Tolak Rencana Kenaikan BBM dari Rejim Jokowi-JK

Pada 20 Oktober 2014, menjadi sebuah awal pergantian rejim dari SBY-Boediono ke rejim baru Jokowi-JK. Rejim baru Jokowi-JK dianggap sebagai presiden populis yang disebut-sebut sebagai ratu adil atau satria pinigit yang dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. Jokowi ingin melahirkan sebuah sistem gaya pemerintahan yang “bersandar dari rakyat”. Ini adalah sebuah ilusi yang mendalam yang dilahirkan oleh Jokowi-JK terhadap rakyat Indonesia,. Kita tahu Jokowi-Jk hanya rejim yang berkedok nasionalis dengan mengerahkan seluruh kekuatan pendukungnya (termaksud kaum intelektuil teknorat) untuk tampil seolah-olah menjadi presiden yang merakyat. Bahkan menurut pandangan kita, bahwa Jokowi-JK tidak sedikit sama apabila dibandingkan dengan rejim nasionalis Soekarno. Karena terbukti, Jokowi tidak pernah berbicara anti imperialis. Namun malah setelah pelantikannya, Jokowi bertemu dengan menlu AS John Kerry dan Jokowi menunjukkan kebonekaannya dengan mengundang secara formil imperialisme AS untuk menanamkan investasinya di bidang industri dan infrastuktur di Indonesia. Jelas, Jokowi hanya meneruskan demokrasi palsu SBY dengan menyebar benih-benih ilusi yang dalam atas perubahan terhadap rakyat Indonesia.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden ke-7, tidak akan memberikan perubahan secara mendasar bagi rakyat Indonesia. Berbagai agenda perubahan yang disiapkan oleh Jokowi-JK melalui visi, misi dan programnya dengan revolusi mental di dunia pendidikan untuk membentuk nilai-nilai dan dan karakter kebangsaan adalah omong kosong saja. Karena dalam revolusi mentalnya, tidak akan mengubah orientasi pendidikan di Indonesia yang akan mengabdi kepada imperialisme dan feodalisme. Demikian, pendidikan di Indonesia akan tetap menjadi instrument kebudayaan sebagai legitimasi untuk melanggengkan kepentingan imperialisme AS dan feodalisme di Indonesia.

Sama halnya dengan program reforma agraria palsu Jokowi. Ia akan tetap merampas tanah rakyat dengan program pertanian keluarga namun di bawah kendali perkebunan dan perusahaan. Selain itu, akan tetap mengembangkan petani plasma yang tetap bergantung dan memberikan keuntungan bagi perkebunan. Petani-petani akan terlilit utang pula untuk mempertahankan proses kerjanya dengan peran bank-bank petani yang dibentuk oleh Jokowi. Bahkan dengan reaksionernya Jokowi akan melanjutkan pembangunan nasional melalui MP3EI (atau diubah namanya nanti), untuk tetap memasifkan perampasan tanah dan upah rakyat. Kemudian program pembaruan reforma agraria palsu dari Jokowi-JK Nampak akan semakin terbantahkan karena dirinya akan merampas tanah dengan pembangunan tol 3000 KM yang tidak ada bedanya dengan Jalan raya Pos semasa Deandles.

Politik upah murah akan tetap dijalankan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi akan berencana untuk mengatur kenaikan upah sekali dalam dua tahun. Ini adalah sebuah kebijakan yang anti terhadap kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Dan ke depan Jokowi-JK akan tetap mengandalkan pembangunan nasional yang bersandar pada investasi dan impeutang kepada imperialisme AS beserta sekutunya. Jokowi juga akan tetap menjalankan kerjasama bilateral komprehensif Indonesia-USA, Indonesia-UE, Indonesia-Cina serta mempertahankan FTA dan MEA 2015. Jokowi juga akan tetap menjadikan lembaga-lembaga internasional (instrument imperialisme AS; WTO, IMF, Word Bank, ADB) sebagai panutan dalam perdagangan dan mendapatkan suntikan dana (utang, investasi).

