Warisan Kebijakan IMF-Bank Dunia di Thailand : Krisis Energi yang Harus Dibayar Mahal Oleh Rakyat.

BANGKOK — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Thailand kembali menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola energi negara tersebut. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia dan meningkatnya biaya hidup, masyarakat harus menghadapi harga bahan bakar yang semakin mahal, sementara pendapatan pekerja tidak mengalami peningkatan yang sebanding.

Pada 17 September 2026, Kementerian Energi Thailand mengumumkan kenaikan harga eceran solar B7 menjadi 40,69 baht per liter. Kenaikan ini memicu kritik dari Thailand Peoples’ Movement Against IMF-WB (TPM), sebuah gerakan masyarakat sipil yang menilai bahwa persoalan energi Thailand tidak semata-mata disebabkan oleh gejolak harga minyak global, tetapi juga berkaitan dengan struktur industri minyak yang monopolistik, sistem perpajakan, dan kebijakan energi yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan besar daripada masyarakat.

Dampak kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama pekerja informal yang menggantungkan penghidupan pada kendaraan bermotor. Bagi para pengemudi ojek, misalnya, kenaikan harga BBM berarti bertambahnya biaya operasional tanpa jaminan peningkatan pendapatan.

“Saya adalah pengemudi ojek di Thailand, dan kenaikan harga minyak bukan hanya persoalan energi. Ini adalah persoalan penghidupan,” ujar Apple, anggota Southern Riders Association Thailand sekaligus juru bicara Thailand Peoples’ Movement Against IMF-WB.

Menurut Apple, para pengemudi ojek menggunakan sepeda motor setiap hari untuk mencari nafkah, bahkan bekerja selama delapan hingga sepuluh jam atau lebih. Ketika harga bahan bakar meningkat, pendapatan yang mereka terima tidak bertambah dengan besaran yang sebanding.

“Kami berada dalam situasi ketika biaya kami meningkat, tetapi pendapatan tetap sama atau bahkan menurun,” ungkapnya.

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana krisis energi dapat berubah menjadi krisis penghidupan. Ketika biaya produksi dan transportasi meningkat, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya.

Monopoli Industri Energi dan Warisan Kebijakan IMF

Thailand Peoples’ Movement Against IMF-WB menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari struktur industri minyak bumi Thailand yang memberikan ruang besar bagi perusahaan-perusahaan energi untuk menentukan harga dan memperoleh keuntungan.

Menurut TPM, lanskap energi Thailand saat ini turut dibentuk oleh Letter of Intent antara pemerintah Thailand dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Agustus 1998. Kesepakatan tersebut, menurut gerakan ini, mendorong korporatisasi dan privatisasi sebagian aset energi milik publik, yang kemudian memperbesar peran perusahaan dalam pengelolaan sektor energi.

Nai, juru bicara TPM, menjelaskan bahwa Thailand masih bergantung pada impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Produksi dalam negeri belum mencukupi seluruh kebutuhan energi sehingga negara tersebut harus mendatangkan tambahan pasokan, termasuk minyak mentah dan produk minyak bumi olahan dari luar negeri.

“Ketergantungan ini membuat perekonomian Thailand rentan terhadap perubahan harga minyak di pasar internasional. Ketika harga minyak dunia meningkat, biaya pengadaan energi ikut terdorong naik dan kemudian merambat ke sektor transportasi, distribusi barang, pertanian, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya.” Jelas Nai.

Namun, TPM menegaskan bahwa ketergantungan terhadap impor bukan satu-satunya persoalan. Sistem pembentukan harga bahan bakar di dalam negeri juga menjadi sumber kritik.

Menurut Nai, harga bahan bakar di tingkat kilang atau ex-refinery price di Thailand tidak hanya ditentukan berdasarkan biaya produksi aktual di dalam negeri. Harga tersebut juga dikaitkan dengan harga produk minyak bumi olahan di Singapura, yang dikenal melalui acuan Mean of Platts Singapore (MOPS).

“Akibatnya, harga bahan bakar yang diproduksi di Thailand pun dapat mengikuti perubahan harga acuan regional, meskipun produk sejenis tersedia dari produksi domestik.” Terang Nai.

TPM mempersoalkan penggunaan acuan tersebut karena dinilai dapat membebani konsumen dan tidak selalu mencerminkan biaya produksi aktual di dalam negeri. Bagi gerakan ini, kebijakan penetapan harga energi semestinya mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan hanya mengikuti mekanisme pasar dan kepentingan industri.

Selain komponen harga di tingkat kilang, harga eceran BBM juga dipengaruhi berbagai pungutan, termasuk pajak cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), pungutan Oil Fund, dan Energy Conservation Fund. Kombinasi antara ketergantungan impor, mekanisme penetapan harga, dan berbagai pungutan tersebut membuat masyarakat harus membayar lebih mahal untuk memperoleh energi yang mereka butuhkan sehari-hari.

