisikan penyampaian sikap politik melalui orasi ilmiah yang disuarakan oleh seluruh pimpinan ranting maupun anggota yang berada di basis pengorganisiran FMN Cabang Mataram.

Pada tanggal 20 Oktober 2025, menandai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berbeda dari rezim sebelumnya : patuh pada imperialisme AS, mempertahankan basis sosial feodalisme dan mengorbankan rakyat demi keuntungan oligarki. Kebijakan seperti program ketahanan pangan, proyek strategis nasional (PSN), pembentukan Badan Danantara, dan perluasan izin militer menunjukkan karakter fasis secara ekonomi dan politik. Krisis yang muncul dari kebijakan ini memicu gelombang perlawanan rakyat yang semakin keras.

Sirajul Athar, Koordinator FMN NTB (Nusa Tenggara Timur) menegaskan bahwa 1 tahun pemerintahan rezim Prabowo – Gibran telah memperlihatkan secara nyata bahwa karakter pemerintahan Indonesia saat ini adalah militeristik dan fasis.

“Dalam momentum ini, kami menegaskan bahwa Prabowo – Gibran tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya. Tetap menjadi boneka Imperialisme yang patuh, dan tetap menindas dengan fasis kepada rakyat Indonesia.” Tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa FMN Mataram tidak hanya menyikap kebijakan rezim Prabowo – Gibran secara Nasional, namun secara khusus mengkritisi seluruh kebijakan yang menindas rakyat di NTB.

“Dalam aksi ini kami merangkum semua kebijakan rezim yang menindas rakyat baik dari nasional hingga ke daerah terutama yang terjadi di NTB. Proyek-proyek perampas tanah rakyat semakin diperkuat kedudukannya dengan status PSN. Mulai dari Mandalika hingga Meninting. Bahkan berdampak pada pedagang di Tanjung Aan yang harus tergusur akibat perluasan pembangunan PSN Mandalika. Dan masih banyak peristiwa lain yang terjadi di NTB.” Tambahnya.

Bagi FMN, Rezim Prabowo-Gibran adalah abdi imperialisme AS yang memperkuat dominasi melalui militerisasi, penguasaan pasar, dan eksploitasi sumber daya. Terlihat dari latihan militer bersama "Super Garuda Shield" dan hadirnya Trump di KTT ASEAN 2025. Kebijakan perpajakan yang regresif dan pemotongan anggaran publik hanya memperdalam krisis ekonomi rakyat.

Instrumen Badan Danantara digunakan untuk mengkonsolidasikan kapital, namun memicu korupsi dan memperdalam ketimpangan. Perluasan kewenangan militer di ranah perdata melalui UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 menandai militerisasi birokrasi dengan risiko fasisme terselubung yang ditolak rakyat.

Program hilirisasi yang dilabeli PSN justru memperparah perampasan tanah dan kehancuran ruang hidup rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagal dan menyebabkan keracunan massal ribuan siswa di NTB.

Konflik agraria di NTB, khususnya Mandalika dan Bendungan Meninting, tetap tidak terselesaikan. Penggusuran di Tanjung Aan melibatkan aparat gabungan dan keamanan swasta, merugikan ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut. Krisis air melanda desa sekitar bendungan, mengorbankan perempuan tani yang terpaksa menjadi pekerja migran dengan perlindungan minimal.

Di bidang pendidikan, pemerintah memangkas anggaran pendidikan secara drastis, memperdalam liberalisasi dan privatisasi pendidikan dengan alih anggaran ke program yang kontroversial. Di NTB, dua kampus besar mendapat akreditasi unggul namun dinilai minim transparansi dan lebih berfungsi sebagai legitimasi liberalisasi pendidikan, yang mengancam akses dan kenaikan biaya kuliah.

Kebijakan efisiensi fiskal menyebabkan kenaikan pajak daerah secara drastis, memicu gerakan penolakan luas dengan sejumlah aksi kematian di dunia akibat represifitas aparat. Rezim semakin represif dengan penangkapan massa tanpa kejelasan hukum.

Dalam menghadapi kondisi ini, masyarakat mulai mengenal dan mengkritik gerakan rimpang yang rentan direbut kepentingan borjuasi komprador. Penting bagi pemuda dan mahasiswa untuk memperkuat organisasi-organisasi seperti FMN, dengan prinsip sentralisme-demokrasi, agar mampu melawan rezim yang terorganisasi dan represif.

Front pembangunan persatuan dengan kelas buruh, kaum tani, rakyat miskin perkotaan, dan pemuda pelajar harus dijalankan untuk memperkuat perjuangan bersama. Pendidikan dan propaganda garis Demokratis Nasional (anti-imperialisme, anti-feodalisme, anti-kapitalis birokrat) harus tebal sebagai satu-satunya jalan keluar bangsa menuju kemerdekaan sejati melalui Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional.

Dalam Pekan Perlawanan 20-28 Oktober, Front Mahasiswa Nasional Badan Persiapan Wilayah NTB mengajak seluruh pemuda mahasiswa Indonesia khususnya NTB bersatu bersama rakyat menyuarakan tuntutan sejati mereka.