Oleh karena itu, di tengah ilusi yang sedang dijalankan oleh rejim Jokowi-JK, FMN harus mampu dengan komprehensif dan objektif untuk membedah dan selanjutnya membongkar seluruh program dan kebijakan Jokowi-JK yang sudah pasti anti rakyat dan tentu akan mengabdi kepada tuannya imperialisme AS. Karena rejim Jokowi hanyalah pemerintahan baru yang meneruskan demokrasi palsu SBY untuk tetap melanggengkan dan mengamankan Indonesia sebagai Negara Setengah jajahan dan setengah feudal di bawah cengkraman imperialisme dan feodalisme. Maka, tugas ke depan FMN akan lebih besar lagi untuk dapat membongkar seluruh ilusi dan manipulasi yang dilahirkan oleh rejim Jokowi-JK dengan propaganda, pendidikan-pendidikan, kampanye, rekrutmen dan memperbesar kekuatan rakyat untuk melawan rejim yang berkedok populis dan sok nasionalis.

Tolak Rencana Kenaikan BBM

Di tengah carut-marutnya penyusunan kabinet Jokowi-JK yang berulang kali gagal mengumumkan, bukanlah semata-mata akibat calon-calon menteri yang ditunjuk terduga kasus korupsi dan pelanggar HAM. Karena bagi kita, siapa pun yang menjadi menteri-menteri dalam kabinet Jokowi-JK nanti, pasti juga akan berasal dari birokrat-birokrat pemerintahan negara dan birokrat kampus yang korup dan pengekang HAM. Namun penundaan tersebut lebih diakibatkan tarik-menarik dari partai-partai beserta klik pendukung Jokowi-JK untuk mendapatkan jatah kursi menteri. Tapi, Jokowi-JK berusaha membungkus ini dengan mencipkan sebuah kesan bahwa dirinya sangat selektif dalam menentukan kursi menteri di kabinetnya. Ini lagi-lagi adalah sebuah ilusi dan manipulasi yang sesungguhnya sudah biasa dipertontonkan rejim ke rejim yang berkuasa di Indonesia. Dan paling celaka, di tengah-tengah pusat perhatian masyarakat tertuju pada isu penyusunan kabinet yang digulirkan oleh Jokowi-JK, dengan liciknya Jokowi-JK telah bersiap-siap menaikkan BBM pada awal November 2014 ini.

Rencana kenaikan BBM sebenarnya telah diwacanakan sebelum Jokowi-JK dilantik. Untuk merealisasikannya, rencana kenaikan BBM akan dilaksanakan pada awal November tahun ini. Ini adalah salah-satu kebijakan yang anti rakyat dengan mencabut subsidi dan menaikkan BBM. Padahal dalam konstitusioanal kita, subsidi merupakan fasilitas pelayanan umum (pasal 34 ayat 3) yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya.

Dengan alasan defisit APBN tahun 2014 dijadikan sebagai alasan utama. Alasan ini merupakan apologi klasik yang selalu dipakai oleh semasa SBY berkuasa dalam menaikkan BBM. Bahkan PDI P sebagai partai oposisi semasa SBY berkuasa, jelas-jelas selalu menolak kenaikan BBM dengan alasan defisit anggaran dari SBY. Namun sekarang Presiden Jokowi, malah menggunakan dalih yang sama seperti SBY dalam menaikkan BBM dengan alasan defisit anggaran 2014 dan pengalihan subsidi. Dalam hal ini, SBY dan Jokowi mempunyai watak yang sama dalam menaikkan BBM. Dan untuk mencegah dampak lonjakan kebutuhan pokok di pasar akibat inflasi dari kenaikan BBM nanti, Jokowi telah menyiapkan kompensasi pada orang miskin di Indonesia sebesar Rp. 150.000,- /bulan selama 2-3 bulan untuk 20 keluarga miskin di Indonesia. Kompensasi ini sama pula dengan konsep BLT yang pernah dijalankan semasa SBY.

Alasan lain menaikkan BBM adalah akibat kenaikan BBM dunia. Padahal kita tahu jelas-jelas bahwa 1 Tahun ini harga minyak dunia berada pada level bawah. Artinya alasan ini tidak ilmiah jika tetap digunakan Jokowi untuk menipu rakyat demi mencabut subsidi BBM. Tapi, kenaikan BBM hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan eksplorasi dan ekploitasi minyak milik imperialisme AS. Indonesia mengikuti harga minyak dunia juga karena ketergantungan impor minyak akibat minyak Indonesia yang dikuasai 88% oleh asing khususnya perusahaan minyak milik imperialisme AS. Inilah yang mejadi Akar masalah kenaikan BBM di Indonesia, bukan karena defisit, pengalihan subsidi atau harga minyak dunia. Namun kenaikan BBM di Indonesia akibat terjadinya monopoli atas sumber-sumber minyak di Indonesia oleh kapitalisme monopoli internasional khususnya AS.