Pemotongan Pajak Sementara Tak Menyelesaikan Persoalan

Menghadapi kenaikan harga BBM, pemerintah Thailand sebelumnya mengambil langkah berupa pengurangan pajak cukai bahan bakar. Namun, TPM menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan secara menyeluruh.

Nai menyebutkan bahwa gerakannya telah menggelar aksi protes dengan sejumlah tuntutan, termasuk penghapusan pajak cukai bahan bakar, penurunan biaya kilang, serta pengendalian harga LPG untuk kebutuhan memasak. Menurut TPM, respons pemerintah yang hanya mengandalkan pengurangan pajak tidak menyentuh akar persoalan industri energi. Selama struktur pasar masih terkonsentrasi dan mekanisme pembentukan harga tetap membebani konsumen, kebijakan pengurangan pajak hanya akan menjadi solusi sementara.

“Pemerintah harus berhenti mengandalkan pemotongan pajak sementara dan menghadapi akar persoalan. Mereka harus membongkar monopoli pasar, merombak ketergantungan pada acuan harga kilang Singapura, serta membangun sistem energi yang melindungi kepentingan publik, bukan para elite korporasi,” tegas Nai.

Bagi TPM, reformasi energi tidak cukup dilakukan dengan menurunkan satu atau dua komponen harga. Diperlukan perubahan yang lebih mendasar terhadap sistem pengelolaan energi, mulai dari struktur pasar, kebijakan perpajakan, hingga mekanisme perlindungan konsumen. Tuntutan tersebut menempatkan persoalan energi bukan sekadar sebagai persoalan teknis ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan keadilan sosial: siapa yang mengendalikan sumber daya energi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang harus menanggung beban ketika harga meningkat.

Beban Krisis Merambat ke Pangan dan Kebutuhan Pokok

Dampak kenaikan harga BBM tidak berhenti pada pengeluaran untuk mengisi tangki kendaraan. Kenaikan biaya energi turut memengaruhi ongkos pengangkutan bahan pangan, pengiriman barang, dan distribusi berbagai kebutuhan pokok. Ketika biaya transportasi meningkat, petani, pedagang kecil, pelaku usaha, dan distributor menghadapi kenaikan biaya operasional. Dalam situasi tertentu, tambahan biaya tersebut diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Akibatnya, rumah tangga berpenghasilan rendah harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan dasar. Padahal, sebagian besar pendapatan mereka telah digunakan untuk membeli makanan, membayar sewa tempat tinggal, memenuhi kebutuhan pendidikan, dan membiayai layanan kesehatan.

Bagi kelompok ini, kenaikan harga bahan bakar sekecil apa pun dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika harga pangan dan transportasi meningkat bersamaan, tekanan terhadap penghidupan masyarakat menjadi semakin berat.

“Pada akhirnya, masyarakat harus membayar lebih mahal untuk makanan dan kebutuhan pokok lainnya,” ujar Apple.

Dengan demikian, krisis energi tidak hanya menyangkut hubungan antara harga minyak dan biaya transportasi. Persoalan ini juga menyangkut distribusi beban ekonomi dalam masyarakat. Ketika harga meningkat, kelompok yang memiliki pendapatan tetap atau tidak menentu cenderung memiliki ruang yang lebih kecil untuk menyesuaikan pengeluaran mereka.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar dapat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyesuaikan strategi bisnis, harga, maupun biaya operasional. Ketimpangan kemampuan menghadapi krisis inilah yang membuat pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin rentan.

Pekerja Platform Terjepit di Antara Kenaikan Biaya dan Pendapatan yang Tak Pasti

Bagi pengemudi ojek dan pekerja platform, kenaikan harga BBM menimbulkan persoalan yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya menghadapi harga bahan bakar yang meningkat, tetapi juga berhadapan dengan sistem tarif yang ditentukan atau dipengaruhi oleh perusahaan platform.

Apple menjelaskan bahwa kenaikan biaya operasional tidak secara otomatis diikuti penyesuaian tarif pengantaran. Kalaupun terjadi kenaikan tarif, jumlahnya sering kali tidak cukup untuk menutup tambahan pengeluaran dan menjaga pendapatan tetap layak. Kondisi ini menempatkan pengemudi dalam posisi yang sulit. Mereka harus terus bekerja untuk mempertahankan pendapatan, tetapi semakin banyak uang yang diperoleh justru digunakan untuk menutup biaya bahan bakar dan kebutuhan operasional.

Dalam situasi tersebut, risiko kenaikan harga energi seolah-olah dialihkan kepada pekerja yang memiliki kendali terbatas terhadap harga minyak dunia maupun kebijakan tarif platform. Karena itu, Apple menuntut agar perusahaan platform ikut menanggung dampak kenaikan harga BBM. Menurutnya, platform perlu memiliki mekanisme transparan untuk menyesuaikan tarif pengantaran atau menyediakan tunjangan bahan bakar ketika biaya energi meningkat secara signifikan.

