Siapa yang Diuntungkan dari Utang ? Lawan Eksploitasi IMF dan Bank Dunia
Dominasi kolonial mungkin telah
berakhir secara formal, tetapi sistem kekuasaan yang menopangnya belum
benar-benar hilang. Di berbagai negara Afrika dan negara-negara berkembang
dibelahan dunia selatan atau yang sering disebut dengan negara Global South,
kemerdekaan politik tidak serta-merta berarti kedaulatan ekonomi. Setelah para
penguasa kolonial pergi, persoalan mendasar tetap sama: siapa yang menguasai kekayaan,
sumber daya alam, dan menentukan arah pembangunan?
Ketika negara-negara yang baru
merdeka berusaha mengambil kendali atas perekonomian mereka, mereka berhadapan
dengan tatanan ekonomi internasional yang telah dibentuk berdasarkan
kepentingan modal global. Dalam konteks inilah Dana Moneter Internasional (IMF)
dan Bank Dunia memainkan peran penting.
Sejak gelombang dekolonisasi
pada 1960-an, IMF semakin aktif di berbagai negara Afrika. Pinjaman dan program
penyesuaian struktural atau Structural
Adjustment Programmes (SAP) kemudian menjadi salah satu instrumen
utama yang digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan ekonomi. Di banyak
negara, program tersebut dikaitkan dengan liberalisasi ekonomi, pembukaan ruang
yang lebih besar bagi modal asing, pengurangan belanja publik, privatisasi,
serta kebijakan penghematan yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat
pekerja.
Pengalaman tersebut melahirkan
kesadaran bahwa kemerdekaan politik tidak cukup tanpa kedaulatan ekonomi.
Perlawanan terhadap utang, privatisasi, penghematan anggaran, liberalisasi
ekonomi, dan ketergantungan terhadap modal asing kemudian menjadi bagian dari
perjuangan yang lebih luas untuk melawan bentuk-bentuk kontrol ekonomi yang
dianggap sebagai kelanjutan dari hubungan kolonial.
Dari berbagai pengalaman
tersebut, tumbuh solidaritas lintas negara. Perjuangan buruh, petani,
masyarakat adat, perempuan, migran, pembela lingkungan, dan kaum muda mulai
dipertemukan dalam satu kesadaran bahwa persoalan yang mereka hadapi memiliki
akar yang saling berkaitan. Dari sinilah Peoples’
Global Campaign (PGC) melawan IMF-WBG berkembang.
Dari Perjuangan Lokal Menjadi Gerakan Global
Selama lebih dari setengah
abad, rakyat di berbagai negara menghadapi dampak kebijakan ekonomi yang
dikaitkan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Di satu tempat, petani
kehilangan tanah. Di tempat lain, pekerja menghadapi upah rendah dan deregulasi
ketenagakerjaan. Masyarakat adat berhadapan dengan proyek ekstraktif, sementara
masyarakat miskin harus menanggung memburuknya layanan publik akibat
pemangkasan anggaran. Perjuangan tersebut berlangsung dalam bentuk yang
berbeda-beda, tetapi memiliki persoalan yang beririsan.
Pekerja memperjuangkan upah dan
kondisi kerja yang layak. Petani mempertahankan tanah dan sumber
penghidupannya. Masyarakat adat melindungi wilayah leluhur. Perempuan memimpin
perjuangan mempertahankan layanan kesehatan dan pelayanan dasar. Pembela
lingkungan menentang proyek ekstraktif dan pembangunan yang merusak ruang
hidup. Sementara kaum muda menuntut keadilan ekonomi dan masa depan yang lebih
baik. Bagi PGC, berbagai perjuangan itu tidak seharusnya berjalan
sendiri-sendiri.
Donna Denina dari All Workers United,
salah satu kerja sama organisasi pekerja yang terlibat dalam PGC, menekankan
pentingnya menghubungkan perjuangan tersebut melalui organisasi internasional.
“Keuangan
internasional terorganisasi secara global. Perlawanan kita juga harus
diorganisasi secara internasional.” Jelas
Donna.
Menurutnya, gerakan
internasional yang terorganisasi diperlukan untuk menghadapi struktur ekonomi
global dan membangun alternatif ekonomi yang menempatkan kebutuhan rakyat di
atas kepentingan keuntungan. Dengan perspektif tersebut, PGC tidak hanya
melihat IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian
dari struktur ekonomi global yang kebijakannya dapat memengaruhi kehidupan
jutaan orang di negara-negara Global Selatan.
