Di tengah krisis kapitalisme dan memuncaknya perang imperialis, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB) semakin memainkan peran penting dalam mempertahankan dominasi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Melalui utang, persyaratan ekonomi, dan intervensi kebijakan, kedua lembaga ini turut memastikan beban krisis dipindahkan kepada rakyat di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan, sementara kepentingan modal monopoli internasional tetap terlindungi.

Dokumen Strategi Keamanan Nasional AS pada November 2025 menegaskan komitmen pemerintah AS untuk memanfaatkan kepemimpinannya agar lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral melayani kepentingan Amerika. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa lembaga keuangan internasional tidak dapat dilepaskan dari pertarungan kepentingan ekonomi dan politik kekuatan-kekuatan besar dunia.

Peran tersebut juga tampak dalam konflik internasional. IMF dan Bank Dunia memberikan dukungan finansial bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia yang didukung NATO. Sementara itu, di tengah penghancuran Gaza dan penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel dengan dukungan AS, Bank Dunia terlibat dalam inisiatif rekonstruksi yang berkaitan dengan rencana Board of Peace yang didorong pemerintahan Donald Trump. Pada November 2025, Bank Dunia meluncurkan Dana Perantara Keuangan untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Gaza (GRAD).

Persoalannya bukan sekadar tersedianya dana rekonstruksi, melainkan siapa yang menentukan masa depan Palestina dan siapa yang mengendalikan pembangunan kembali wilayah yang dihancurkan. Tanpa menjadikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai prinsip utama, rekonstruksi berisiko menjadi jalan bagi dominasi asing dan keuntungan korporasi.

Bagi negeri-negeri imperialis, negara jajahan dan setengah jajahan memiliki fungsi penting sebagai pemasok bahan mentah, penyedia tenaga kerja murah, pasar bagi produk industri, serta sasaran penanaman kapital melalui investasi dan utang. Untuk mempertahankan hubungan yang timpang ini, tekanan politik, ekonomi, dan militer berjalan beriringan dengan mekanisme keuangan internasional.

Melalui IMF-WB, ketergantungan dibangun dengan pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunga dan persyaratannya. Pemerintah didorong menyesuaikan kebijakan nasional dengan kepentingan investor, sementara rakyat menanggung konsekuensinya melalui pajak, pemangkasan layanan publik, upah rendah, dan berkurangnya perlindungan sosial.

Utang bukan sekadar persoalan keuangan. Dalam sistem ekonomi yang timpang, utang dapat menjadi alat untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik atas suatu bangsa.

Dari Bretton Woods hingga Neoliberalisme

IMF dan Bank Dunia lahir dari Konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 di Amerika Serikat. IMF dibentuk untuk menangani persoalan moneter dan neraca pembayaran, sedangkan Bank Dunia, yang awalnya bernama Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), bertujuan mendukung rekonstruksi dan pembangunan ekonomi.

Dalam perkembangannya, struktur kuota dan hak suara IMF serta kepemilikan saham Bank Dunia memberikan pengaruh besar kepada negara-negara penyumbang modal terbesar, terutama AS dan sekutunya. Ketimpangan kekuasaan ini menjadi salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan internasional.

Krisis kapitalisme, runtuhnya sistem moneter Bretton Woods pada awal 1970-an, dan perkembangan pasar keuangan internasional turut mendorong ekspansi utang. Aliran dana dari negara-negara pengekspor minyak masuk ke pasar keuangan dan memperluas pinjaman bagi negara berkembang. Namun, ketika suku bunga AS melonjak tajam pada awal 1980-an, banyak negara mengalami peningkatan beban pembayaran utang dan kesulitan memenuhi kewajibannya.

Di tengah krisis tersebut, IMF dan Bank Dunia semakin berperan sebagai pemberi pinjaman yang mensyaratkan perubahan kebijakan ekonomi. Melalui Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programs/SAP), berbagai negara didorong melakukan deregulasi, liberalisasi perdagangan, privatisasi perusahaan negara, pengurangan belanja publik, serta pembukaan ekonomi terhadap modal asing.

Agenda ini kemudian dikenal melalui Konsensus Washington. Atas nama efisiensi, stabilitas ekonomi, dan daya saing, negara didorong mengurangi perannya dalam penyediaan layanan publik dan memperluas ruang bagi mekanisme pasar. Sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat semakin diperlakukan sebagai ladang investasi dan keuntungan.

