Saat Konferensi Bicara Transisi Energi, Warga Masih Berjuang Mempertahankan Ruang Hidup

Konflik agraria, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak buruh, dan ancaman terhadap ruang hidup di wilayah ekstraksi mineral kritis belum diselesaikan

Perwakilan masyarakat terdampak pertambangan dan industri pengolahan nikel dari Loeha Raya, Bantaeng, dan Torobulu, bersama organisasi buruh menggelar Konfrensi pers untuk mengabarkan perkembangan terkini beberapa titik tambang dan smelter nikel.

Di banyak wilayah Indonesia Timur, transisi energi tidak hadir sebagai konsep yang abstrak. Ia hadir melalui perluasan pertambangan, pembukaan hutan, penyempitan lahan pertanian, pencemaran air, aktivitas smelter yang berdekatan dengan permukiman, serta kondisi kerja yang belum menjamin keselamatan dan hak-hak buruh.

Masyarakat menegaskan bahwa transisi energi tidak dapat disebut adil apabila dibangun di atas konflik agraria, kerusakan lingkungan, lemahnya perlindungan buruh, dan pengabaian terhadap suara warga yang menanggung langsung dampak industri ekstraktif.

Ancaman perluasan pertambangan di Loeha Raya

Di Luwu Timur, petani Loeha Raya menghadapi ancaman eksplorasi lanjutan PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia. Wilayah tersebut merupakan kawasan kebun lada dan sumber penghidupan masyarakat yang telah dikelola selama bertahun-tahun.

Masyarakat khawatir kegiatan pengeboran akan menjadi pintu masuk bagi perluasan pertambangan, pembukaan jalan, perubahan bentang alam, dan hilangnya kebun yang menjadi penopang ekonomi keluarga.

Ali Nawir dari Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, yang menolak menjadi pembicara pada pembukaan Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals ydi Unhas memilih menggelar konfrensi pesr terpisah, meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan segera menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ancaman yang kami hadapi saat ini adalah ambisi PT Vale melakukan eksplorasi tahap lanjutan. Kami berharap seluruh pemangku kebijakan di Luwu Timur segera menangani persoalan ini. Kami tidak mau hutan kami rusak dan perluasan tambang mengancam pertanian masyarakat,” kata Ali Nawir.

Ali Kamri, petani Loeha Raya yang diundang sebagai peserta dan pembicara dalam konferensi, memutuskan tidak hadir. Ia menilai kehadiran masyarakat berisiko digunakan sebagai bukti bahwa konferensi telah mewakili suara warga, meskipun persoalan yang mereka perjuangkan belum memperoleh penyelesaian.

“Kami tidak ingin kehadiran masyarakat dipakai sebagai bukti bahwa forum ini telah mewakili suara warga, sementara persoalan mendasar yang kami perjuangkan belum pernah dijawab,” ujar Ali Kamri.

Menurut masyarakat, partisipasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan warga sebagai peserta atau pembicara. Partisipasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh, menyampaikan keberatan, memengaruhi keputusan, dan menentukan masa depan wilayahnya.

Dampak kebocoran pipa MFO belum selesai

Masyarakat di sekitar Danau Towuti juga masih menghadapi dampak kebocoran pipa Marine Fuel Oil atau MFO milik PT Vale yang terjadi pada 23 Agustus 2025. Berdasarkan catatan masyarakat dan pendamping, tumpahan tersebut berdampak terhadap sawah, kebun, empang, peternakan, sungai, dan wilayah kelola warga di sejumlah desa dan dusun sekitar Danau Towuti.

Hingga kini, warga masih melaporkan adanya lahan pertanian yang belum pulih dan aliran air yang diduga masih terdampak. Karena itu, masyarakat meminta penanganan yang transparan, pemeriksaan lingkungan secara independen, pemulihan wilayah terdampak, dan pemenuhan hak warga yang kehilangan penghasilan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan tidak berhenti pada rencana perluasan operasi. Dampak dari kegiatan yang telah berjalan pun belum seluruhnya ditangani secara terbuka dan tuntas.

Warga dan buruh Bantaeng menanggung beban industri

Di sekitar Kawasan Industri Bantaeng, warga hidup sangat dekat dengan smelter dan berbagai fasilitas pengolahan mineral. Masyarakat mengeluhkan peningkatan debu, kebisingan, perubahan kondisi lingkungan, serta kerusakan pada tanaman dan bangunan sejak kawasan industri beroperasi.

Sejumlah warga melaporkan atap seng rumah mereka lebih cepat berkarat dan keropos. Petani juga mengeluhkan terganggunya pertumbuhan tanaman dan menurunnya produktivitas lahan. Di wilayah pesisir, petani rumput laut menghadapi perubahan kondisi perairan dan gangguan akibat aktivitas industri serta lalu lintas tongkang.

Keluhan-keluhan tersebut memerlukan pemeriksaan lingkungan dan kesehatan yang terbuka serta independen. Pemerintah dan perusahaan harus menjelaskan sumber pencemaran, tingkat paparan yang diterima masyarakat, serta langkah pemulihan yang akan dilakukan.

Persoalan juga dihadapi oleh para pekerja di kawasan industri. Pemutusan hubungan kerja massal pada akhir 2024 menjadi salah satu puncak konflik antara perusahaan dan buruh.