Dari Bali, Seruan “Bubarkan IMF-WB”
Salah satu tonggak penting
dalam perkembangan gerakan ini terjadi di Bali, Indonesia, pada 8–14 Oktober
2018. Saat itu, Gerakan
Rakyat Menentang IMF-WB (Peoples’ Global Conference against IMF-WB)
mempertemukan sekitar 450 delegasi, pendukung, dan pengamat dari sedikitnya 93
organisasi dan 18 negara. Mereka datang dari berbagai sektor: pekerja, petani,
migran, perempuan, masyarakat adat, kaum muda, serta organisasi masyarakat
sipil.
Konferensi tersebut
diselenggarakan oleh sekitar 40 gerakan rakyat dan organisasi masyarakat sipil
dari Indonesia maupun berbagai negara. Forum ini menjadi ruang untuk
mempertemukan berbagai pengalaman perjuangan menghadapi kebijakan dan proyek
yang dikaitkan dengan IMF dan Bank Dunia. Dari pertemuan tersebut menguat
seruan “Bubarkan IMF-WB!”
(Shutdown IMF-WB!).
Seruan itu tidak berdiri
sendiri. Ia lahir dari pengalaman masyarakat yang berhadapan dengan utang,
privatisasi, liberalisasi perdagangan, reformasi ketenagakerjaan, kebijakan
pertanian, proyek infrastruktur, serta berbagai proyek pembangunan yang
berdampak terhadap ruang hidup mereka. Sejak saat itu, jaringan PGC terus
berkembang. Kini lebih dari 100 organisasi tercatat sebagai penandatangan,
dengan lebih dari 400 individu dan organisasi yang terlibat dalam jaringannya.
Perjuangan tersebut kembali
mendapatkan momentum ketika Thailand menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF
dan Bank Dunia pada 12–18
Oktober 2026 di Bangkok. Pertemuan tersebut mengusung tema “Thailand’s New Horizons: Empowering
People, Building Resilience” atau “Cakrawala Baru Thailand: Memberdayakan Rakyat, Membangun Ketangguhan”.
Bagi PGC dan gerakan rakyat
Thailand, momentum tersebut menjadi ruang untuk menghubungkan berbagai
perjuangan lokal dengan gerakan internasional yang lebih luas. Di tengah
persiapan pertemuan tersebut, organisasi-organisasi rakyat di Thailand
membangun mobilisasi bersama dan mengangkat kembali pengalaman panjang
masyarakat yang terdampak proyek serta kebijakan pembangunan.
Thailand dan Warisan Proyek Bank Dunia
Pada 12 Juni 2026, Thai Peoples’ Movement (TPM)
dibentuk di Bangkok. Gerakan ini menghimpun berbagai organisasi yang mewakili
petani, nelayan, pengemudi, pekerja industri kreatif, pekerja migran, pemuda
masyarakat adat, dan berbagai sektor lainnya. Mereka dipersatukan oleh
penolakan terhadap kebijakan dan proyek yang dianggap merugikan kehidupan
masyarakat serta oleh seruan untuk membangun perlawanan terhadap IMF dan Bank
Dunia. Namun, perlawanan masyarakat Thailand terhadap proyek yang didanai
lembaga keuangan internasional bukanlah hal baru.
Salah satu pengalaman yang
terus dikenang adalah pembangunan Bendungan
Pak Mun di Sungai Mekong. Proyek tersebut dibangun pada 1990-an
dengan pendanaan Bank Dunia. Penolakan masyarakat telah berlangsung sejak 1989,
ketika penduduk desa bersama guru, akademisi, mahasiswa, dan organisasi
nonpemerintah mulai mengorganisir perlawanan. Kekhawatiran utama masyarakat
berkaitan dengan dampak bendungan terhadap perikanan, lingkungan, dan mata
pencaharian mereka.
Pada awal 1991, sekitar 12.000
penduduk telah menandatangani petisi yang mendesak Bank Dunia dan pemerintah
Thailand untuk membatalkan pembangunan. Namun, pada Desember tahun yang sama,
Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US$23
juta dan proyek tetap berjalan. Pembangunan bendungan kemudian
diselesaikan pada 1994.
Lebih dari 4.000 rumah tangga
diperkirakan harus direlokasi dan menerima kompensasi. Namun, bagi masyarakat
terdampak, persoalan tidak selesai dengan pembangunan fisik bendungan. Mereka
terus menghadapi perubahan terhadap sungai, hilangnya sumber penghidupan, dan
berkurangnya akses terhadap wilayah perikanan.