Pola yang sama terus muncul melalui instrumen baru. Inisiatif Bersama Mobilisasi Pendapatan Domestik (Joint Domestic Revenue Mobilization Initiative/JDRMI) mendorong perluasan basis penerimaan pajak dan harmonisasi sistem perpajakan. Namun, apabila peningkatan penerimaan bertumpu pada pajak konsumsi, beban justru dapat lebih berat ditanggung rakyat berpenghasilan rendah daripada kelompok kaya dan korporasi besar.

Pinjaman bersyarat juga dapat mendorong deregulasi, pengurangan subsidi, privatisasi, dan penyesuaian harga kebutuhan dasar. Sementara itu, Kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) membuka peluang bagi korporasi untuk mengelola infrastruktur dan layanan publik dengan orientasi keuntungan. Di sektor pertanian, reformasi berbasis pasar dapat memperkuat dominasi perusahaan benih dan sarana produksi, sedangkan liberalisasi pertambangan membuka jalan bagi ekspansi modal ke sumber daya mineral.

Dampaknya dapat berupa pengangguran, meluasnya pekerjaan informal dan kontrak, melemahnya posisi tawar serikat buruh, tekanan terhadap petani kecil, serta meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, air, listrik, dan transportasi.

Rakyat Dunia Membayar Harga Kebijakan IMF-WB

Pengalaman berbagai negara memperlihatkan bahwa program pinjaman dan reformasi ekonomi dapat memicu perlawanan ketika beban penyesuaian dibebankan kepada rakyat. Di Kenya, kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan komitmen pinjaman IMF memicu penolakan luas terhadap rancangan anggaran 2024. Perluasan pajak atas berbagai barang dan layanan memperbesar kekhawatiran bahwa pemerintah memindahkan beban krisis kepada masyarakat. Gelombang demonstrasi berkembang menjadi perlawanan besar terhadap kebijakan pemerintah dan disertai tindakan represif.

Di Sri Lanka, program bantuan IMF senilai sekitar US$3 miliar pada 2023 disertai agenda peningkatan penerimaan pajak, penyesuaian tarif listrik dan energi, serta reformasi perusahaan milik negara. Bagi masyarakat yang telah menghadapi krisis ekonomi, kebijakan tersebut menambah tekanan biaya hidup dan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus membayar pemulihan ekonomi.

Di Uganda, program IMF melalui Extended Credit Facility (ECF) juga berkaitan dengan agenda reformasi fiskal dan struktural. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal serta proyek infrastruktur yang melibatkan swasta menimbulkan persoalan tentang ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan sosial dan mempertahankan kendali publik atas sumber daya nasional.

Pola yang berulang adalah peningkatan penerimaan pajak, pengurangan belanja, pembukaan pasar, dan penciptaan peluang investasi sebagai solusi atas kesulitan ekonomi. Namun, stabilitas fiskal tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Ketika kepentingan kreditor dan investor ditempatkan di atas kebutuhan masyarakat, rakyatlah yang menanggung biaya penyesuaian.

Di sektor pertanian, pengurangan subsidi dan pembukaan pasar dapat meningkatkan biaya produksi petani kecil. Di sektor industri, tuntutan daya saing sering diterjemahkan menjadi tekanan terhadap upah dan fleksibilisasi hubungan kerja. Sementara itu, privatisasi layanan publik dapat membuat akses terhadap kebutuhan dasar semakin bergantung pada kemampuan membayar.

Perempuan menghadapi beban berlapis. Ketika layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial dikurangi, pekerjaan perawatan semakin dibebankan kepada rumah tangga. Perempuan juga banyak terkonsentrasi dalam pekerjaan informal berupah rendah dan skema keuangan mikro yang berisiko menjerat mereka dalam utang.

Persoalan mendasarnya adalah arah pembangunan: apakah pemulihan ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau memastikan pembayaran utang dan keuntungan investor? Jika pertumbuhan ekonomi berlangsung bersamaan dengan hilangnya pekerjaan, tanah, dan akses terhadap layanan dasar, maka keberhasilan tersebut patut dipertanyakan.

Indonesia: Terjerat Utang dan Kebijakan Neoliberal

Hubungan Indonesia dengan lembaga keuangan internasional telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia dibebani persoalan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda beserta berbagai konsesi ekonomi. Di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat kolonialisme dan perang, Indonesia bergabung dengan IMF dan Bank Dunia pada 1954. Indonesia kemudian keluar dari IMF pada 1965 dan kembali bergabung pada 1967, pada awal pemerintahan Orde Baru.