Ketua Serikat Buruh Industri, Pertambangan, dan Energi, Junaid Judda, yang juga menolak menjadi pembicara Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals. Ia menyatakan bahwa konflik ketenagakerjaan di kawasan industri bukan hanya mengenai PHK, tetapi merupakan akumulasi dari persoalan jam kerja, upah lembur, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hak normatif, serta lemahnya pengawasan pemerintah.

“PHK massal yang terjadi pada akhir 2024 menjadi titik puncak konflik antara pekerja dan perusahaan. Persoalan di smelter Bantaeng bukan sekadar pemutusan hubungan kerja, tetapi akumulasi dari persoalan kompleks dalam hubungan ketenagakerjaan, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum,” kata Junaid.

Ia menilai konferensi transisi energi belum mewakili kepentingan buruh dan masyarakat yang selama ini menanggung dampak industri ekstraktif.

“Konferensi ini lebih banyak berbicara mengenai keberlanjutan rantai pasok mineral kritis daripada penyelesaian persoalan masyarakat terdampak. Transisi energi yang adil tidak boleh hanya memastikan pasokan bahan baku bagi industri global. Transisi yang adil harus terlebih dahulu menjamin hak buruh, melindungi ruang hidup masyarakat, dan memastikan negara memberikan perlindungan hukum,” tegasnya.

Ruang hidup masyarakat Torobulu semakin sempit

Di Desa Torobulu, Sulawesi Tenggara, masyarakat menghadapi pertambangan yang semakin mendekati permukiman, sumber mata air, lahan tambak, dan wilayah pesisir. Warga melaporkan adanya penyempitan ruang hidup, perubahan kondisi sumber air, sedimentasi di wilayah pesisir, serta konflik sosial yang berlangsung lama. Masyarakat yang menyampaikan protes juga menghadapi tekanan dan proses hukum.

Pengalaman Torobulu menunjukkan bahwa ekstraksi nikel tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial di dalam masyarakat. Ketika tanah, sumber air, dan wilayah pesisir menjadi bagian dari konsesi pertambangan, warga kehilangan ruang untuk mempertahankan penghidupan dan menentukan masa depan kampungnya.

Konferensi harus menjawab konflik konkret

Suara Suardi dari Desa Borong Loe, kabupaten bantaeng mengatakan, apa yang saya sampaikan adalah pengalaman panjang orang-orang di kampung saya hidup bersama lingkungan: menjaga hutan dan kebun, melindungi sumber air, dan menjadikan laut sebagai sumber pangan.

Lalu kebutuhan global terhadap energi nonfosil mengusik hidup kami. Pemerintah menyebutnya hilirisasi nikel, perusahaan menyebutnya transisi energi. Bagi kami, hilirisasi adalah smelter yang mengubah sawah menjadi pabrik.

Rumah saya hanya puluhan meter dari pagar pabrik. Sejak smelter berdiri, debu semakin banyak, udara pengap, padi tidak tumbuh, dan daun-daun pohon diselimuti debu lalu mati. Atap seng rumah warga cepat berkarat dan keropos. Bagi kami, smelter adalah bencana.

Istri saya tidak betah tinggal di rumah dan memilih kembali ke Sinjai. Sekarang saya membagi waktu antara Borong Loe untuk menjaga rumah dan usaha batu bata yang semakin sulit, serta Sinjai untuk berkumpul dengan istri dan anak-anak.

Dulu kami pernah diperingatkan agar tidak menjual tanah. Namun janji lapangan kerja, penghasilan lebih baik, dan harga tanah yang tinggi membuat banyak warga menjual kebunnya. Belasan tahun kemudian, kekhawatiran itu terbukti: hidup kami semakin susah.

Karena itu saya sulit percaya pada konferensi yang membicarakan hilirisasi, transisi energi, dan dekarbonisasi. Istilah-istilah itu jauh dari perjuangan kami mempertahankan tanah, kebun, rumah, dan udara bersih. Saya khawatir kehadiran kami hanya dipakai sebagai tanda persetujuan.

Masyarakat menilai pembicaraan tentang transisi energi kehilangan legitimasi apabila tidak menjawab konflik yang berlangsung di wilayah ekstraksi. Sebuah konferensi tidak dapat disebut partisipatif hanya karena menghadirkan beberapa orang dari komunitas terdampak. Partisipasi menjadi semu ketika masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap agenda, keputusan, dan tindak lanjut forum.

Kehadiran masyarakat juga tidak boleh digunakan untuk membangun kesan bahwa warga telah menyetujui perluasan pertambangan, hilirisasi, atau pengembangan industri mineral kritis.

Masyarakat menuntut agar pembicaraan mengenai transisi energi oleh pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil tidak berhenti pada perumusan rekomendasi, deklarasi, atau standar baru. Mereka harus terlebih dahulu mendorong penyelesaian konflik nyata yang dihadapi warga.

Transisi energi tidak memiliki legitimasi apabila dibangun di atas tanah yang dirampas, lingkungan yang tidak dipulihkan, buruh yang tidak dilindungi, dan suara masyarakat yang hanya digunakan sebagai pelengkap.

Transisi energi yang adil harus dimulai dengan mendengar, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat yang berada di garis depan ekstraksi mineral kritis.