Para pengemudi juga harus memperoleh informasi yang jelas mengenai perhitungan tarif, bagian pembayaran pelanggan yang diterima pekerja, serta potongan dan biaya yang diambil oleh perusahaan platform. Transparansi tersebut penting agar pekerja dapat mengetahui bagaimana pendapatan mereka dihitung dan apakah perubahan tarif benar-benar memberikan perlindungan terhadap kenaikan biaya hidup.

Bagi Apple, pekerja tidak seharusnya dipaksa menanggung seluruh risiko ekonomi ketika biaya operasional meningkat. Jika perusahaan memperoleh keuntungan dari layanan yang dijalankan para pengemudi, perusahaan juga harus mengambil tanggung jawab ketika kondisi ekonomi memperberat kehidupan pekerja.

Melindungi Rakyat, Bukan Sekadar Menjaga Harga Pasar

Menghadapi situasi ini, TPM mendorong pemerintah Thailand untuk mengambil langkah yang lebih menyeluruh dalam melindungi masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu memberikan perlindungan langsung kepada kelompok yang paling terdampak, terutama pekerja berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pekerja platform. Perlindungan tidak boleh hanya berfokus pada upaya menekan harga bahan bakar, tetapi juga harus menjamin kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kedua, perusahaan platform harus dilibatkan dalam pembagian beban krisis. Penyesuaian tarif dan pemberian tunjangan bahan bakar perlu dilakukan melalui mekanisme yang transparan sehingga kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi.

Ketiga, pemerintah perlu membenahi tata kelola industri energi. TPM menuntut pembongkaran monopoli pasar, evaluasi mekanisme penetapan harga bahan bakar, serta peninjauan terhadap pungutan yang memperbesar beban konsumen.

Keempat, diperlukan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Apple menekankan pentingnya peningkatan investasi pada energi terbarukan yang terjangkau serta pengembangan transportasi publik.

Langkah tersebut penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap gejolak harga minyak dunia. Namun, transisi energi juga harus memastikan bahwa biaya perubahan sistem energi tidak kembali dibebankan kepada pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya mengembangkan energi terbarukan, misalnya, perlu disertai kebijakan yang menjamin keterjangkauan energi, akses publik, dan perlindungan terhadap kelompok yang selama ini paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.

Krisis Energi Adalah Persoalan Keadilan Sosial

Persoalan yang dihadapi Thailand memperlihatkan bahwa krisis energi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunggu harga minyak dunia kembali turun. Ketika sistem energi sangat bergantung pada impor, sementara mekanisme pembentukan harga dan struktur industri tidak memberikan perlindungan memadai kepada masyarakat, setiap gejolak global berpotensi memperbesar tekanan ekonomi di dalam negeri.

Dampaknya pun tidak terbagi secara merata. Pekerja informal, pengemudi ojek, petani, nelayan, dan rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk menghadapi kenaikan biaya energi. Bagi mereka, krisis bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, melainkan persoalan tentang bagaimana mempertahankan pendapatan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari.

Ketergantungan terhadap minyak impor juga menjadi persoalan yang lebih luas bagi Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan ini menghadapi kerentanan terhadap perubahan harga energi global, termasuk gejolak pasokan yang berkaitan dengan konflik geopolitik dan ketegangan di Timur Tengah.

Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi bagian utama dari kebijakan energi. Reformasi tidak boleh berhenti pada penyesuaian pajak atau subsidi sementara, tetapi perlu menyentuh struktur industri, sistem penetapan harga, tanggung jawab perusahaan, dan pengembangan alternatif energi yang terjangkau.

Apple menegaskan bahwa para pengemudi tidak memiliki kendali atas harga minyak dunia, tetapi mereka berhak menuntut agar krisis tidak dibebankan kepada masyarakat yang paling rentan.

“Sebagai pengemudi, kami tidak dapat mengendalikan harga minyak dunia. Namun, kami dapat menuntut agar biaya krisis tidak dibebankan kepada rakyat yang sudah berpenghasilan paling rendah. Inilah persoalan utamanya, ketika biaya hidup meningkat, perlindungan dan pendapatan pekerja juga harus diperkuat,” tutup Apple.

Thailand Peoples’ Movement Against IMF-WB dibentuk di Bangkok pada 12 Juni 2026. Gerakan ini menghimpun petani, nelayan, pengemudi ojek, pekerja kreatif, pekerja migran, pemuda masyarakat adat, serta advokat hukum.

Melalui seruan “JUNK IMF World Bank!” atau “Tolak IMF dan Bank Dunia!”, gerakan ini menempatkan perjuangan atas energi yang terjangkau sebagai bagian dari tuntutan yang lebih luas terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai membebani rakyat.

Di tengah kenaikan harga BBM, tuntutan mereka menegaskan satu hal: krisis energi tidak boleh menjadi alasan untuk memindahkan beban ekonomi kepada mereka yang paling sedikit memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Energi merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat, sehingga kebijakan pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan publik, menjamin perlindungan pekerja, dan memastikan bahwa biaya krisis tidak terus-menerus dibayar oleh rakyat.