Adakan Diskusi Publik, Cara FMN UNM dan BEM FIP UNM Evaluasi Kinerja 100 Hari Kerja Prabowo

Makassar, 31 Januari 2025 - Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (FIP UNM) menjadi saksi terselenggaranya diskusi publik bertema “100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Menjawab Permasalahan Pendidikan dan Rakyat”. Acara yang diselenggarakan oleh FMN Ranting UNM Bersama dengan BEM FIP UNM ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari kerjanya. Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa yang didominasi oleh mahasiswa FIP UNM. Selain itu, juga hadir warga Bara-barayya yang saat ini sedang menghadapi ancaman penggusuran.

Diskusi ini menghadirkan 3 pembicara yaitu Muhammad Thamrin Perwakilan BEM FIP UNM, Akbar Fadli Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM dan Fahri dari FMN Ranting UNM.

Diskusi dipandu oleh Sulistiawati Sundari, yang berperan sebagai moderator. Dalam diskusi ini, para pembicara mengupas tuntas berbagai persoalan, termasuk kurangnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, meningkatnya biaya pendidikan tinggi, serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.

Muhammad Thamrin dalam paparannya menyoroti dampak PPN 12% terhadap Masyarakat ekonomi rendah dan UMKM , gaji guru(P3K , Tukin, Guru Honorer), dan realisasi Makanan bergizi gratis

“Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang kebetulan baru naik di masa pemerintahan Prabowo. Namun hal yang terpenting kita lihat adalah kebijakan tersebut adalah masalah baru bagi rakyat kecil di tengah situasi ekonomi yang semakin melemah belakangan ini. Selain itu, Guru-guru masih jauh dari kata sejahterah. Guru honorer yang sudah lama mengabdi dan seharusnya menjadi prioritas kenaikan pangkat menjadi P3k nyatanya masih banyak yang tidak terakomodir. Bagi Guru yang berstatus ASN juga belum mendapatkan Tunjangan Kinerja (tukin), Persoalan jaminan kerja dan upah guru honorer tak kunjung selesai, meskipun ribuan guru telah menggelar aksi protes dan masih banyak masalah lainnya.” Jelas Thamrin.

Fahri memaparkan Pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan selama 100 hari pertama, namun kebijakan yang diambil justru menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan asing dan feodal. Sistem pendidikan nasional menjadi salah satu sektor yang terdampak parah.

“Janji program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar, yang menargetkan 17 juta penerima pada 2025, dibiayai dengan pemotongan subsidi vital seperti BBM. Program ini justru memperparah ketergantungan terhadap impor, yang berpotensi melibatkan Indonesia dalam persaingan geopolitik global.” Jelasnya.

Di sektor perguruan tinggi, rencana perluasan status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) mengancam kenaikan biaya pendidikan dan komersialisasi kampus. Hal ini sejalan dengan penurunan porsi APBN dalam pembiayaan kampus hingga hanya seperempat total anggaran. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa, tenaga pengajar, dan tenaga pendidik. Krisis ini diperdalam dengan rencana revisi UU Sisdiknas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Revisi ini masih memuat pasal-pasal bermasalah, seperti pembebanan biaya pendidikan kepada peserta didik dan pemberian izin pendirian universitas oleh lembaga asing.

Tidak hanya di sektor pendidikan, pemerintahan ini juga melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) yang sering melibatkan konflik agraria, seperti proyek food estate dan perluasan sawit.

“Kebijakan ini mencerminkan ketundukan terhadap kepentingan imperialis, diiringi kenaikan pajak PPN serta peningkatan represifitas terhadap kritik dan protes rakyat.” Tegas Fahri.

Akbar Fadli mengkritik kinerja KPK dan Kepolisian di masa pemerintahan Prabowo – Gibran.

“KPK tidak bekerja maksimal dan tidak tegas kepada koruptor yang merugikan Negara. Selain itu, aparat kepolisian juga semakin memperlihatkan tindakan represifnya dimana-mana. Instansi ini betul-betul dijadikan sebagai alat untuk membatasi ruang rakyat untuk menyuarakan permasalahannya.” Jelas Fadli.

Setelah pemateri memaparkan materinya, diskusi kemudian berlanjut ke sesi tanya jawab yang interaktif. Peserta diskusi menyampaikan pandangan kritis terkait kinerja Prabowo – Gibran. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu pendidikan dan kesejahteraan rakyat masih menjadi perhatian utama kalangan muda.

Nibe’ Mahasiswa FIP UNM memberikan pandangannya terkait kinerja Prabowo Gibran selama 100 hari ini. Dia menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh rezim Prabowo – Gibran merupakan kebijakan yang tidak menjawab problem rakyat.

“Kalau melihat kerja Prabowo - Gibran selama 100 hari ini dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka selayaknya kita memberikan kartu merah di 100 hari kerja Prabowo Gibran” Ujarnya

Andarias warga Bara-barayya tidak ketinggalan menyampaikan pendapatnya.

“Seharusnya anggaran MBG dialihkan ke biaya Pendidikan agar akses Pendidikan didapatkan oleh semua rakyat Indonesia” Ujarnya.

Selain itu, Andarias juga sepakat dengan kartu merah yang diberikan kepada Prabowo – Gibran. Selain mengkritik kinerja 100 hari Prabowo, ia juga menyampaikan kondisi Bara-barayya yang masih berhadapan dengan ancaman penggusuran dan mengajak mahasiswa untuk bersolidaritas Bersama warga Bara-barayya.

“Awal kepemimpinan Prabowo - Gibran bisa kita lihat terjadi penggusuran dimana-mana dan rakyat miskin lah yang selalu menjadi korbannya. Ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat kecil tidak terbebas dari ancaman penggusuran di bawah pemerintahan Prabowo. Ini juga menjadi sinyal ancaman bagi warga Bara-barayya yang sampai saat ini masih menghadapi ancaman penggusuran.” Tambah Andarias.

Sebagai penutup, moderator Sulistiawati Sundari menyimpulkan bahwa pemerintahan saat ini perlu lebih mendengar aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa. FMN Ranting UNM juga menegaskan komitmennya untuk terus menolak dan memblejeti segala kebijakan Rezim Fasis Prabowo Gibran yang tidak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat. Jika pemerintah tidak mampu menciptakan kedaulatan bagi rakyatnya, maka rakyat sendiri lah akan Bersatu dan melawan rezim zalim ini. Diskusi ini diakhiri dengan seruan solidaritas dari seluruh peserta untuk bersama-sama memperjuangkan pendidikan yang adil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.