Lamphai Khamlap, salah seorang warga terdampak,
mengenang perubahan tersebut.
“Seperti
yang sudah saya duga sejak awal, ikan-ikan telah hilang, dan tidak ada sesuatu
yang baik yang dihasilkan darinya.”
Jelasnya.
Pengalaman tersebut
memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam proyek pembangunan: terdapat
perbedaan antara bagaimana sebuah proyek dinilai oleh lembaga keuangan dan
bagaimana proyek tersebut dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Pada 1997, penilaian Bank Dunia
sendiri menggambarkan hasil relokasi proyek sebagai memuaskan dan bahkan
menyebutnya sebagai salah satu pengalaman terbaik mereka. Namun, bagi
masyarakat terdampak, perjuangan tidak berhenti pada laporan evaluasi tersebut.
Perbedaan pengalaman inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan penting
dalam kritik terhadap model pembangunan yang menempatkan indikator ekonomi dan
keberhasilan proyek di atas pengalaman masyarakat di tingkat akar rumput.
Pengetahuan sebagai Senjata Rakyat
Bagi gerakan seperti PGC,
persoalan tidak berhenti pada mempertanyakan satu proyek atau satu kebijakan.
Yang juga penting adalah memahami bagaimana keputusan ekonomi dibuat, siapa
yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus menanggung biayanya.
Donna Denina mempertanyakan hal
tersebut secara langsung.
“Setiap
reformasi neoliberal menciptakan pihak-pihak yang diuntungkan. Ketika aset
publik diprivatisasi, siapa yang mendapatkannya? Perusahaan multinasional mana
yang mendapatkan kontrak? Bank internasional mana yang mendapatkan keuntungan
dari utang negara dan restrukturisasi utang?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut,
menurutnya, tidak boleh hanya menjadi bahan diskusi di ruang akademik atau
lembaga-lembaga kebijakan. Pengetahuan tentang bagaimana utang, privatisasi,
liberalisasi, dan proyek pembangunan bekerja harus dibawa kepada rakyat yang
mengalami dampaknya secara langsung.
“Pengetahuan
itu harus menjadi bagian dari pendidikan politik rakyat dan pengetahuan yang
dibawa ke tingkat akar rumput,”
ujarnya.
Dalam kerangka tersebut,
memahami struktur ekonomi global menjadi bagian dari membangun kemampuan rakyat
untuk mengorganisir diri.
“Pengetahuan
menjadi senjata ketika pengetahuan tersebut memperkuat kemampuan rakyat untuk
berorganisasi,” kata
Donna Denina.
Perjuangan masyarakat Pak Mun
menunjukkan bahwa perlawanan terhadap sebuah proyek tidak selalu berakhir
ketika proyek tersebut selesai dibangun. Bagi masyarakat yang kehilangan sumber
penghidupan, dampaknya dapat berlangsung selama puluhan tahun. Pengalaman itu
juga memperlihatkan bahwa perjuangan lokal dapat memiliki hubungan dengan
persoalan yang jauh lebih luas. Konflik atas tanah, sungai, pekerjaan, layanan
publik, dan sumber daya alam tidak berdiri sendiri ketika kebijakan ekonomi
yang memengaruhinya terhubung dengan struktur pembiayaan dan kepentingan modal
internasional.
Karena itu, menjelang pertemuan
IMF dan Bank Dunia di Bangkok, PGC dan TPM berupaya menghubungkan berbagai
perjuangan tersebut dalam satu jaringan solidaritas internasional. Dari Afrika
hingga Asia, dari perjuangan buruh hingga petani, dari masyarakat adat hingga
pembela lingkungan, berbagai gerakan rakyat terus mempertanyakan model
pembangunan yang menempatkan keuntungan dan kepentingan modal di atas kehidupan
masyarakat.
Bagi mereka, perjuangan melawan
eksploitasi IMF dan Bank Dunia bukan sekadar perjuangan menentang dua lembaga
keuangan internasional. Ia merupakan bagian dari perjuangan yang lebih luas
untuk menentukan siapa yang berhak menguasai sumber daya, menentukan arah
pembangunan, dan menikmati hasil dari kekayaan yang dihasilkan masyarakat. Perjuangan itu belum selesai.
People Over Profit
merupakan salah satu jaringan yang turut terlibat dalam pembentukan
Peoples’ Global Campaign Against International Monetary Fund (IMF) and the
World Bank Group (WBG).
Posting Komentar untuk "Siapa yang Diuntungkan dari Utang ? Lawan Eksploitasi IMF dan Bank Dunia"