98 Tahun Sumpah Pemuda, SPM Progresif Ternate Serukan Perjuangan Merebut Hak Pendidikan, Pekerjaan, dan Demokrasi

Ternate, 28 Oktober 2026 — Memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda, Sentral Perjuangan Mahasiswa Progresif (SPMP) Ternate menyerukan perjuangan untuk merebut hak atas pendidikan, pekerjaan, dan demokrasi rakyat. Mereka menilai berbagai persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, menyempitnya lapangan kerja, perampasan tanah, hingga meluasnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, menunjukkan bahwa kepentingan rakyat masih tersisih oleh kepentingan modal.

Dalam pernyataan sikapnya, SPMP mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan puncak kebangkitan kesadaran nasional. Di tengah penindasan kolonial, kaum muda membangun organisasi dan menyatukan tekad melalui ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Namun, setelah 98 tahun berlalu, SPMP menilai semangat pembebasan tersebut masih menghadapi tantangan besar. Menurut mereka, penindasan terhadap rakyat tidak lagi berlangsung dalam bentuk kolonialisme klasik, tetapi hadir melalui kebijakan ekonomi dan politik yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan modal asing serta monopoli tanah.

SPMP juga mengkritik dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang mereka nilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Mereka menyoroti kecenderungan perluasan peran militer ke ranah sipil serta tindakan represif yang dinilai mengancam kebebasan rakyat untuk berekspresi, berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

Pendidikan Mahal, Pekerjaan Layak Semakin Sulit

SPMP menilai kebijakan pendidikan dan ekonomi saat ini semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akumulasi modal. Akibatnya, akses terhadap pendidikan yang layak semakin terbebani biaya, sementara kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak semakin terbatas. Di sisi lain, kebijakan upah murah terus menekan kehidupan kelas buruh.

Situasi tersebut, menurut SPMP, memperlihatkan ketimpangan antara kepentingan rakyat dan arah pembangunan yang dijalankan pemerintah. Investasi dan ekspansi industri terus didorong, termasuk melalui pertambangan dan hilirisasi, tetapi manfaatnya dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Di berbagai wilayah, ekspansi perkebunan skala besar dan proyek pembangunan juga dikaitkan dengan perampasan tanah, kriminalisasi masyarakat adat, serta kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gagal panen, dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi persoalan yang memperberat kehidupan rakyat.

Bagi SPMP, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari model pembangunan yang mengutamakan kepentingan investasi tanpa menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak rakyat sebagai prioritas utama.

Tolak Perampasan Tanah dan Militerisasi Kehidupan Sipil

Dalam pernyataannya, SPMP menegaskan bahwa penyelesaian krisis yang dihadapi rakyat tidak cukup dilakukan melalui pergantian program atau penambahan anggaran semata. Mereka menuntut perubahan arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk penghentian perampasan tanah atas nama proyek strategis nasional (PSN), hilirisasi, transisi energi, dan ketahanan pangan.

SPMP juga mendesak pemerintah menghentikan perluasan peran militer dalam kehidupan sipil. Mereka menolak pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan (Yonif TP) di berbagai wilayah Indonesia dan menuntut penarikan militer dari ranah sipil.

Selain itu, mereka menolak konsep reforma agraria yang dinilai menyimpang dari tujuan pemerataan penguasaan tanah. SPMPT menyerukan pelaksanaan reforma agraria sejati sebagai dasar untuk mengakhiri monopoli tanah, melindungi hak masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi nasional.

Sembilan Tuntutan SPMP Ternate

Berangkat dari situasi tersebut, SPMP menyampaikan sembilan tuntutan dalam momentum peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda:

Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, agar pendidikan tidak menjadi beban ekonomi dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tuntaskan krisis BBM dan energi rakyat, serta pastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat.
Tetapkan karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta bencana di Flores, Aceh, dan wilayah lainnya sebagai bencana nasional. Pulihkan wilayah terdampak, selamatkan korban, dan hentikan ekspansi monopoli perkebunan skala besar yang dinilai menjadi salah satu akar bencana.
Evaluasi total PSN dan seluruh program prioritas yang rakus tanah. Tarik militer dari ranah sipil serta cabut dan tolak pembangunan Yonif TP di seluruh wilayah Indonesia.
Hentikan perampasan tanah rakyat atas nama hilirisasi, transisi energi, dan ketahanan pangan. Tolak reforma agraria palsu dan wujudkan reforma agraria sejati.
Lindungi hak-hak ketenagakerjaan kelas buruh sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan politik upah murah.
Hapuskan kabinet yang dinilai terlalu gemuk dan hentikan pemborosan anggaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta program prioritas lainnya yang dinilai rawan korupsi.
Putus ketergantungan pada modal asing dan lembaga keuangan imperialis. Bangun kemandirian ekonomi melalui industrialisasi nasional yang berlandaskan reforma agraria sejati.
Pastikan bantuan sosial, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan berbasis desil, disalurkan secara tepat sasaran. Hentikan korupsi dalam penyelenggaraan jaminan sosial rakyat.

Membangun Kembali Semangat Perlawanan Pemuda

Bagi SPMP, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada seremoni tahunan atau pengulangan sejarah. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa persatuan pemuda memiliki arti ketika diarahkan untuk melawan penindasan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Semangat yang diwariskan oleh generasi 1928, menurut mereka, perlu diwujudkan melalui perjuangan bersama untuk memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan yang manusiawi, tanah untuk rakyat, lingkungan yang aman, serta ruang demokrasi yang bebas dari intimidasi dan represi.

SPMP menyerukan agar pemuda dan mahasiswa memperkuat organisasi serta membangun solidaritas dengan kaum buruh, petani, masyarakat adat, dan kelompok rakyat lainnya. Perjuangan tersebut dinilai penting untuk mendorong perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan politik yang selama ini dianggap belum berpihak kepada mayoritas rakyat.

“Rebut hak pendidikan, pekerjaan, dan demokrasi rakyat!” menjadi seruan utama SPMPT dalam peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, sekaligus penegasan bahwa semangat persatuan harus terus dihidupkan melalui perjuangan nyata untuk pembebasan rakyat.

Hidup Rakyat Indonesia!

Hidup Pemuda Mahasiswa!