Sejak itu, pinjaman dan program pembangunan yang melibatkan Bank Dunia terus berkembang. Krisis finansial Asia pada 1997–1998 menjadi titik penting ketika Indonesia kembali menerima bantuan IMF dengan persyaratan perubahan kebijakan ekonomi. Agenda penyesuaian struktural mendorong liberalisasi, deregulasi, restrukturisasi korporasi, reformasi sektor keuangan, dan perubahan kebijakan ketenagakerjaan.

Warisan kebijakan tersebut terus diperdebatkan hingga sekarang. Pembukaan ekonomi terhadap modal besar tidak dengan sendirinya menjamin kesejahteraan rakyat. Ketika investasi dijadikan tujuan utama, pemerintah dapat terdorong memberikan berbagai kemudahan kepada investor, sementara biaya produksi ditekan melalui upah dan perlindungan tenaga kerja.

Pajak konsumsi juga menjadi persoalan penting. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diterapkan di Indonesia sejak 1984, menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Namun, pajak konsumsi dapat membebani rumah tangga berpenghasilan rendah secara lebih berat karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reformasi penerimaan negara seharusnya memastikan kontribusi yang adil dari kelompok kaya dan korporasi besar, bukan sekadar memperbesar pungutan terhadap konsumsi rakyat.

Berdasarkan data yang dihimpun, utang berjalan Indonesia kepada IBRD mencapai sekitar US$22,82 miliar pada 2026. Pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, lima pinjaman baru dengan nilai pokok yang disepakati sebesar US$4,45 miliar disebut telah disetujui, dengan sekitar US$3,15 miliar telah dicairkan. Dua di antaranya masing-masing bernilai US$1,5 miliar, yaitu pinjaman kebijakan pengembangan pertumbuhan dan lapangan kerja serta pinjaman kebijakan pengembangan investasi berkelanjutan dan produktif.

Kerangka Kerja Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) Bank Dunia untuk Indonesia periode 2026–2030 juga memuat rencana komitmen pinjaman baru sekitar US$10 miliar pada tiga tahun pertama, di luar program yang telah berjalan, serta pembiayaan jangka panjang IFC sekitar US$3 miliar, termasuk mobilisasi modal swasta.

Angka-angka ini menunjukkan pentingnya mengawasi bukan hanya jumlah pinjaman, tetapi juga syarat, penggunaan, dan dampak kebijakan yang menyertainya. Siapa yang memperoleh manfaat dari pinjaman tersebut? Siapa yang menguasai hasil investasi? Dan siapa yang harus menanggung pembayaran kembali?

Jika pinjaman mendorong deregulasi investasi, fleksibilisasi tenaga kerja, dan perluasan peran swasta tanpa jaminan perlindungan yang memadai, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan ketidakpastian hidup rakyat. Pada saat yang sama, pembayaran bunga dan pokok utang membatasi ruang fiskal yang dapat digunakan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial.

Dari Perampasan Tanah hingga Eksploitasi Buruh

Pengaruh kebijakan pinjaman Bank Dunia dapat ditelusuri melalui proyek-proyek yang menyentuh pertanahan, pertanian, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kehidupan perempuan. Di sektor agraria, proyek seperti Indonesia Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) mendorong digitalisasi administrasi pertanahan dan penataan ruang. Administrasi yang transparan dan tertib dapat memberikan manfaat publik. Namun, apabila lebih mengutamakan kepastian investasi tanpa perlindungan kuat terhadap hak petani, masyarakat adat, dan warga yang menguasai tanah secara turun-temurun, reformasi tersebut berisiko memperbesar ketimpangan penguasaan tanah.

Proyek pengembangan rantai nilai pertanian, pengelolaan lanskap, energi panas bumi, serta ketahanan irigasi dan pangan juga perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap penguasaan lahan, akses air, subsidi produksi, dan kedaulatan pangan. Pengurangan subsidi dan pencabutan perlindungan harga tidak selalu menguntungkan petani kecil, terutama ketika mereka berhadapan dengan perusahaan besar yang menguasai pasar dan sarana produksi.

Di sektor ketenagakerjaan, agenda peningkatan daya saing dan kemudahan investasi dapat mendorong fleksibilisasi hubungan kerja. Pinjaman kebijakan pertumbuhan dan lapangan kerja harus diawasi untuk memastikan bahwa reformasi yang menyertainya benar-benar menciptakan pekerjaan layak, bukan memperluas kontrak jangka pendek, alih daya, ketidakpastian pesangon, dan tekanan terhadap kenaikan upah.