Di Indonesia dengan 84 kontraktor Migas yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok, (1)Super Major yang terdiri dari Exxon Mobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco ternyata menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia. (2) Major yang terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, dan Japex telah menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Dan (3) Perusahaan pertamina menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%

Kebijakan liberalisasi terhadap minyak dan gas di Indonesia diatur dalam UU. No. 22 Tahun 2001. UU tersebut tidak menjadikan minyak sebagai komoditas strategis yang memprioritaskan kebutuhan domestik, akan tetapi didorong sebagai komoditas pasar internasional yang dikuasai oleh perusahan-perusahaan kapitalisme monopoli internasional.

Kementerian ESDM menyebutkan bahwa kilang minyak di Indonesia mampu memproduksi minyak per hari sebesar 820.000 bph. Sedangkan kebutuhan minyak di Indonesia per hari sekitar 1,25 juta bph. Artinya terdapat defisit minyak per hari sekitar 430.000 bph. Namun, disini akan semakin terang bagaimana hubungan defisit minyak sebagai dampak penguasaan imperialis atas minyak di Indonesia. Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan minyak di Indonesia yang hanya 12 % menguasai ladang minyak mampu memproduksi sekitar 254.570 bph per hari. Jadi, apabila ditambah dengan produksi ladang minyak Indonesia yang dikuasai oleh asing 88%, tentu angka kebutuhan minyak per hari Indonesia 1,25 juta bph akan terpenuhi atau bahkan lebih besar lagi. Inilah yang kita sebut tadi bahwa defisit minyak di Indonesia bukan karena ketidaksanggupan ladang minyak Indonesia memenuhi kebutuhan domestik, namun karena adanya monopoli minyak Indonesia oleh imperialisme khususnya AS yang dilanggengkan hingga rejim Jokowi-JK saat ini. Belum lagi kita akan berbicara bahwa sumber energy (minyak) terbarukan dari nabati yang dilolah dari kepala sawit yang dapat menghasilkan minyak di Indonesia. Kemudian rencana kenaikan BBM sebesar Rp. 3000,- sehingga bensin nantinya menjadi Rp. 9.500,-/liter sungguh-sungguh keterlaluan. Dengan harga bensin saat ini Rp. 6.500 per liter, pemerintah sesungguhnya hanya mensubsidi 1.500-2.000/ liter. Artinya dengan kenaikan Rp. 3.000,- pemerintah akan untung besar dan sebuah manipulasi menjadikan defisit anggaran sebagai alasan mencabut subsidi BBM.

Jadi, semakin jelas bahwa kenaikan BBM merupakan kebijakan anti rakyat dan semata-mata memberikan keuntungan bagi perusahaan minyak imperialisme AS, yang semakin mencekik rakyat Indonesia.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-86, FMN menyerukan “Kobarkan Semangat Perjuangan menyongsong Hari Sumpah Pemuda Ke-86 Tahun dan Tolak Rencana Kenaikan BBM dari Rejim Jokowi-JK. FMN harus mampu menjalankan kerja massa komprehensif dengan menjalankan propaganda-propaganda, pendidikan, rekrutmen dan kampanye-kampanye untuk membongkar rejim baru Jokowi-JK yang berkedok populis dan sok nasionalis yang buktinya adalah rejim boneka Imperialisme AS penerus demokrasi palsu SBY. FMN dapat memanfaatkan isu rencana kenaikan BBM ini menjadi isu hangat yang dapat membangkitkan kesadaraan anggota dan massa mahasiswa yang terilusi dari rejim Jokowi-JK dan kembali mengobarkan perjuangan massa demokratis nasional memblejeti rejim Jokowi-JK sebagai rejim boneka Imperialisme AS.

Jayalah perjuangan Demokratis Nasional !