Penciptaan lapangan kerja tidak boleh hanya dihitung dari jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan harus menjamin upah yang mencukupi kebutuhan hidup, kepastian status kerja, keselamatan, jaminan sosial, serta hak untuk berserikat dan berunding secara kolektif. Pertumbuhan investasi yang bergantung pada buruh murah bukan jalan keluar dari kemiskinan, melainkan cara mempertahankan keuntungan modal melalui penekanan biaya tenaga kerja.

Di sektor pendidikan, pinjaman untuk sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan penelitian membawa konsekuensi kebijakan yang perlu diawasi. Dorongan terhadap efisiensi, pendanaan mandiri perguruan tinggi, dan orientasi riset pada kebutuhan pasar dapat mempersempit fungsi pendidikan apabila tidak diimbangi pembiayaan publik yang memadai. Pendidikan dan penelitian seharusnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata menghasilkan tenaga kerja dan inovasi yang menguntungkan korporasi.

Bagi perempuan, skema keuangan mikro sering dipromosikan sebagai jalan menuju pemberdayaan ekonomi. Namun, kredit tidak otomatis menghapus kemiskinan struktural. Ketika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, pinjaman mikro justru dapat menjadi beban tambahan. Perempuan berpenghasilan rendah terpaksa menanggung kewajiban pembayaran di tengah pekerjaan informal yang tidak stabil, sementara pekerjaan pengasuhan dan rumah tangga tetap dibebankan kepada mereka.

Seluruh persoalan tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan harus dinilai berdasarkan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar pencairan dana atau peningkatan investasi. Tanah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kreditor serta keuntungan korporasi.

Bersatu Melawan Imperialisme, Tolak dan Bubarkan IMF-WB!

Selama puluhan tahun, kebijakan yang diasosiasikan dengan IMF dan Bank Dunia telah menjadi sasaran kritik gerakan buruh, petani, perempuan, masyarakat adat, dan berbagai gerakan rakyat di seluruh dunia. Kritik tersebut berangkat dari pengalaman konkret: tekanan terhadap upah, pengurangan subsidi pertanian, privatisasi layanan publik, kenaikan harga kebutuhan dasar, liberalisasi perdagangan, eksploitasi sumber daya alam, serta beban utang yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di balik slogan efisiensi dan daya saing, reformasi ekonomi dapat memperbesar keuntungan perusahaan transnasional sekaligus mempersempit ruang negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Petani kecil dipaksa bersaing di pasar yang dikuasai korporasi besar. Buruh didorong menerima hubungan kerja yang semakin tidak pasti. Masyarakat kehilangan kendali atas sumber daya dan layanan publik, sementara perempuan menanggung tambahan pekerjaan perawatan dan risiko utang.

Dalam situasi perang dan konflik, kehancuran juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi dan rekonstruksi yang dikendalikan pihak luar. Karena itu, solidaritas internasional harus berpihak kepada hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, menolak pendudukan, dan menentang dominasi imperialis.

Tolak agenda IMF-WB yang menempatkan pembayaran utang, kepentingan kreditor, dan keuntungan modal di atas kesejahteraan rakyat. Tolak kebijakan yang menekan upah, melemahkan perlindungan kerja, merampas tanah, mengkomersialkan layanan publik, dan memindahkan beban krisis kepada rakyat miskin serta kelas pekerja.

Kerja sama dan perdagangan antarnegara tetap diperlukan bagi kemajuan bangsa dan peradaban. Namun, kerja sama hanya dapat membebaskan rakyat apabila dibangun di atas prinsip kesetaraan, demokrasi, kedaulatan, dan saling menguntungkan. Kerja sama tidak boleh menjadi kedok untuk memaksakan kebijakan ekonomi, menguasai sumber daya, atau mempertahankan ketergantungan negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan.

Sudah saatnya rakyat Indonesia membangun front persatuan anti-imperialis bersama buruh, petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, dan seluruh kekuatan rakyat yang menentang penindasan. Perjuangan ini harus terhubung dengan perjuangan rakyat tertindas di seluruh dunia, karena eksploitasi dan dominasi modal internasional tidak mengenal batas negara.

Kita membutuhkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, ekonomi yang menjamin kedaulatan nasional, serta hubungan internasional yang setara. Masa depan bangsa tidak boleh digadaikan demi pembayaran utang dan keuntungan segelintir pemodal.

Tolak utang yang menindas!

Tolak kebijakan neoliberal!

Hentikan perampasan tanah dan eksploitasi buruh!

Bangun front persatuan anti-imperialis!